Gandeng Prancis untuk Awasi Kapal Migran, Inggris Kucurkan $75 Juta
Ilustrasi kapal (pixabay.com/Gerd Altmann)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Inggris dan Prancis menyepakati kerja sama soal peningkatan patroli untuk mengawasi kapal migran yang melewati selat Inggris. Penandatanganan kesepakatan itu dilakukan pada Senin (14/11/2022),
Otoritas Inggris telah menyetujui untuk membayar senilai 75 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp1,7 triliun, kepada Prancis pada 2022-2023. Dana tersebut digunakan untuk meningkatkan keamanan patroli Paris di sepanjang pantai sebesar 40 persen.
Nantinya, akan ada lebih dari 350 polisi yang menjaga pantai di Calais dan Dunkirk. Disusul dengan tambahan pesawat nirawak dan peralatan penglihatan malam yang lebih banyak untuk membantu petugas mengawasi aktivitas penyeberangan.
Baca Juga: Ini 5 Poin Rencana Aksi Ekonomi PM Inggris Rishi Sunak untuk G20
1. Inggris-Prancis bekerja sama untuk mengatasi jaringan penyelundupan migran
Melansir AP, perjanjian itu ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin dan Menteri Dalam Negeri Inggris Suella Braverman di Paris. Isi proposal menyatakan bahwa kedua negara setuju untuk memberantas kejahatan lintas rute migrasi.
Keduanya akan bekerjasama untuk mengumpulkan informasi dari para migran yang berhasil dicegat demi membantu mengatasi jaringan penyelundupan.
Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan, kesepakatan itu merupakan kali pertamanya bagi negaranya, yang mana akan terlibat dalam operasi Prancis untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas misi keduanya. Dia menambahkan, kesepakatan tersebut merupakan bagian dasar untuk kerja sama yang lebih besar pada bulan-bulan mendatang.
Baca Juga: Setop Penyeberangan Ilegal, Inggris-Prancis Jalin Kerjasama
2. Jumlah pencari suaka di Inggris meningkat drastis pada 2022
Editor’s picks
Jumlah pencari suaka di Inggris diketahui lebih sedikit jika dibandingkan banyak negara Eropa seperti Italia, Jerman dan Prancis. Akan tetapi, ribuan migran yang ingin ke London melakukan perjalanannya melewati Prancis utara setiap tahunnya.
Adapun alasan migran pergi ke Inggris karena memiliki teman atau keluarga disana. Selain itu, mereka yang mampu berbahasa Inggris beranggapan bahwa mencari pekerjaan di sana tergolong lebih mudah.
Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan pada jumlah orang yang mencoba menyeberang dengan sampan dan kapal kecil lainnya. Pada 2020, terhitung 8.500 orang melakukan perjalanan berbahaya dengan melintasi jalur pelayaran tersibuk di dunia. Lalu pada 2021, naik menjadi 28 ribu dan pada 2022 meningkat drastis sebanyak 40 ribu.
Aktivitas penyeberangan migran pada November 2021 berakhir tragis. Kapal penumpang yang melebihi kapasitas itu berakhir terbalik dan menewaskan puluhan orang.
Baca Juga: Inggris Siapkan Rp19 Triliun Suntik Proyek MRT Jakarta, Mantep Banget!
3. Inggris dikritik karena ingin deportasi migran ke Rwanda
Melansir ABC, untuk mencegah penyebrangan, otoritas Inggris telah mengumumkan rencana yang kontroversial, dimana migran yang tiba di Inggris menggunakan kapal kecil akan dikirim ke Rwanda.
Inggris menilai bahwa rencananya akan mematahkan model bisnis geng penyelundup migran, namun kritikus mengatakan itu tidak bermoral dan tidak praktis. Pada akhirnya, upaya itu sedang ditentang di pengadilan.
Beberapa kritikus juga mengecam pemerintah Inggris karena gagal memproses permohonan suaka dengan cepat. Sehingga membuat ribuan orang terjebak di pusat penampungan dengan kondisi sesak dan akomodasi yang bersifat sementara.
Kepala eksekutif badan amal Dewan Pengungsi di Inggris, Enver Solomon mengatakan bahwa tindakan penegakan hukum tidak akan banyak membantu untuk menghentikan lalu lintas penyelundupan.
“Pemerintah harus mengambil pendekatan yang lebih komprehensif dan menciptakan sistem suaka yang tertib, adil dan manusiawi yang mengakui bahwa sebagian besar dari mereka yang melakukan perjalanan berbahaya adalah pengungsi yang melarikan diri untuk hidup mereka,” kata Solomon, seperti dikutip dari AP.
“Ini perlu menghadapi fakta bahwa ini adalah masalah global yang tidak akan diselesaikan dengan tindakan penegakan saja,” tambah dia.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
