Meski Andalkan Vaksin dari Tiongkok, Tapi RI Tetap Tegas soal LCS
Menlu Retno Marsudi (Dok. IDN Times/Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, sikap Indonesia tidak akan berubah dalam memandang isu sengketa wilayah Laut China Selatan (LCS), meski kini mengandalkan kerja sama vaksin COVID-19 dari Tiongkok. Isu tersebut menurut Retno, tidak saling terkait satu dengan yang lain.
"Saya dapat menjawab dengan tegas, setegas mungkin. Tidak (akan berubah sikap Indonesia). Dua isu tersebut adalah dua hal yang berbeda. Ketika kami bekerja sama, itu bukan sebuah kerja sama yang tidak setara dan hanya menguntungkan satu pihak, dalam hal ini Indonesia," ungkap Retno ketika diwawancara stasiun berita Channel News Asia, Selasa 6 Oktober 2020.
Menurut Menlu perempuan pertama Indonesia itu, kerja sama yang dijalin antara RI dan Tiongkok dalam pengadaan vaksin COVID-19 adalah kerja sama yang menguntungkan.
"Tiongkok sebagai negara dan perusahaan Tiongkok memang merasakan keuntungan ini. Jadi, keuntungan yang dirasakan dua arah," tutur dia lagi.
Sejak awal Indonesia selalu lantang mengatakan, bukan termasuk pihak yang ikut dalam sengketa di perairan Laut China Selatan. Namun, sebaliknya, kapal patroli Tiongkok sering wara-wiri di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara. Bahkan, di forum internasional, wilayah ZEE itu diklaim secara sepihak masuk teritori mereka.
Lalu, apa tanggapan Menlu Retno terhadap klaim sepihak Tiongkok bahwa Laut Natuna Utara masuk teritori Tiongkok? Kapan vaksin dari Tiongkok rencananya tiba di Indonesia?
1. Menlu Retno sebut klaim sembilan garis putus-putus Tiongkok tidak bisa dibenarkan
Menlu Retno Marsudi (Dokumentasi Kemenlu)Menlu Retno mengatakan, kapal dari negara lain masih dibolehkan melewati perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Tetapi, negara mana pun termasuk Tiongkok tidak bisa secara sepihak mengklaim ZEE Laut Natuna Utara sebagai teritori mereka.
"Bila tujuannya untuk mengklaim sesuai dengan sembilan garis terputus-putus, maka tentu saja, hal itu tidak dapat dibenarkan. Namun, usai kami berkomunikasi melalui saluran diplomatik, kapal-kapal patroli itu akhirnya pindah (posisi)," ungkap perempuan yang pernah bertugas sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda itu.
Meski sudah sempat memanggil Wakil Duta Besar Tiongkok di Jakarta untuk meminta penjelasan dan menyampaikan keberatan, namun ia memperkirakan kejadian di Laut Natuna Utara bukan menjadi insiden terakhir.
"Saya yakin ini bukan kali yang terakhir terjadi. Mungkin peristiwa serupa akan kembali terjadi dan kami akan melanjutkan komunikasi dan kami akan terus memegang teguh prinsip seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya," tutur dia lagi.
Baca Juga: Laut China Selatan: Indonesia Ingatkan Tiongkok Agar Patuh Hukum
2. RI memilih Sinovac karena perusahaan farmasi itu merespons cepat tawaran Pemerintah Indonesia
Editor’s picks
Ilustrasi vaksin COVID-19 buatan Sinovac (Dokumentasi Sinovac)Sementara, ketika ditanyakan mengenai perkembangan vaksin COVID-19, Retno menceritakan kembali alasan mengapa Indonesia memilih Sinovac Biotech, perusahaan farmasi asal Tiongkok. Menurut Retno, sejak awal pandemik, Indonesia telah mendekati negara-negara yang diprediksi memiliki kemampuan untuk memproduksi vaksin.
"Jadi, kami berbicara dengan siapa pun, dengan setiap negara. Ada yang cepat memberikan respons dan sebagian memberikan responsnya belakangan. Kami memilih untuk merespons semuanya, baik yang menghubungi kami secara cepat dan belakangan," ungkap Retno.
Ia menjelaskan, salah satu yang merespons dengan cepat tawaran Indonesia adalah Sinovac Biotech. "Kerja sama dengan Sinovac akan melibatkan kerja sama untuk transfer teknologi, pembuatan vaksin, dan lain sebagainya," tutur dia.
Meski sudah berhasil mengamankan pasokan vaksin dari Tiongkok, Menlu Retno tidak berhenti. Indonesia juga menghubungi Uni Emirat Arab (UEA) dan Korea Selatan. Vaksin COVID-19 yang dibuat oleh perusahaan farmasi UEA, G42 juga bermitra dengan perusahaan Tiongkok, Sinopharm. Sedangkan, dengan Korsel, Indonesia akan membeli vaksin dari perusahaan farmasi Genexine.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR, Retno memaparkan, uji klinis tahap kedua vaksin buatan Genexine akan dilakukan pada bulan ini. Retno juga menyebut, pihaknya kini tengah berkomunikasi dengan Inggris terkait kerja sama vaksin.
Selain mengimpor vaksin, Retno menambahkan, Indonesia juga sedang membuat vaksin sendiri bernama Merah Putih.
3. Menlu Retno membantah impor vaksin dari Tiongkok berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri Indonesia
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika memberikan briefing (Dokumentasi Kemenlu)Oleh sebab itu, Retno menegaskan, meski Indonesia mengimpor vaksin dari dua perusahaan farmasi asal Tiongkok, bukan berarti hal tersebut mempengaruhi kebijakan luar negeri RI. Indonesia, kata dia, tidak hanya mengandalkan Negeri Tirai Bambu dalam hal pengadaan vaksin. Sebab, ia juga mendekati negara-negara lain.
Pada tahun ini, Indonesia berhasil memperoleh komitmen Tiongkok untuk menyediakan 20-30 juta vaksin. Sisanya akan disediakan pada 2021.
Selain mengandalkan dari negara-negara lain secara bilateral, Indonesia juga ikut kerja sama multilateral pengadaan vaksin yakni GAVI. GAVI merupakan organisasi internasional yang menegosiasikan dan mendanai vaksin untuk negara berpenghasilan rendah dan menengah. Indonesia menjadi salah satu negara yang dibantu GAVI.
"Oleh sebab itu, saya bisa pastikan keliru bila ada persepsi kebijakan Indonesia condong ke Tiongkok. Tidak, kami bekerja sama dengan semua negara, karena memang kebutuhannya banyak," tutur Retno.
"Dan kebijakan luar negeri Indonesia sudah jelas bahwa kami bebas aktif. Kami tidak akan memihak satu blok tertentu. Itu sudah jelas dan tercermin dalam semua kebijakan luar negeri kami," ujarnya lagi.
Baca Juga: AS Tolak Penuh Klaim Sepihak Laut China Selatan oleh Tiongkok
Berita Terkini Lainnya
