PM Baru Jepang Yoshihide Suga Akan Kunjungi RI pada 20-21 Oktober 

PM Suga berkunjung di tengah kasus pandemik RI meningkat

Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri baru Jepang Yoshihide Suga akan berkunjung ke Indonesia pada 20-21 Oktober 2020. Rencananya Suga dan istri, Mariko Suga akan bertemu dengan Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk membicarakan hubungan bilateral kedua negara. Belum diketahui apakah Suga akan disambut oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu di Istana Bogor atau di Jakarta. 

Ini merupakan kunjungan dinas ke luar negeri Suga yang pertama usai ia terpilih menjadi PM pada 17 September 2020 lalu. Suga tetap berkunjung ke Indonesia, meski angka kasus COVID-19 tengah meningkat. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan pada hari ini kasus COVID-19 telah menembus 353.461, di mana sebanyak 12.347 pasien di antaranya meninggal dunia. 

"Rencana kunjungan ini juga sudah secara resmi disampaikan oleh Pemerintah Jepang pada hari ini. Tentunya Indonesia menyambut hangat rencana kunjungan ini," ungkap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika menyampaikan keterangan pers virtual dari Jenewa, Swiss pada Jumat (16/10/2020). 

Lalu, apa saja yang hendak dibicarakan oleh kedua pemimpin negara nanti?

1. Presiden Jokowi dan PM Jepang akan membahas soal kerja sama ekonomi

PM Baru Jepang Yoshihide Suga Akan Kunjungi RI pada 20-21 Oktober Ilustrasi bendera Jepang - Indonesia (id.emb-japan.go.jp)

Menlu Retno mengatakan pertemuan Presiden Jokowi dengan PM Suga akan membicarakan mengenai kerja sama ekonomi. Namun, ia tidak menjelaskan secara detail kerja sama ekonomi apa saja yang dibahas. 

Namun, diprediksi salah satu yang dibahas mengenai rute kereta cepat Jakarta-Surabaya. Seperti yang diketahui lantaran penyelesaian rute kereta cepat Jakarta-Bandung terlambat untuk diselesaikan, maka pemerintah memperpanjang rutenya hingga ke Surabaya.

Semula, tenggat waktu untuk pembangunan rute kereta Jakarta-Bandung pada akhir 2019. Namun, hingga kini proyek infrastruktur itu belum rampung. Pemerintah kemudian meminta Jepang untuk bergabung dengan KCIC (Konsorsium Kereta Cepat Indonesia-China) untuk menuntaskan pengerjaan rute sepanjang 720 kilometer dari Jakarta hingga Surabaya.

“Arahan Bapak Presiden agar lebih ekonomis untuk didorong kelanjutan proyeknya, tidak hanya berhenti di Bandung, tapi sampai Surabaya, dan diusulkan agar konsorsium bisa ditambah oleh konsorsium dari Jepang,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers virtual yang dilakukan pada 29 Mei 2020 lalu. 

Selain itu, kedua pemimpin juga diprediksi akan membahas mengenai penanganan pandemik COVID-19. Ada pula pembahasan mengenai kontribusi dua negara dalam perdamaian atau stabilitas kawasan termasuk dalam konteks ASEAN dan Indo Pasifik. 

Baca Juga: PM Yoshihide Suga Berencana Kunjungi RI dan Vietnam di Tengah Pandemik

2. Perdana Menteri Suga juga akan berkunjung ke Vietnam

PM Baru Jepang Yoshihide Suga Akan Kunjungi RI pada 20-21 Oktober Ketua Partai Demokratik Liberal Jepang, Yoshihide Suga (Instagram.com/suga.yoshihide)

Selain berkunjung ke Indonesia, Suga juga akan menyambangi Vietnam. Hal ini lantaran didorong salah satunya Vietnam merupakan Ketua ASEAN pada tahun 2020. 

Menurut analisa Direktur Kajian Asia Kampus Tokyo di Universitas Temple, Jeff Kingston kebijakan luar negeri yang diambil oleh Suga akan meniru pendahulunya yakni Shinzo Abe. 

"Dua negara ini dipilih oleh Jepang karena keduanya memiliki permasalahan yang sama mengenai Tiongkok dan mendukung visi Jepang untuk Indo Pasifik uang terbuka dan bebas," ungkap Kingston dan dikutip harian South China Morning Post (SCMP). 

Berdasarkan laman Vietnam Express, PM Suga akan menyambangi Vietnam lebih dulu pada 18 Oktober - 19 Oktober 2020. 

3. Jepang memberikan bantuan senilai Rp5,1 triliun untuk pembelian enam kapal patroli AL Vietnam

PM Baru Jepang Yoshihide Suga Akan Kunjungi RI pada 20-21 Oktober Ilustrasi utang (IDN Times/Arief Rahmat)

Jepang diketahui pernah menggelontorkan bantuan senilai US$348 atau setara Rp5,1 triliun juta pada Agustus lalu bagi Vietnam. Dana tersebut digunakan oleh Pemerintah Vietnam untuk membeli enam kapal patroli bagi penjaga wilayah perbatasan di laut. 

Kesepakatan itu dinilai oleh banyak pihak sebagai dukungan terselubung terhadap posisi Vietnam dalam isu sengketa Laut Tiongkok Selatan. Indonesia sejak awal selalu membantah memiliki sengketa dengan Tiongkok terkait LTS. Namun, kapal penjaga patroli laut Negeri Tirai Bambu kerap kali berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna.

"Vietnam tercatat sebagai salah satu negara utama penerima bantuan dari Jepang selama 20 tahun terakhir. Tokyo juga khawatir mengenai upaya diplomatik yang dilakukan oleh Tiongkok yang telah menjalar hingga Indonesia," ungkap Direktur Kajian Asia Kampus Tokyo di Universitas Temple, Jeff Kingston. 

Hubungan ekonomi Jepang dengan Vietnam selama empat tahun terakhir bisa dikatakan cukup erat. Pada periode 2014-2018, Negeri Sakura mengabulkan dana untuk digelontorkan senilai US$280 juta untuk Vietnam. Dana itu digunakan oleh Vietnam untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya manusia dan lingkungan, dan pembenahan birokrasi di Vietnam. 

Selain itu, Vietnam menjadi salah satu negara prioritas bagi Jepang untuk menanamkan investasi langsung. Semua itu terwujud di bawah program Inisiatif Kemitraan dan Kualitas  Infrastruktur Jepang. Dengan begitu, Vietnam memiliki negara alternatif lainnya yang bisa dibidik selain Tiongkok untuk dimintai pinjaman. 

Baca Juga: Terpilih Jadi Ketua Parpol, Yoshihide Suga Berpeluang Jadi PM Jepang

Topik:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya