2 Tahun Kudeta Myanmar, Tak Ada Tanda-tanda Pulih

Dua tahun peringatan kudeta Myanmar jatuh pada hari ini

Jakarta, IDN Times - Hari ini (1/2/20230, tepat dua tahun pecahnya kudeta di Myanmar oleh junta militer. Hingga sekarang, para tahanan politik pun masih mendekam di penjara, seperti pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.

Akibat kudeta ini, sekitar 19 ribu orang tewas dan 70 ribu warga Myanmar harus mengungsi ke luar negeri.

Namun, di Myanmar saat ini, ada sebuah pemerintah bayangan yaitu Pemerintah Persatuan Nasional atau NUG yang dibentuk setelah 1 Februari 2021.

Sebagian anggotanya adalah anggota parlemen yang kembali di pemilihan November 2020 serta para wakil dari kelompok etnis di Myanmar.

1. Lima Poin Konsensus masih mandek

2 Tahun Kudeta Myanmar, Tak Ada Tanda-tanda PulihPanglima Militer Myanmar Jendral Min Aung Hlaing tiba di Indonesia (IDN Times/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Upaya ASEAN untuk mengembalikan demokrasi di Myanmar pun seolah tanpa hasil. Padahal Lima Poin Konsensus atau 5PC disepakati juga oleh pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, di Jakarta pada 24 April 2021 lalu.

Isi Lima Poin Konsensus tersebut adalah kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kedua, dialog konstruktif di antara semua pihak terkait harus segera dimulai untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat.

Tiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekjen ASEAN.

Empat, ASEAN akan beri bantuan kemanusiaan lewat AHA Centre dan lima adalah utusan khusus serta delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Baca Juga: Junta Myanmar Diundang ke Forum Militer AS-ASEAN

2. AS dan sekutunya jatuhkan lagi sanksi ekonomi

2 Tahun Kudeta Myanmar, Tak Ada Tanda-tanda PulihDemo menentang kudeta junta militer di negara bagian Kayin, Myanmar, pada 9 Februari 2021. (Wikimedia Commons/ninjastrikers)

Dua tahun usai kudeta, Myanmar pun mendapat hujan sanksi dari Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. Yang terbaru, untuk menandai dua tahun kudeta, AS menjatuhkan sanksi kepada Komisi Pemilihan Persatuan, perusahaan tambang dan pejabat energi.

Salah satu yang ditargetkan AS adalah Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar. Disinyalir, perusahaan ini merupakan salah satu sumber pendapatan junta.

Washington juga menargetkan mantan dan para pejabat militer Myanmar, termasuk Angkatan Udara yang diduga terus melancarkan serangan dengan menggunakan pesawat bikinan Rusia.

3. Indonesia bertekad bantu Myanmar keluar dari krisis

2 Tahun Kudeta Myanmar, Tak Ada Tanda-tanda PulihMenteri Luar Negeri RI Retno Marsudi perkenalkan logo keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. (dok. Kemlu RI)

Sementara itu, Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun ini, bertekad untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politik tersebut.

Dengan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini, ada harapan bahwa Indonesia bisa mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Myanmar, dari pada ketua-ketua sebelumnya, yaitu Brunei Darussalam dan Kamboja.

Baca Juga: Krisis Myanmar, Pengamat: Piagam ASEAN Harus Ditinjau Lagi

Topik:

  • Satria Permana

Berita Terkini Lainnya