Rusia dan Myanmar Bertemu, Bahas Apa?
Pertemuan Menlu Rusia dengan Menlu Myanmar. (dok. Twitter Kemlu Rusia)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Rusia mendukung upaya junta militer Myanmar untuk menstabilkan kondisi negara tersebut dari krisis politik sejak kudeta pada 2021.
Myanmar masih dalam kekacauan sejak kudeta militer yang menggulingkan pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi. Lebih dari 2.100 orang tewas dalam bentrokan dengan militer, kala itu.
1. Rusia mendukung junta dan pemilu Myanmar
Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. (Twitter.com/ericsonmangoli)Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov bertemu dengan Menteri Luar Negeri Myanmar, Wunna Maung Lwin, Rabu (3/8/2022) di Nay Pyi Taw.
“Kami dalam solidaritas dengan upaya junta yang bertujuan menstabilkan situasi negara ini,” kata Lavrov, dikutip dari TASS.
Rusia merupakan sekutu lama Myanmar sekaligus pemasok senjata junta militer. Moskow juga dituding terus mempersenjatai junta, yang digunakan untuk menyerang warga sipil pada kudeta 2021 lalu.
“Tahun depan Myanmar akan mengadakan pemilu dan kami berharap Myanmar sukses dan menjadi lebih kuat dan sejahtera,” ujar Lavrov lagi.
Baca Juga: Pernyataan Bersama ASEAN, Menlu Retno: Soal Myanmar Masih Digodok
2. Menlu ASEAN bertemu di Phnom Penh
Editor’s picks
Pertemuan Pleno AMM 2022, Phnom Penh. (dok. Kemlu RI)Dalam rangka ASEAN Foreign Ministerial Meeting di Kamboja. Indonesia mengusulkan pertemuan khusus dalam bentuk working lunch, untuk membahas isu soal Myanmar.
Dalam working lunch ini, para Menlu ASEAN sepakat pentingnya mengeluarkan pernyataan bersama atau joint communique di ASEAN Foreign Ministerial Meeting yang diadakan di Phnom Penh, Kamboja ini.
“Negosiasi terkait paragraf Myanmar ini masih berlangsung di tingkat menteri luar negeri,” tegas Menlu Retno.
Menlu Retno melanjutkan bahwa Indonesia sudah mengusulkan sejumlah paragraf dalam draf awal dan sudah dikomunikasikan dengan negara anggota. Namun, prosesnya memang masih dalam tahap negosiasi hingga sekarang.
Baca Juga: Myanmar dan Laut China Selatan Bakal Disorot di Pertemuan Menlu ASEAN
3. Tidak ada kemajuan dari Lima Poin Konsensus
Pengunjuk rasa menggelar aksi protes terhadap kudeta militer di Kota Yangon, Myanmar, Sabtu (6/2/2021). Mereka menuntut pembebasan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.Menlu Retno kembali menegaskan bahwa tidak ada kemajuan dari implementasi Lima Poin Konsensus untuk perdamaian konflik Myanmar.
“Posisi Indonesia sangat jelas. Saat ini tidak ada kemajuan signifikan dari pelaksanaan Lima Poin Konsensus. Kita tidak melihat adanya kemauan dan komitmen dari junta Myanmar,” ungkap Menlu Retno.
Indonesia mengajukan, jika tidak ada kemajuan hingga KTT ASEAN pada November 2022 mendatang, maka para Menlu ASEAN harus menyampaikan rekomendasi kepada para pemimpin ASEAN terkait langkah-langkah yang harus dilakukan ASEAN ke depannya.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
