Atasi Inflasi, Joe Biden Teken UU Pajak, Iklim dan Kesehatan 

Kebijakan dalam UU tersebut senilai 430 miliar dolar AS

Tangerang Selatan, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden telah menandatangani undang-undang senilai 430 miliar dolar AS atau setara Rp6,34 kuadriliun. Undang-undang ini diklaim sebagai paket iklim terbesar dalam sejarah negaranya.

Adapun tujuan pengesahan, yaitu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca domestik, serta menurunkan harga resep obat dan inflasi yang tinggi, seperti dikutip dari Reuters.

Pengesahan dilakukan bersama para petinggi Demokrat, termasuk senator Joe Manchin dari West Virginia. Dukungan dari demokrat dinilai sangat penting untuk pengesahan Undang-Undang Pengurangan Inflasi, dimana sebelumnya Manchin menentang tindakan yang serupa dari White House.

"Joe, kami tidak pernah ragu," kata Biden tentang Manchin pada Selasa di Gedung Putih. Manchin menyebut undang-undang itu sebagai "rancangan undang-undang yang seimbang".

Baca Juga: Saingi China, Biden Gelontorkan Rp4 Ribu Triliun untuk Industri Chip

1. Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, turunkan harga obat-obatan dan hadapi inflasi   

Biden memanfaatkan pengesahan itu untuk mengkritik Partai Republik. Dia berusaha menggunakan serangkaian kemenangan Demokrat di legislatif untuk membantu partai tersebut dalam pemilihan paruh waktu kongres pada November nanti.

"Pada momen bersejarah ini, Demokrat memihak rakyat Amerika dan setiap Republikan berpihak pada kepentingan khusus," kata Biden. 

"Setiap Republikan di Kongres memberikan suara menentang RUU ini," tambahnya.

Demokrat mengatakan, pengesahan itu akan membantu melawan inflasi dengan cara mengurangi defisit federal. Aturan tersebut juga akan memungkinkan Mediacare untuk menegosiasikan harga obat-obatan yang lebih murah untuk orang tua. Lalu membuat orang kaya dan perusahaan perlu membayar pajaknya.

Baca Juga: Joe Biden Khawatir dengan Aksi China di Selat Taiwan 

2. Republik anggap pengesahan UU hanya memperparah inflasi

Pemimpin Partai Republik di Senat, Mitch McConnell mengatakan bahwa undang-undang baru memiliki dampak yang sebaliknya. "Demokrat merampok orang Amerika tahun lalu dengan menghabiskan ekonomi kita ke dalam rekor inflasi. Tahun ini, solusi mereka adalah melakukannya untuk kedua kalinya."

“RUU partisan yang ditandatangani Presiden Biden menjadi undang-undang hari ini berarti pajak yang lebih tinggi, tagihan energi yang lebih tinggi, dan audit IRS yang agresif," katanya, mengacu pada Internal Revenue Service.

Baca Juga: China Setop Kerja Sama Iklim, AS: Dampaknya ke Seluruh Dunia

3. Pakar sebut AS belum berkontribusi banyak untuk hadapi krisis iklim  

Melansir TRT World, para ilmuwan iklim menilai undang-undang itu kemungkinan akan mengurangi pemanasan global. Namun, pengurangan dinilai “tidak berkontribusi banyak, tetapi juga tidak signifikan,” 

Meski kredit pajak senilai 375 miliar dolar AS (sekitar Rp5 kuadriliun) dan bujukan keuangan lainnya untuk energi terbarukan telah diterapkan dalam undang-undang, Amerika Serikat masih belum melakukan kontribusinya untuk membantu dunia mengurangi pemanasan global. 

"Ini adalah hal terbesar yang terjadi di AS dalam kebijakan iklim," kata Bill Hare, direktur Analisis Iklim yang berbasis di Australia. "Ketika Anda berpikir kembali selama beberapa dekade terakhir, Anda tahu, tidak ingin bersikap tidak sopan, ada banyak pembicaraan, tetapi tidak banyak tindakan." tambahnya.

Dia mengatakan, para pejabat dari Chili dan beberapa negara Asia tenggara mengatakan kepadanya, bahwa mereka tengah menunggu tindakan dari AS terlebih dahulu.

Gabrie Vecchi, ilmuan iklim dari Universitan Princeton mengatakan bahwa "Kontribusi AS terhadap emisi gas rumah kaca sangat besar, jadi mengurangi itu pasti akan berdampak global."

Syahreza Zanskie Photo Verified Writer Syahreza Zanskie

Feel free to contact me! syahrezajangkie@gmail.com

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topik:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya