UNESCO Pernah Ingatkan RI Soal Dampak Proyek Pembangunan Taman Komodo
Ilustrasi komodo di Pulau Komodo (IDN Times/Uni Lubis)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO mengaku sudah mengingatkan Pemerintah Indonesia terkait pembangunan Wisata Jurassic di kawasan Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepada stasiun berita Al Jazeera, perwakilan UNESCO di Paris mengatakan sudah meminta informasi kepada Pemerintah Indonesia terkait rencana proyek tersebut.
"Bahkan, kami sudah mengingatkan mereka pentingnya penilaian dampak (dari pembangunan proyek itu) sebelum rencana tersebut diwujudkan," tulis keterangan resmi UNESCO pada Oktober lalu.
Pernyataan ini sekaligus menepis klaim pemerintah bahwa UNESCO sudah memberikan restu atas pengerjaan proyek yang berjalan. Terlebih, peringatan tersebut muncul saat pengerjaan proyek menyulap Taman Nasional Komodo menjadi kawasan wisata super premium sudah dimulai.
Seorang pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wiranto mengatakan, Pemerintah Indonesia sudah mengirimkan surat kepada UNESCO. Bahkan di dalam surat itu turut dilampirkan data mengenai observasi lingkungan.
"Kami juga sudah mempertimbangkan area yang sensitif. Di dalam surat itu juga, kami katakan bahwa kami akan membangun (Taman Nasional Komodo)," ujar dia dikutip stasiun berita Al Jazeera pada Senin, 16 November 2020.
Namun, hingga kini UNESCO di Paris belum memberikan respons terhadap surat tersebut.
"Tapi, kami sudah menyampaikannya kepada mereka," tutur dia lagi.
Sementara, bagi aktivis dan peneliti di Sunsprit for Justice and Peace, Labuan Bajo, Gregious Afioma, laporan dari media asing itu menandakan ada informasi yang tidak sinkron mengenai klaim restu UNESCO. Sebelumnya, Gregorius juga sempat melayangkan surat ke UNESCO. Apa isi surat yang dilayangkan oleh masyarakat sipil di Labuan Bajo?
1. Masyarakat sipil mendorong agar UNESCO mencabut status "world heritage site" yang disandang Taman Nasional Komodo
Surat yang ditujukan oleh masyarakat sipil kepada Dirjen UNESCO di Paris, Prancis (www.twitter.com/@KawanBaikKomodo)
Surat yang dikirimkan oleh masyarakat sipil kepada Dirjen UNESCO di Paris, Prancis (www.twitter.com/@KawanBaikKomodo)Ketika dihubungi IDN Times, Selasa, 17 November 2020 malam WIB, Gregorius membenarkan telah mengirimkan surat tertanggal 9 September 2020 lalu kepada Direktur Jenderal UNESCO di Paris, Prancis. Isi surat tersebut menyatakan, masyarakat sipil meminta tiga hal kepada UNESCO.
Pertama, meminta perwakilan UNESCO melakukan inspeksi ke lapangan untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan proyek wisata Jurassic di Taman Nasional Komodo. Perwakilan UNESCO didorong untuk bertemu dengan semua pemangku kepentingan, termasuk komunitas lokal dan kelompok masyarakat sipil.
Kedua, melakukan dialog yang konstruktif dengan Pemerintah Indonesia. Tujuannya, mengingatkan mereka mengenai status Taman Nasional Komodo. dan mencegah kebijakan pembangunan di lokasi tersebut, karena dianggap membahayakan ekosistem komodo dan masyarakat sekitar.
Ketiga, masyarakat sipil mewanti-wanti bila UNESCO gagal melakukan hal itu atau malah berkolaborasi dengan pemerintah, maka pihaknya mendorong agar UNESCO mencabut status TNK sebagai "world heritage site" dan "a man biosphere reverse".
"Sebagai konsekuensinya, maka kami masyarakat lokal dan kelompok sipil di Flores akan mengambil alih upaya perlindungan taman dan melakukan konservasi serta upaya pembangunan dengan cara kami sendiri," demikian isi surat tersebut.
Berdasarkan data dari situs resmi, UNESCO pernah menghapus dua lokasi dari daftar situs warisan dunia, yaitu Bukit Dresden Elbe di Jerman pada 2009 dan Arabian Orxy Sanctuary di Oman pada 2007 silam. UNESCO menjelaskan alasan menghapus dua lokasi tersebut dari daftar, karena otoritas setempat dinilai gagal mempertahankan nilai universal yang menjadi keunggulan lokasi itu.
