WHO Janjikan Vaksin COVID-19 untuk Indonesia dengan Harga Subsidi
Bendera berkibar di kantor pusat WHO di Jenewa, Swiss (who.int)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Langkah Pemerintah Indonesia untuk ikut bergabung dengan COVAX agar bisa memperoleh vaksin COVID-19 membuahkan hasil yang positif. Badan Kesehatan Dunia (WHO) memastikan Indonesia dan 166 negara lainnya memperoleh jatah vaksin corona sebanyak 20 persen dari jumlah penduduk.
Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian A. Ruddyard mengatakan Indonesia memperoleh vaksin COVID-19 dengan harga subsidi. "Harga (vaksin) ini lebih murah daripada beberapa negara lain yang dianggap memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar," kata Febri ketika berbicara dalam diskusi virtual pada Jumat (16/10/2020) di Jakarta.
Ia mengatakan jatah vaksin yang diberikan oleh COVAX tidak mungkin lebih dari 20 persen populasi di masing-masing negara. Sebab, prinsip yang diterapkan dalam pendistribusian vaksin bukan untuk memenuhi kebutuhan semua populasi di negara tersebut. "Prinsipnya lebih kepada some people in all countries (sebagian orang di seluruh negara)," ujarnya lagi.
Lantaran jatah vaksin COVID-19 yang diperoleh hanya 20 persen dari jumlah populasi atau sekitar 53,6 juta dosis, maka pemerintah harus mengamankan pasokan vaksin corona dengan cara lain. Itu sebabnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir sempat blusukan ke tiga negara yakni Tiongkok, Uni Emirat Arab dan Inggris.
Berapa sih harga vaksin yang dijanjikan akan diperoleh dari fasilitas COVAX?
1. Belum ada harga yang ditetapkan untuk vaksin COVID-19 yang dijual ke Indonesia
Ilustrasi vaksin COVID-19 (IDN Times/Arief Rahmat)Kepada IDN Times, Febri mengatakan belum ada harga yang ditentukan oleh pihak COVAX bagi negara-negara dengan kemampuan ekonomi berkembang. Ia menjelaskan sejauh ini baru ada kriteria kelompok negara yang akan diberi sesuai dengan harga pasar dan yang diberi subsidi.
"Kriteria ini ditentukan berdasarkan tingkat income per capita. Unit harganya sendiri belum ada," ujarnya melalui pesan pendek pada hari ini.
Sejauh ini, sudah ada 75 negara dengan kemampuan ekonomi maju dan dan 92 negara berpenghasilan rendah yang ikut bergabung dalam COVAX. Bila bergabung dengan fasilitas ini, maka pendistribusian vaksin COVID-19 bisa lebih merata dan tidak dimonopoli oleh negara-negara kaya saja.
Baca Juga: Bergabung dengan Covax, WHO Janjikan Indonesia Dapat Vaksin COVID-19
2. Indonesia juga memborong vaksin dari Tiongkok dan Inggris
Penandatanganan kesepakatan pembelian vaksin COVID-19 AstraZeneca dengan Indonesia (Dokumentasi Kementerian Luar Negeri)Selain mengandalkan fasilitas COVAX, Indonesia juga memborong vaksin COVID-19 dari dua negara berbeda yakni Inggris dan Tiongkok. Ada tiga perusahaan farmasi asal Tiongkok yang akan memasok vaksin yakni Sinovac Biotech, Cansino, dan Sinopharm. Sedangkan, dari Inggris, Indonesia mengandalkan vaksin buatan perusahaan farmasi AstraZeneca yang bekerja sama dengan Universitas Oxford.
Di antara empat perusahaan farmasi itu, hanya Sinovac Biotech yang melakukan uji klinis di Indonesia dan menggandeng PT Bio Farma. Indonesia memesan 40 juta dosis vaksin COVID-19 yang sebagiannya akan tiba pada November mendatang.
Sedangkan, kesepakatan dengan AstraZeneca yaitu pengiriman vaksin sebanyak 100 juta dosis baru terwujud pada pertengahan tahun 2021.
3. Menlu Retno garis bawahi dalam pembelian vaksin, faktor keamanan dan keampuhan jadi pertimbangan utama
Menlu Retno Marsudi (Dok. IDN Times/Istimewa)Dalam keterangannya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, delegasi Indonesia telah mewanti-wanti kepada AstaraZeneca untuk mengedepankan faktor keamanan dan keampuhan dari vaksin COVID-19. Retno seolah menepis kekhawatiran para epidemiolog mengenai vaksin AstraZeneca. Apalagi uji klinis tahap ketiga sempat dihentikan oleh AstraZeneca, karena ada satu relawan di Inggris yang jatuh sakit usai disuntikan vaksin.
"Faktor-faktor ini akan menjadi bagian dari kerja sama vaksin Indonesia dengan AstraZeneca, termasuk berbagi informasi hasil uji klinis I dan II," ungkap perempuan yang pernah menjadi Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda itu.
Dokumen kesepakatan pembelian vaksin AstraZeneca ditandatangani oleh petinggi perusahaan farmasi itu dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
Baca Juga: Percepat Pengembangan Vaksin, Jokowi Bentuk Tim Nasional Vaksin COVID
Berita Terkini Lainnya
