Menlu Retno Minta Isu Myanmar Dibahas Khusus di ASEAN
Menlu RI Retno Marsudi. (dok. Kemlu RI)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta agar isu Myanmar dibahas secara khusus pada ASEAN Ministerial Meeting yang akan digelar pada awal Agustus 2022 di Phnom Penh, Kamboja.
Hal ini terkait dengan eksekusi empat aktivis Myanmar yang dilakukan oleh junta militer. Aksi ini mendapat kecaman keras dari dunia internasional termasuk ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menanggapi kecaman tersebut, junta militer tampak tenang. Sebab, mereka berdalih bahwa eksekusi tersebut merupakan keadilan untuk rakyat Myanmar.
Baca Juga: Malaysia Larang Junta Militer Myanmar Ikut Pertemuan Internasional
1. Tidak ada progres di Lima Poin Konsensus soal Myanmar
Bendera Negara-Negara ASEAN (dok. ASEAN.org)Menlu Retno juga menegaskan bahwa sudah waktunya ASEAN membahas kembali secara serius terkait tidak adanya progres dari Lima Poin Konsensus soal Myanmar, yang disepakati pada April 2021 lalu.
“Saya sendiri mengusulkan bahwa pertemuan AMM di Phnom Penh awal Agustus ini harus membahas secara khusus perkembangan terakhir Myanmar,” kata Menlu Retno dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (28/7/2022).
Sudah lebih dari 1,5 tahun disepakati, junta militer tidak menunjukkan adanya komitmen terhadap Lima Poin Konsensus.
2. Jokowi kecewa terhadap Myanmar
Presiden Jokowi sampai di Sekretariat ASEAN untuk menghadiri ASEAN Leaders Meeting (dok. Biro Pers Kepresidenan)Editor’s picks
Menlu Retno juga menyampaikan bahwa Presiden RI Joko “Jokowi” Widodo kecewa terhadap Myanmar atas eksekusi empat aktivis tersebut.
“Presiden RI Joko Widodo menyampaikan kekecewaan terhadap tidak adanya kemajuan signifikan dari Lima Poin Konsensus, termasuk hukuman mati terhadap tahanan politik,” tegasnya.
Sejak mengetahui adanya eksekusi tersebut, Indonesia termasuk negara ASEAN pertama yang mendorong ketua tahun ini yaitu Kamboja, untuk mengeluarkan pernyataan.
“Indonesia juga secara aktif memberikan masukan terhadap draf pernyataan dari ketua ASEAN,” tukas Menlu Retno.
3. Junta militer menyebut eksekusi mati sudah adil
Pemimpin militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. (Twitter.com/ygnbi27)Pemerintahan Myanmar yang kini dikendalikan junta militer membela tindakan eksekusi mati yang dijatuhkan kepada empat aktivis prodemokrasi. Empat aktivis ini juga merupakan pendukung Aung San Suu Kyi, eks pemimpin de facto Myanmar yang digulingkan dalam kudeta pada 1 Februari 2021 lalu.
Mereka adalah eks anggota parlemen Phyo Zeya Thaw, penulis dan aktivis Ko Jimmy, Hla Myo Aung, dan Aung Thura Zaw. Empat aktivis ini dituding memimpin aksi yang berkaitan dengan terorisme dan melanggar undang-undang yang berlaku.
Juru Bicara Junta Militer Mayor Jenderal Zaw Min Tun mengatakan, eksekusi mati itu tindakan yang sah menurut hukum.
“Ini adalah keadilan bagi rakyat. Para penjahat ini sudah diberi kesempatan untuk membela diri,” kata Zaw.
Ia juga mengaku dan sepenuhnya sadar bahwa tindakan eksekusi mati ini akan menuai kritik dan kecaman dari dunia internasional.
Baca Juga: ASEAN Buka Suara Atas Eksekusi Mati 4 Aktivis Myanmar
Berita Terkini Lainnya
