Isu Myanmar, ASEAN Harus Pertimbangkan Kembali Lima Poin Konsensus
Pertemuan Pleno AMM 2022, Phnom Penh. (dok. Kemlu RI)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN didesak untuk mempertimbangkan kembali rencana perdamaian atau Lima Poin Konsensus, yang disepakati dengan Myanmar, terlebih jika junta militer kembali mengeksekusi tahanan politiknya.
Junta militer Myanmar juga dinilai tak melaksanakan Lima Poin Konsensus yang disepakati pada April 2021 dan tak ada komitmen untuk perdamaian situasi politik negaranya.
Baca Juga: Pernyataan Bersama ASEAN, Menlu Retno: Soal Myanmar Masih Digodok
1. Isu Myanmar jadi tantangan besar ASEAN
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen tiba pada peringatan 41 tahun runtuhnya rezim Khmer Merah di Phnom Penh, Kamboja, pada 7 Januari 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/StringerPerdana Menteri Kamboja, Hun Sen mendesak agar ASEAN harus menyusun kembali rencana dan juga peran blok Asia Tenggara ini demi perdamaian konflik Myanmar.
“Jika lebih banyak tahanan dieksekusi, kami tentu terpaksa akan memikirkan kembali, peran kami dalam menyusun Lima Poin Konsensus ASEAN,” kata Hun Sen, dikutip dari Channel News Asia, Kamis (4/8/2022).
Kamboja, yang memegang keketuaan ASEAN, mengakui bahwa isu Myanmar merupakan salah satu tantangan besar bagi ASEAN.
Baca Juga: [WANSUS] Upaya Komisi HAM ASEAN Perjuangkan Hak Rakyat Myanmar
2. Lima Poin Konsensus tidak sesuai keinginan semua pihak
Ilustrasi tujuan ASEAN (dok. ASEAN.org)Sementara itu, Hun Sen mengatakan bahwa Lima Poin Konsensus tersebut tidak sesuai dengan keinginan semua pihak. Namun, ada beberapa kemajuan di dalamnya, salah satunya bantuan kemanusiaan.
“Tapi situasi saat ini berubah dan lebih buruk daripada sebelum Lima Poin Konsensus, karena adanya eksekusi Myanmar terhadap empat aktivis,” ucap Hun Sen.
Kamboja dan delapan negara anggota ASEAN lainnya sangat kecewa dan terganggu dengan eksekusi terhadap aktivis tersebut.
3. Myanmar tidak hadir dalam ASEAN Ministerial Meeting
Demo menentang kudeta junta militer di Myamar yang digelar pada 14 Februari 2021. (Wikimedia Commons/MgHla (aka) Htin Linn Aye)Myanmar sendiri tak hadir dalam pertemuan ASEAN Ministerial Meeting tahun ini. Sejumlah negara anggota, termasuk Indonesia, tidak memperbolehkan pihak politik Myanmar, yang dipegang junta, hadir dalam pertemuan-pertemuan politik.
Namun, junta militer Myanmar juga menolak mengirimkan perwakilan non-politiknya untuk hadir di pertemuan ASEAN.
Berita Terkini Lainnya
