WHO: Dunia Cetak Rekor, 106 Ribu Kasus Baru COVID-19 Per Hari
(Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus) REUTERS/Denis Balibouse
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Badan Kesehatan Dunia (WHO) terlihat semakin khawatir melihat perkembangan pandemik COVID-19 yang justru tak menunjukkan penurunan. Bahkan, berdasarkan data yang mereka miliki pada (20/5) kemarin, dilaporkan ada 106 ribu kasus positif COVID-19 di seluruh dunia. Ini menjadi rekor baru tragis yang diciptakan dunia di tengah-tengah keinginan mereka untuk melonggarkan aturan pembatasan pergerakan manusia.
Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pandemik COVID-19 masih jauh dari kata akhir.
"Kami sangat khawatir terhadap kenaikan kasus positif COVID-19 di negara berpendapatan menengah dan rendah," ungkap Tedros seperti dikutip stasiun berita Al-Jazeera pada Rabu kemarin.
Sementara, Kepala Program Darurat WHO, Mike Ryan menilai dunia segera merealisasikan pencapaian tragis yakni nyaris 5 juta orang di seluruh dunia sudah terpapar COVID-19. Di tengah-tengah upaya WHO memimpin negara anggotanya keluar dari pandemik, badan PBB yang dibentuk usai Perang Dunia II itu justru dikritik luas oleh berbagai pihak. WHO dituding lamban memberikan peringatan ke dunia mengenai kemunculan virus Sars-CoV-2 dan terlihat berpihak ke Tiongkok.
Hal itu terlihat ketika digelar pertemuan tahunan WHO secara virtual pada 18 Mei - 19 Mei 2020. Semua negara anggota mendesak dilakukannya evaluasi terhadap cara WHO kali pertama menangani virus corona. AS pun yang sempat mengancam WHO akhirnya sepakat dalam resolusi yang disponsori oleh Uni Eropa itu.
"Saya katakan berulang kali WHO menyerukan untuk adanya akuntabilitas dibandingkan siapa pun. Itu (evaluasi) harus dilakukan dan ketika dilakukan harus secara menyeluruh," kata Tedros lagi tanpa menyebut kapan WHO akan memulai evaluasinya.
Lalu, apakah ancaman Trump untuk menghentikan pendanaan ke WHO secara sementara waktu berdampak langsung bagi organisasi itu?
1. Dirjen mengeluh pendanaan ke WHO saat ini senilai US$2,3 miliar masih sangat kecil
(Sumber pendanaan terbesar WHO) IDN Times/Sukma ShaktiTedros mengatakan tidak mudah bagi WHO untuk mengatasi pandemik COVID-19 di tengah kenyataan mereka hanya memiliki anggaran yang sangat kecil yakni US$2,3 miliar atau setara Rp33,8 triliun. Menurut mantan Menteri Luar Negeri Ethiopia itu, nilai pendanaan sebesar itu sama dengan anggaran untuk membangun rumah sakit berukuran sedang di negara maju.
Bahkan, dari data yang dimiliki WHO sendiri, untuk melawan COVID-19 hingga Desember 2020 dibutuhkan dana US$1,7 miliar atau setara Rp25 triliun. Namun yang baru terealisasi US$624,5 juta atau setara Rp9,1 triliun.
Sehingga, bila pertanyaannya apakah ancaman AS untuk menghentikan pendanaan sementara waktu ke WHO membuat mereka khawatir, maka jawabannya sudah pasti. Apalagi dari data yang dimiliki oleh WHO, Negeri Paman Sam menjadi negara dengan nilai donasi terbesar dibandingkan dari negara-negara lain. Pada Maret 2020 saja, AS sudah mendonasikan US$115,8 juta atau setara Rp1,7 triliun.
Sedangkan, Mike Ryan menanggapi soal obat hydroxychloroquine yang dikonsumsi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump untuk mencegah agar tidak terinfeksi COVID-19. Menurut Ryan, sebaiknya masyarakat menghindari mengonsumsi obat antimalaria tersebut, kecuali untuk percobaan klinis.
Editor’s picks
"Di tahap ini, baik hydroxychloroquine atau chloroquine belum terbukti efektif dalam pengobatan COVID-19 atau untuk pencegahan penyakit," kata Ryan.
Baca Juga: Apa yang Dikerjakan WHO dan dari mana Mereka Dapat Pendanaan?
2. WHO berharap bila AS merealisasikan ancamannya memotong dana, negara lain bersedia mengisi celah itu
(Ilustrasi logo WHO) www.un.orgSementara, WHO mengaku khawatir bila Trump benar-benar merealisasikan ancamannya. Sebab, bila AS menghentikan memberi dana selamanya, maka hal tersebut berdampak terhadap pemberian layanan kesehatan bagi orang-orang yang tidak mampu di seluruh dunia. Mike Ryan menjelaskan AS selama ini memberikan pendanaan setiap tahunnya mencapai US$100 juta atau setara Rp1,4 triliun dan sebagian besar dana itu digunakan untuk operasi kesehatan kemanusiaan di seluruh dunia.
"Untuk menggantikan dana penyelamatan nyawa bagi petugas medis di garda terdepan di berbagai tempat tersulit di dunia, maka kami jelas harus bekerja dengan mitra lain untuk memastikan dana tersebut tetap tersedia," kata Ryan.
Ia pun percaya bila AS benar-benar merealisasikan ancamannya itu dalam 30 hari ke depan, maka donor lainnya bila diperlukan akan mengisi celah yang ditinggalkan Negeri Paman Sam.
3. Trump mengancam akan menghentikan pendanaan ke WHO dalam kurun waktu 30 hari ke depan bila tidak ada perbaikan signifikan
Presiden Amerika Serikat Donald Trump melihat karyawan di jalur perakitan membuat masker pelindung untuk penyakit virus korona (COVID-19) dalam sebuah kunjungan ke fasilitas manufaktur Honeywell di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat, Selasa (5/5/2020) (ANTARA FOTO/REUTERS/Tom Brenner)Ancaman Trump itu disampaikan melalui surat yang dikirimkan kepada Dirjen WHO. Dalam surat setebal empat halaman yang ia publikasikan di akun media sosialnya, Trump mengancam akan keluar dari keanggotaan WHO dan menghentikan pendanaan secara permanan selama 30 hari bila tidak ada perbaikan signifikan di tubuh badan PBB itu.
"Kami tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan. Itu sebabnya sudah menjadi tugas saya sebagai Presiden AS untuk menginformasikan Anda bila WHO tidak berkomitmen melakukan perubahan besar dalam kurun waktu 30 hari maka saya akan menghentikan pendanaan ke WHO sementara dan mempertimbangkan kembali keanggotaan di WHO," tulis Trump.
Ia melanjutkan Pemerintah AS tidak bisa membiarkan pajak yang telah dibayar oleh rakyatnya digunakan untuk mendanai sebuah organisasi yang tidak melayani kepentingan negaranya. Mogul properti itu tidak menjelaskan secara detail perubahan besar macam apa yang diharapkan oleh AS. Tetapi, di dalam dokumen diskusi yang diedarkan oleh Departemen Kesehatan AS, menyerukan agar WHO memiliki kewenangan untuk melakukan inspeksi dan kewenangan itu diperkuat.
Usulan diskusi itu sempat diajukan di dalam dokumen resolusi pertemuan tahunan PBB. Sementara, pejabat berwenang AS juga menyarankan agar dibuat langkah lebih dramatis seperti membuat program semi-independen WHO yang terpisah dari badan utamanya. Dengan begitu, negara anggota akan lebih patuh terhadap permintaan WHO.
Baca Juga: RI Dukung Resolusi WHO Soal Evaluasi Penanganan Pandemik COVID-19
Topik:
Berita Terkini Lainnya
