Comscore Tracker

Baru Menjabat Sebulan, Menteri Keuangan Inggris Dipecat 

Rencana keuangannya tak disetujui banyak orang

Jakarta, IDN Times - Baru satu bulan menjabat, Menteri Keuangan Inggris Kwasi Kwarteng dipecat dari kabinet Perdana Menteri Liz Truss. Kwarteng sendiri dilantik pada 6 September 2022.

Dilansir dari BBC, Sabtu (15/10/2022), pemecatan Kwarteng ini terjadi di tengah-tengah krisis ekonomi di Inggris dan inflasi yang cukup tinggi.

Baca Juga: Biaya Hidup di Inggris Melonjak, PM Liz Truss Akan Batasi Harga Energi

1. Truss tidak akan memakai rencana ekonomi Kwarteng

Baru Menjabat Sebulan, Menteri Keuangan Inggris Dipecat Menteri Luar Negeri Inggris, Liz Truss. (twitter.com/trussliz)

Selain itu, Truss dilaporkan tidak akan menggunakan rencana-rencana ekonomi Kwarteng yang telah diumumkan saat awal menjabat sebagai Menkeu Inggris.

“Visi PM Truss untuk pertumbuhan ekonomi memang benar dan saya masih mendukungnya,” tulis Kwarteng dalam sebuah surat kepada PM Truss.

Kabarnya, Kwarteng akan digantikan oleh Jeremy Hunt, yang pernah menjabat sebagai menteri luar negeri era Boris Johnson.

Baca Juga: Liz Truss, Menlu yang Terpilih Jadi Perdana Menteri Inggris 

2. Kontroversi kebijakan Kwarteng

Baru Menjabat Sebulan, Menteri Keuangan Inggris Dipecat London Bridge, Inggris (IDN Times/Isidorus Rio)

Kwarteng sempat mengumumkan kebijakan soal pemangkasan pajak besar-besaran. Namun, langkah tersebut dikhawatirkan dapat menambah utang pemerintah serta hanya menguntungkan kalangan atas.

Para investor juga dilaporkan tidak sepakat dengan rencana Kwarteng ini. Apalagi Inggris sedang mengalami krisis ekonomi, inflasi hingga kekhawatiran resesi.

Baca Juga: Jokowi Dapat Telepon dari Menkeu AS: Ada 28 Negara Mau Utang ke IMF

3. IMF berkomentar soal krisis di Inggris

Baru Menjabat Sebulan, Menteri Keuangan Inggris Dipecat ilustrasi logo IMF (twitter.com/Oworock)

IMF juga ikut berpendapat soal krisis ekonomi yang saat ini terjadi di Inggris. Mata uang Inggris, Poundsterling, kini dilaporkan anjlok dan barang-barang pokok di Inggris pun naik harganya.

“Kebijakan-kebijakan dari Inggris kemungkinan akan menambah ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan,” kata IMF.

Topic:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya