Usai Pidato Kontoversial, Prabowo Jelaskan Posisi RI ke Dubes Ukraina
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Dubes Ukraina untuk RI, Vasyl Hamianin. (dok. Instagram @prabowo)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin di Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Senin (5/6/2023) kemarin.
Kunjungan ini terjadi usai Prabowo memaparkan usulan perdamaian dari Indonesia untuk perang Ukraina dan Rusia, di IISS Shangri-La Dialogue, Singapura, akhir pekan lalu.
Menhan Ukraina Oleksii Reznikov menolak dengan tegas usulan Prabowo tersebut, bahkan menyebut usulan itu aneh.
"Kami tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh seperti ini. Kedengarannya ini seperti rencana Rusia, bukan Indonesia," kata Raznikov.
Baca Juga: Jokowi Tak Tahu soal Proposal Perdamaian Ukraina-Rusia dari Prabowo
1. Indonesia penganut politik bebas aktif
International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura (Tim Humas Prabowo)Dalam pertemuannya dengan Hamianin, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia adalah negara penganut politik bebas aktif.
“Indonesia sebagai negara yang menganut politik bebas aktif ingin menjadi sahabat bagi semua negara di dunia,“ kata Prabowo dalam keterangan foto yang diunggah di Instagram pribadinya @prabowo, Selasa (6/6/2023).
“Dan kami mendukung langkah-langkah bijak serta upaya terciptanya ketertiban dan perdamaian di dunia,” lanjutnya.
Di lingkup pertahanan, Indonesia dan Ukraina memiliki kerja sama pertahanan yang telah dirintis sejak 1996. Namun, kerja sama itu baru terealisasi secara resmi sejak ditandatanganinya Defence Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia dan Ukraina pada tahun 2016.
Baca Juga: Tolak Usul Prabowo soal Referendum, Ukraina Desak RI Dukung Zelenskyy
2. Kemlu enggan menanggapi polemik pidato Prabowo
Editor’s picks
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah (IDN Times/Sonya Michaella)Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI buka suara terkait poin kelima pidato Prabowo tersebut. Meski demikian, Kemlu enggan mengomentari lebih jauh terkait substansi pidato itu.
"Sebaiknya ditanyakan ke juru bicara Kementerian Pertahanan," kata juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, kepada IDN Times, Sabtu (3/6/2023).
Baca Juga: Lengkap! Pidato Menhan Prabowo soal Ukraina Tuai Kontroversi
3. Isi pidato Prabowo
International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura (Tim Humas Prabowo)Ketua Umum Gerindra itu mengusulkan agar Dialog Shangri-La dapat menemukan cara untuk mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian.
Pertama, diadakan gencatan senjata. Dalam hal ini penghentian permusuhan di wilayah berkonflik.
Kedua, saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini.
Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Ia menyarankan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu.
Keempat, harus ada pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh baik Ukraina dan Rusia. Poin inilah yang tidak dibacakan Prabowo.
Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.
Berita Terkini Lainnya
