ASEAN Sepakat Jaga Perdamaian di Laut China Selatan
Para Menlu ASEAN memakai batik di pertemuan AMM Retreat. (IDN Times/Sonya Michaella)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Indonesia kembali menegaskan perlunya rasa saling percaya dan pengendalian diri antarnegara tentang situasi di Laut China Selatan, terutama dalam kegiatan yang mungkin bisa memperumit atau meningkatkan perselisihan.
“Kami selanjutnya menegaskan kembali perlunya mengejar perdamaian penyelesaian sengketa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui secara hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982,” sebut pernyataan Indonesia yang merupakan Ketua ASEAN 2023, dalam ASEAN Foreign Minister Retreat, Sabtu (4/2/2023).
Indonesia juga menekankan pentingnya nonmiliterisasi dan pengendalian diri dalam melakukan semua aktivitas oleh penggugat dan semua negara terkait. Termasuk yang disebutkan dalam Declaration of Conduct (DOC) yang dapat semakin membuat rumit dan meningkatkan ketegangan di Laut China Selatan.
Baca Juga: Diplomasi Batik Indonesia di ASEAN Foreign Minister Retreat
1. Komitmen bersama untuk menjaga stabilitas
Personel penjaga pantai Filipina sedang mengamati armada milik China di daerah Sabina Shoal, Kepulauan Spratly, Laut China Selatan pada 27 April 2021. (Facebook.com/Philippines Coast Guard)Kesepuluh menteri luar negeri ASEAN berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan, serta penyelesaian sengketa secara damai.
Penyelesaian sengketa Laut China Selatan ini diharapkan tetap dalam proses hukum dan diplomatik, tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan, dan sesuai dengan prinsip hukum internasional.
Baca Juga: KTT ASEAN-RoK, Jokowi: Ekonomi Hijau Kunci Masa Depan ASEAN
2. Negosiasi Code of Conduct dipercepat
Editor’s picks
Peta wilayah Laut China Selatan. (Twitter.com/BMVg_Bundeswehr)Selain itu, para menteri luar negeri ASEAN juga sepakat untuk kembali membahas tentang Code of Conduct (COC) Laut China Selatan.
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menegaskan, negosiasi COC sangat diperlukan secepatnya mengingat perlunya memiliki COC yang substantif, efektif, dan dapat ditindaklanjuti.
“Anggota ASEAN juga berkomitmen untuk mempromosikan penerapan Declaration of Conduct (DOC). Indonesia siap menjadi tuan rumah lebih banyak putaran negosiasi COC tahun ini, yang pertama akan diadakan pada bulan Maret,” kata Retno.
Baca Juga: Menlu Retno: ASEAN Wajib Bantu Myanmar Keluar dari Krisis
3. Kesepakatan harus efektif
Direktur Jenderal ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Arto Suryodipuro. (IDN Times/Sonya Michaella)Sementara itu, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Sidharto Suryodipuro, menambahkan bahwa semua negara anggota ASEAN sepakat untuk mengintensifkan negosiasi.
“Yang penting kita semua menyetujui ini harus efektif, implementable, dan sesuai dengan hukum internasional,” ujar Arto, sapaan akrabnya.
Ia juga menekankan bahwa negosiasi ini juga akan dieksplor lebih lanjut dengan para anggota ASEAN dan China.
Baca Juga: ASEAN Bahas soal Keanggotaan Penuh Timor Leste
Topik:
Berita Terkini Lainnya
