Zelenskyy di Sidang PBB: Rusia Harus Setop Invasi!

Jakarta, IDN Times - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy perdana berpidato di Sidang Majelis Umum PBB sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 lalu.
Diiringi dengan tepuk tangan di aula, Zelenskyy naik ke mimbar Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), pada 19 September 2023 malam kemarin, waktu setempat.
“Ukraina melakukan segalanya untuk memastikan bahwa setelah invasi Rusia, tidak ada seorang pun di dunia yang berani menyerang negara mana pun,” kata Zelenskyy, dikutip Channel News Asia, Rabu (20/9/2023).
“Rusia harus setop invasinya dan harus mundur dari Ukraina,” lanjut dia.
1. Zelenskyy tuding Rusia mainkan pasar pangan global
Dalam pidatonya, Zelenskyy menuding Rusia memanipulasi pasar pangan global untuk mencari pengakuan internasional atas kepemilikan wilayah yang direbut dari Kiev.
Zelenskyy juga mengangkat isu perubahan iklim yang semakin buruk dengan menyebut bencana gempa bumi di Maroko dan banjir di Libya.
“Kita harus menghentikannya. Kita harus bertindak, bersatu untuk mengalahkan agresor dan fokus kepada seluruh kemampuan dan energi kita untuk mengatasi tantangan-tantangan ini,” tutur dia.
Editor’s picks
Baca Juga: Bahas Bantuan buat Ukraina, Zelenskyy ke AS Temui Biden Pekan Depan
2. Anak-anak diajarkan untuk benci Ukraina
Selain itu, Zelenskyy juga menuding Rusia menculik anak-anak Ukraina yang berhasil dievakuasi dari kota-kota yang digempur Moskow, dan dibawa ke Rusia.
“Anak-anak itu diajarkan untuk membenci Ukraina dan semua hubungan dengan keluarga diputus. Dan ini harus dihentikan,” beber Zelenskyy menegaskan.
3. Zelenskyy akan hadir di rapat DK PBB
Usai hadir di Sidang Majelis Umum PBB, Zelenskyy mengaku dirinya akan hadir di rapat khusus Dewan Keamanan PBB dengan membawa 10 poin perdamaian Ukraina dan Rusia.
Tahun lalu, Zelenskyy sempat memaparkan 10 poin rencana perdamaian yang beberapanya mencakup soal pemulihan integritas wilayah Ukraina, penarikan pasukan Rusia serta pemulihan perbatasan Ukraina.
Baca Juga: Zelenskyy Kesal Banyak Kasus Korupsi dalam Program Wajib Militer