RI-Malaysia Usul Ada Pertemuan Menlu ASEAN untuk Bahas Myanmar

Jokowi dorong konflik di Myanmar diselesaikan sesuai hukum

Jakarta, IDN Times - Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan bilateral Presiden Joko "Jokowi" Widodo dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yasin yaitu soal konflik kudeta di Myanmar. Jokowi dan Muhyiddin sepakat konflik yang terjadi di Myanmar harus diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku dan mengacu ke piagam ASEAN. 

"Sebagai satu keluarga, kami minta dua menteri luar negeri untuk berbicara dengan chair (Ketua) ASEAN guna menjajaki dilakukannya pertemuan khusus mengenai perkembangan di Myanmar," ujar Jokowi ketika memberikan keterangan pers bersama di Istana Merdeka pada Jumat (5/2/2021), dan disiarkan melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden. 

Selain itu, kedua pemimpin negara juga membahas mengenai etnis Rohingya yang selama ini menjadi kelompok yang dirugikan dari rezim militer di Myanmar. Bahkan, banyak warga etnis Rohingya yang kabur dari Myanmar untuk bermukim di Negeri Jiran. Tetapi, sering kali kapal yang mereka tumpangi justru terdampar di Indonesia.

Jokowi juga menyebut penyelesaian konflik kudeta di Myanmar harus mengacu kepada prinsip good governance dan pemerintahan konstitusional. Bagaimana sikap Malaysia menyikapi situasi di Myanmar saat ini?

1. Malaysia nilai demokrasi Myanmar alami kemunduran

RI-Malaysia Usul Ada Pertemuan Menlu ASEAN untuk Bahas Myanmar(Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin) Bernama

Menurut PM Muhyiddin, kudeta yang dilakukan oleh militer yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing membawa demokrasi Myanmar mundur ke belakang.

"Dikhawatirkan pergolakan politik di Myanmar berpotensi mengganggu keamanan dan kestabilan di wilayah kawasan," ujarnya. 

Oleh sebab itu, Muhyiddin setuju dengan ide Jokowi agar menlu kedua negara menghubungi Ketua ASEAN 2021 yaitu Brunei. Mereka bisa mengusulkan untuk dilakukan pertemuan para menlu seluruh negara anggota ASEAN. 

Sebelumnya, Negeri Jiran juga berharap agar situasi kudeta militer di Myanmar tidak memperburuk situasi domestik dan global di saat seluruh dunia fokus untuk pulih dari pandemik COVID-19. 

Baca Juga: Myanmar Alami Kudeta Militer, 500 WNI dalam Kondisi Aman

2. Militer Myanmar mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun

RI-Malaysia Usul Ada Pertemuan Menlu ASEAN untuk Bahas MyanmarPrajurit Myanmar melihat saat mereka berdiri di dalam balai kota Yangon setelah mereka menduduki gedung tersebut, di Yangon, Myanmar, Senin (1/2/2021). (ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/WSJ)

Sementara, saat ini kondisi di Myanmar masih terkendali meski kekuasaan direbut secara paksa oleh militer. Mereka menangkap dan menjadikan Aung San Suu Kyi sebagai tahanan rumah pada Senin, 1 Februari 2021. Militer juga menangkap Presiden Wi Myint dan puluhan pejabat tinggi lainnya. 

Mereka menangkap Suu Kyi dengan alasan hasil pemilu yang digelar pada 2020 dilandasi kecurangan dan penipuan. Selama puluhan tahun, Myanmar dipimpin rezim militer hingga 2011 lalu. Suu Kyi pun sempat menjadi tahanan rumah selama puluhan tahun. 

Kini, selama Myanmar berada di bawah cengkeraman rezim militer, keadaan darurat diberlakukan satu tahun ke depan. Militer juga memblokir platform media sosial Facebook, akses internet dan telepon di kota besar, sebagian siaran televisi dihentikan dan semua penerbangan baik domestik maupun internasional dibatalkan. 

3. Sebanyak 500 WNI akan dievakuasi bila situasi di Myanmar memburuk

RI-Malaysia Usul Ada Pertemuan Menlu ASEAN untuk Bahas MyanmarIlustrasi Bendera Indonesia (IDN Times/Aldila Muharma)

Sementara, menurut Duta Besar Indonesia untuk Myanmar, Izha Fabri, saat ini ada sekitar 500 WNI yang bermukim di negara itu. Mayoritas bekerja di sektor migas, pabrik, industri garmen, dan anak buah kapal. 

"(WNI) tidak diminta untuk berada di rumah. Mereka tetap bisa beraktivitas secara normal," ujar Izha melalui pesan pendek pada 1 Februari 2021 lalu. 

Dalam surat edaran KBRI Yangon yang dirilis Senin kemarin, WNI diimbau untuk meningkatkan komunikasi antar warga dan perhatian terhadap keberadaan masing-masing rekan atau keluarga.

KBRI juga meminta agar WNI menghindari upaya dari golongan atau komunitas tertentu yang ingin mempengaruhi dan mengajak untuk melakukan kegiatan, atau memberi komentar yang berpotensi mengganggu keamanan publik. KBRI Yangon juga memberi nomor hotline bagi WNI yang bisa dihubungi yaitu +9595037005. 

Izha juga menyebut KBRI sudah memiliki rencana darurat, bila kondisi di Myanmar memburuk, mereka siap mengevakuasi 500 WNI tersebut. 

Baca Juga: Merespons Kudeta Militer Myanmar, ASEAN Tak Satu Suara

Topik:

  • Sunariyah

Berita Terkini Lainnya