RI Kucurkan Dana Rp36,7 Miliar untuk Bantu Palestina Sepanjang 2020
Ilustrasi Bendera Palestina (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk membantu Palestina. Selain membantu melalui jalur diplomasi agar Palestina menjadi negara berdaulat, Indonesia juga mengucurkan dana sepanjang tahun 2020 dengan total 2,5 juta dolar AS atau setara Rp36,7 miliar.
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian A Ruddyard mengatakan sebanyak US$1 juta atau setara Rp14,7 miliar di antaranya diberikan oleh Indonesia untuk penanganan pandemik COVID-19 di Palestina.
"Selain itu, ada komitmen senilai 1 juta dolar AS ke Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA). Dana itu dialokasikan untuk kemanusiaan dan penanganan COVID-19. Ada pula komitmen US$500 ribu melalui ICRC untuk bantuan kemanusiaan," kata Febri ketika memberikan keterangan pers virtual pada Jumat (16/10/2020) di Jakarta.
Bantuan itu, ungkap Febri, disalurkan dalam rangka menanggapi krisis kemanusiaan berkepanjangan yang dihadapi oleh masyarakat Palestina. "Itu juga sebagai bentuk dukungan nyata Indonesia bagi rakyat Palestina," tutur dia lagi.
Sedangkan, menurut Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemlu, Rolliansyah Soemirat, Indonesia masih memiliki utang yang belum dilunasi yakni memastikan Palestina menjadi negara yang berdaulat penuh. Utang itu sudah ada sejak dinyatakan dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 lalu.
Apa strategi Indonesia untuk terus membantu agar Palestina bisa menjadi negara yang berdaulat penuh? Apalagi saat ini posisi Palestina semakin terancam ketika Donald J Trump memimpin sebagai Presiden Amerika Serikat.
1. Indonesia dorong dunia internasional protes ketika melihat Israel mencaplok wilayah Palestina
Ilustrasi pemukiman warga Israel di teritori Palestina (www.middleeastmonitor.com)Diplomat senior yang akrab disapa Roy itu mengatakan Indonesia selalu mengingatkan di forum Dewan Keamanan PBB bahwa perdamaian baru bisa diwujudkan bila pangkal permasalahannya diatasi. Bila perdamaian hanya diwujudkan dari pinggir atau melibatkan negara di luar dari krisis, itu bukan perdamaian sama sekali.
Ia mengatakan Indonesia prihatin karena Israel kini secara diam-diam mencaplok teritori Palestian lalu membangunan pemukiman di sana. Oleh sebab itu, ia mengajak dunia internasional untuk selalu bersuara.
"Ini harus dijaga bersama, sebab bila tidak maka bisa hilang (peluang damai bagi Palestina)," kata Roy di forum diskusi virtual yang sama.
Saat ini, dua faksi yang sempat berbeda pendapat mengenai damai di Palestina sudah terlihat lebih kompak. Hal itu, ujar Roy, memudahkan bagi Indonesia untuk membantu Palestina memperoleh hak berdaulatnya di forum internasional.
Sedangkan, dalam pandangan pejabat berwenang Palestina, sampai kapan pun Israel tidak akan membatalkan rencana untuk mencaplok wilayah mereka secara ilegal. Meski itu yang dijadikan alasan oleh Uni Emirat Arab (UEA) untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
"Kami telah memperingatkan berulang kali bahwa (PM) Netanyahu tidak membatalkan rencana aneksasi. Pernyataan (PM) Netanyahu membuktikan bahwa ia dan pemerintahan AS tetap berkukuh untuk melanjutkan rencana berbahaya itu," ujar pejabat berwenang Palestina itu.
Editor’s picks
Baca Juga: PM Palestina: Tuhan, Tolong Bantu Kami Bila Trump Terpilih Lagi
2. Menlu AS Mike Pompeo dorong Saudi juga buka hubungan diplomatik dengan Israel
Kunjungan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, ke Italia, pada 30 September 2020. twitter.com/SecPompeoKini setelah beberapa negara seperti Bahrain dan Uni Emirat Arab membuka hubungan diplomatik dengan Israel, giliran Saudi yang dilobi untuk melakukan hal yang sama. Dikutip dari laman India Times, Menlu Mike Pompeo mendorong Saudi untuk mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Artinya, mereka diminta untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara Yahudi itu.
Pernyataan itu disampaikan oleh Pompeo usai bertemu dengan Menlu Saudi, Faisal bin Farhan di Washington DC pada Rabu, 14 Oktober 2020 lalu. Menurut Pompeo dengan membuka hubungan dengan Israel maka bisa mendorong terciptanya di kawasan Timur Tengah.
"Kesepakatan itu mencerminkan perubahan dinamika di kawasan, di mana kami mengakui pentingnya kebutuhan kerja sama di kawasan untuk membendung pengaruh Iran dan meningkatkan kesejahteraan. Kami berharap Saudi bersedia mempertimbangkan untuk menormalisasi hubungan itu," kata Pompeo.
Sebelumnya, Saudi sempat berjanji tidak akan pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel hingga Palestina menjadi negara yang berdaulat penuh.
3. Warga Palestina tak menginginkan Donald Trump terpilih kembali jadi Presiden AS
Presiden AS Donald Trump, dengan perban di tangannya, mencopot masker saat keluar ke balkon Gedung Putih (ANTARA FOTO/REUTERS/Tom Brenner)Sementara, di sisi lain Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh mengatakan rakyat Palestina tidak ingin Donald J Trump terpilih kembali jadi Presiden Amerika Serikat. Sebab, bila Trump kembali memenangkan pemilu akan menjadi mimpi buruk tidak saja bagi rakyat Palestina, tetapi juga untuk dunia.
Stasiun berita Al Jazeera, Rabu, 14 Oktober 2020 melaporkan pernyataan itu disampaikan oleh Shtayyeh ketika bertemu dengan para anggota parlemen Eropa pada Selasa, 13 Oktober 2020.
"Bila kita harus menghadapi kenyataan dan bertahan melihat Presiden Trump untuk empat tahun ke depan, maka kami berharap Tuhan akan menolong kami, Anda dan seluruh dunia," ujar Shtayyeh.
Namun, bila terjadi perubahan di Negeri Paman Sam, kata dia, maka hal tersebut secara langsung akan berpengaruh kepada hubungan Israel dan Palestina. "Secara langsung hal itu juga berpengaruh kepada hubungan bilateral Palestina dan Amerika Serikat," tutur dia lagi.
Baca Juga: Jokowi Serukan Dukungan Kemerdekaan Palestina dalam Sidang Umum PBB
Berita Terkini Lainnya
