Pentagon: Tiongkok Bidik untuk Bangun Fasilitas Militer di Indonesia

Kemlu sebut RI tak bisa jalin kerja sama militer seperti itu

Jakarta, IDN Times - Tiongkok tengah berupaya membangun jaringan logistik militer yang bisa mengamankan posisi mereka di area Samudera Hindia. Salah satu negara yang dipertimbangkan untuk menjalin kerja sama militer adalah Indonesia. 

Hal itu diungkap oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) ketika menyerahkan laporan tahunan mereka kepada kongres mengenai kekuatan militer Tiongkok. Dikutip dari laman Nikkei Asian Review, Rabu, 2 September 2020 beberapa negara lainnya yang tengah dipertimbangkan selain Indonesia yaitu Thailand, Singapura, Pakistan, Sri Lanka, beberapa negara di kawasan Afrika dan Asia Tengah.

Laporan dengan judul "Militer dan Perkembangan Keamanan yang Melibatkan Tiongkok" yang disampaikan oleh Pentagon kepada kongres itu tebalnya mencapai 200 lembar. 

Mantan anggota di Pentagon yang kini menjadi peneliti di American Enterprise Institute, Zack Cooper menilai laporan baru itu menegaskan keinginan Negeri Tirai Bambu menjadi penguasa global. Di dalam laporan itu juga menyebutkan Tiongkok telah membuat tawaran lebih dulu ke beberapa negara seperti Vanuatu, Kepulauan Solomon dan Namibia. 

Mengapa Tiongkok ingin membidik agar memiliki logistik militer di sepanjang Samudera Hindia? Apa tanggapan Kementerian Luar Negeri RI mengenai laporan yang dibuat oleh Pentagon itu?

1. Pentagon menyebut Tiongkok telah memiliki pangkalan militer di Djibouti, Afrika

Pentagon: Tiongkok Bidik untuk Bangun Fasilitas Militer di IndonesiaIlustrasi bangunan di Kota Xiamen, Provinsi Fujian, Tiongkok (IDN Times/Mela Hapsari)

Dugaan Pentagon bahwa Tiongkok tengah membidik negara-negara di sepanjang Samudera Hindia bermula dari kebijakan Negeri Tirai Bambu yang membuka pangkalan permanen pertamanya di luar negeri pada tahun 2017. Djibouti di Semenanjung Afrika menjadi pilihan pertama Tiongkok. 

Tiongkok mengistilahkan tempat itu sebagai basis dukungan untuk tujuan seperti bantuan kemanusiaan dan misi pengawalan. Tetapi, di sisi lain restu Djibouti yang bersedia menjadi titik pangkalan militer menunjukkan Tiongkok menggunakan pengaruhnya melalui investasi dan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Pentagon melaporkan ada hampir 1 juta warga Tiongkok di Benua Afrika dan 500 ribu di kawasan Timur Tengah. 

AS juga meyakini Kamboja telah menjalin kesepakatan rahasia dengan membiarkan militer Tiongkok menggunakan salah satu pangkalan Angkatan Laut Mereka. Tetapi, Pentagon menulis di dalam laporannya bahwa baik Kamboja dan Tiongkok sama-sama membantah informasi itu. 

Baca Juga: Natuna Memanas, Cek Kekuatan Militer Indonesia Vs Tiongkok

2. Pentagon menduga Tiongkok akan meningkatkan persediaan hulu ledak nuklir di pangkalan militer itu

Pentagon: Tiongkok Bidik untuk Bangun Fasilitas Militer di IndonesiaPresiden Tiongkok Xi Jinping mengenakan seragam militer (www.scmp.com)

Hal lain yang dilaporkan oleh Pentagon ke Washington yakni dugaan bahwa Beijing akan meningkatkan jumlah persediaan hulu ledak nuklir dalam waktu 10 tahun mendatang. Angka nuklir itu mencapai dua kali lipat. Sementara, saat ini jumlah hulu ledak mereka masih di bawah 200. 

Pentagon juga melaporkan strategi Tiongkok yang menggabungkan kesepakatan untuk kepentingan sipil dan militer. Sebagai contoh, investasi Tiongkok di pelabuhan sipil di sepanjang Samudera Hindia tidak murni karena ingin menanamkan duitnya di sana. Tiongkok diprediksi akan menggunakan pelabuhan tersebut satu hari nanti sebagai pangkalan militer oleh angkatan lautnya. Dalam dunia diplomasi, strategi kerap disebut "string of pearls."

Analis menduga strategi itu dilakukan Tiongkok untuk membendung pengaruh India di kawasan Samudera Hindia. 

3. Politik bebas aktif Indonesia tidak akan membuka celah untuk kerja sama militer dengan negara mana pun

Pentagon: Tiongkok Bidik untuk Bangun Fasilitas Militer di IndonesiaPlt Juru Bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah dan Direktur Perlindungan WNI, Judha Nugraha. (IDN Times/Santi Dewi)

Sementara, ketika dimintai tanggapannya, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif tidak bisa memberikan celah untuk kerja sama militer semacam itu dengan negara manapun.

"Apalagi kan Indonesia adalah negara yang aktif mendorong kawasan ASEAN yang damai, bebas, dan netral. Selain itu, kita harus konsisten menolak pangkalan militer asing di kawasan Asia Tenggara," kata Faiza melalui pesan pendek ke IDN Times pada hari ini. 

Baca Juga: Cekcok Diplomatik dengan AS, Tiongkok: Kami Tak Mau Perang Dingin

Topik:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya