Media Asing Ikuti Soroti Menteri KKP yang Ditangkap gegara Kasus Suap
Pemeriksaan perdana Edhy Prabowo usai ditangkap penyidik KPK saat OTT (ANTARA FOTO/ Reno Esnir)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Bukan hanya media lokal yang memberitakan penangkapan eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo, media asing pun tak luput mengabarkannya. Mereka ikut menyoroti Edhy yang diamankan bersama 16 orang lainnya saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta dari Hawaii, Amerika Serikat pada Rabu pagi, 25 November 2020.
Satu di antaranya yang ikut diboyong ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah istri Edhy, Iis Rosita Dewi.
Kantor berita Reuters melaporkan penangkapan Edhy karena terkait izin ekspor benih lobster. Hingga pertengahan tahun ini, ekspor benih lobster masih dilarang, dengan alasan untuk menjaga keberlangsungan ekosistemnya di alam.
"Pada awal tahun ini, Menteri Kelautan dan Perikanan secara kontroversial membalikan larangan yang diberlakukan oleh pendahulunya terkait ekspor benih lobster, sehingga memicu kekhawatiran tentang konservasi (lobster)," demikian laporan Reuters.
Penangkapan Edhy, tak lama terjadi usai investigasi Majalah Tempo juga membongkar mengenai siapa saja politikus yang diuntungkan dengan dibukanya kembali keran ekspor benih lobster. Saat itu, Edhy membela kebijakannya akan menguntungkan nelayan dan masyarakat.
Namun, saat Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango menggelar jumpa pers, Edhy diduga menerima suap senilai Rp3,4 miliar dan 100 ribu dolar (setara Rp1,4 miliar). Uang Rp3,4 miliar itu diterima dari pemegang PT Aero Citra Kargo Amri dan Ahmad Bahtiar melalui Ainul Faqih, staf istri Edhy.
Apalagi yang disoroti oleh media asing mengenai penangkapan Edhy?
1. Media asing juga soroti aspirasi warganet yang ingin Susi Pudjiastuti kembali jadi Menteri KKP
Menteri KKP Edhy Prabowo bersama Susi Pudjiastuti (Dok. KKP)Media asal Hong Kong, Coconut, turut menyoroti aspirasi warganet di Indonesia yang justru menginginkan Susi Pudjiastuti kembali duduk sebagai Menteri KKP. "Susi sejak awal merupakan pihak yang paling vokal mengkritik kebijakan tersebut, karena memikirkan keberlanjutan spesies (lobster) tersebut," demikian tulis Coconut kemarin.
Ketika Edhy dicokok dalam operasi senyap KPK, publik seolah dibukakan mata bahwa kritik Susi beberapa waktu lalu ternyata memang ada benarnya. Itu sebabnya, pada Rabu kemarin, kalimat "Bu Susi" sempat trending di media sosial. Banyak warganet yang menggunakan foto-foto lama Susi untuk dijadikan meme.
Editor’s picks
Baca Juga: Fahri Hamzah Bantah Berikan Duit Suap untuk Dapat Izin Ekspor Benur
2. Status Edhy Prabowo yang jadi tersangka bisa rusak citra Jokowi dalam memerangi korupsi
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)Sementara, kantor berita Associated Press pada Rabu kemarin menyoroti tertangkapnya Edhy malah merusak narasi Jokowi yang selama berupaya memerangi rasuah. Meskipun memasuki periode kedua kepemimpinannya, Jokowi dianggap tidak lagi berpihak pada peperangan lawan korupsi karena mendukung Undang-Undang KPK direvisi.
"Edhy Prabowo terancam bisa dibui 20 tahun bila terbukti bersalah. Dua menteri Jokowi pada kabinet sebelumnya juga dijebloskan ke penjara karena tersangkut kasus korupsi," demikian tulis AP.
Dua Menteri yang dimaksud adalah mantan Menteri Sosial, Idrus Marham dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. AP juga ikut menyoroti permintaan maaf Edhy kepada Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra.
"Saya meminta maaf kepada presiden, saya telah mengkhianati kepercayaannya. Begitu juga kepada Prabowo Subianto, guru saya yang telah mengajarkan banyak hal kepada saya," tulis AP.
3. Indeks Persepsi Korupsi RI di tahun 2019 juga ikut disorot
Edhy Prabowo di tambak udang vaname wilayah selatan Jawa Barat dari Pelabuhan Ratu hingga Kabupaten Garut (Instagram.com/edhy.prabowo)Hal lain yang ikut disorot oleh media asing yakni mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2019 lalu yang berada di peringkat 85 dengan skor 40. Hal itu diumumkan oleh Transparency International Indonesia (TII) pada Januari 2020 lalu.
Kenaikan dua skor dibandingkan tahun 2018 dianggap sesuatu yang positif dan mendukung kampanye Jokowi yang ingin membersihkan pemerintahannya dari korupsi.
Baca Juga: Profil Edhy Prabowo, Tangan Kanan Prabowo Subianto yang Ditangkap KPK
Berita Terkini Lainnya