Gregorius mengaku sudah menerima respons dari perwakilan UNESCO di Jakarta pada 15 September 2020 lalu. Representatif UNESCO di Jakarta, Shahbaz Khan mengatakan akan meneruskan kekhawatiran masyarakat sipil di Flores kepada Pusat World Heritage dan Sekretariat The Man and The Biosphere, Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO dan beberapa badan pemerintahan untuk tindak lanjut.
Editor’s picks
"Tetapi, kami sekaligus kembali menegaskan bahwa UNESCO tidak memiliki yurisdiksi terkait situs yang sudah diakui oleh organisasi kami. Ini merupakan daerah berdaulat dari negara anggota," kata Khan dalam suratnya tersebut.
Hingga kini belum ada tindak lanjut lagi dari pihak UNESCO terkait kekhawatiran masyarakat sipil mengenai proyek wisata Jurassic Park tersebut.
Baca Juga: Pembangunan Komodo Diklaim Sudah Direstui, Begini Isi Surat UNESCO
2. Komodo terganggu dengan suara konstruksi proyek yang sedang berjalan
Ilustrasi proses konstruksi pembangunan Pulau Rinca yang dihadang komodo (www.instagram.com/@kawanbaikkomodo)Saat ini Pulau Rinca atau kawasan wisata Loh Buaya sudah ditutup sementara waktu oleh Balai Taman Nasional Komodo. Keputusan itu diambil usai beredar foto komodo yang mengadang truk pembawa besi pancang masuk ke area Pulau Rinca pada bulan lalu. Namun, stasiun berita Al Jazeera berhasil mendapatkan akses untuk masuk dan merekam proses pembangunan yang sedang berlangsung.
Menurut pemandu di Pulau Rinca, ada sekitar 1.300 komodo yang bermukim di sana. Mereka bisa memiliki panjang tubuh hingga tiga meter dan berat mencapai 166 kilogram. Komodo diketahui sebagai hewan soliter yang menjauhi keramaian dan predator terhadap mangsanya.
Seorang pemandu bernama Subardja mengatakan beberapa komodo merasa terganggu dengan suara pembangunan proyek di Pulau Rinca.
"Ada beberapa perubahan di sini, jadi kami kini ditugaskan untuk memandu dan melindungi para pekerja. Sementara, komodo merasa area mereka sedikit mulai dibatasi," kata Subardja.
"Mereka tidak terbiasa dengan peralatan berat, sehingga ketika mereka terlalu dekat, maka kami berusaha menjauhkan mereka," lanjut dia lagi.
Sementara Kepala Taman Nasional Komodo, Kita Awang Nistyantara, mengatakan masyarakat lokal sudah mempelajari kebiasaan komodo selama bertahun-tahun. Mereka yakin pembangunan di area tersebut tidak akan mengubah habitat atau mengganggu komodo.
"Pembangunan saat ini dilakukan secara berhati-hati. Kami bahkan tidak menebang satu pohon pun. Kami selalu mengingatkan para pekerja untuk memastikan kehidupan alam di sini tidak terganggu," kata Kita.
3. Warga lokal khawatir pembangunan di Taman Nasional Komodo bisa merusak area konservasi
Hewan komodo di Pulau Komodo (IDN Times/Hana Adi Perdana)Kekhawatiran ditunjukkan warga lokal di Pulau Rinca. Mereka takut proyek konstruksi yang kini sedang dikerjakan pemerintah akan merusak Taman Nasional Komodo.
"Ini merupakan area konservasi. Itu yang menjadi dasar kami menolak (proyek ini). Anda bisa melihat kan peralatan berat dan kendaraan (yang masuk). Mereka menghancurkan tempat ini dan menghancurkan alam," ujar warga lokal yang tinggal tidak jauh dari Pulau Rinca, Venansius Harianto.
Ia berharap pemerintah tak menutup mata dan telinga terhadap dampak yang mungkin bisa ditimbulkan. Sebab, sangat jelas bila konstruksi di area Taman Nasional Komodo memiliki dampak buruk terhadap alam.
Di sisi lain, sebagian warga berharap pembangunan di area tersebut bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan menciptakan peluang kerja baru. Harapan itu muncul, karena sebelum konstruksi proyek dimulai, otoritas di sana mengatakan bahwa pembangunan tersebut akan memberi manfaat warga sekitar.
"Kami berharap, mereka mempekerjakan lebih banyak orang-orang dari sini. Banyak anak kami yang sudah merampungkan sekolah, tapi belum bekerja. Mungkin setelah proyek ini selesai, mereka bisa mendapatkan pekerjaan," kata warga lokal, Sarifuddin.
Baca Juga: Rencana Pembangunan Jurassic Park di Pulau Komodo, Ini Gambarannya
Berita Terkini Lainnya
