RI-Malaysia Sepakat Rampungkan Batas Maritim
Menteri Luar Negeri Malaysia Zambry Abdul Kadir dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. (IDN Times/Sonya Michaella)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Negosiasi batas maritim antara Indonesia dan Malaysia telah berlangsung sejak 2005 silam.
Dalam pertemuan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Zambry Abdul Kadir, keduanya sepakat untuk segera merampungkan perjanjian batas maritim dua negara.
1. Terutama di batas maritim Laut Sulawesi
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. (IDN Times/Sonya Michaella)Retno mengatakan, salah satu perjanjiam batas maritim yang harus segera dirampungkan adalah perbatasan maritim di Laut Sulawesi dan bagian paling selatan Selat Malaka.
"Sementara itu untuk perbatasan darat, kami sepakat untuk mendorong penyelesaian Demarkasi Segmen Sebatik dan Sinapad-Sesai.
Kami menargetkan penandatanganan MoU pada tahun depan," ucap Retno, dalam konferensi pers daring, Kamis (29/12/2022).
Baca Juga: PM Malaysia Anwar Ibrahim ke Indonesia Bulan Depan
2. Indonesia dan Malaysia sepakat selesaikan perjanjian penyeberangan perbatasan
Editor’s picks
Menteri Luar Negeri Malaysia Zambry Abdul Kadir dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. (IDN Times/Sonya Michaella)Terkait kerja sama lintas batas, Retno dan Zambry berkomitmen untuk menyelesaikan Perjanjian Penyeberangan Perbatasan dan Perjanjian Perdagangan Perbatasan.
"Kedua perjanjian ini akan mendukung kegiatan lintas batas dan ekonomi warga negara kita di daerah perbatasan," kata Retno lagi.
3. Retno meminta agar kesejahteraan PMI di Malaysia diperhatikan
Sejumlah TKI yang ada di Malaysia (ANTARA Foto/Agus Setiawan)Retno meminta kepada Zambry dan pemerintah Malaysia untuk selalu memperhatikan hak-hak para PMI dan hak-hak finansial mereka.
“Hak-hak ini juga termasuk pendidikan dan kesehatan, termasuk para anak-anak PMI juga,” ucap Retno.
Tak hanya itu, Retno juga meminta adanya penegakan hulum untuk perlakuan buruk atau tindak kriminal yang dilakukan terhadap para PMI untuk menunjukkan rasa kemanusiaan dan keadilan.
Baca Juga: Menlu Retno Minta Kesejahteraan PMI di Malaysia Diperhatikan
Berita Terkini Lainnya
