Pemerintah Baru Thailand Berencana Melarang Konsumsi Ganja
Ilustrasi bendera Thailand (unsplash.com/Markus Winkler)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komunitas pecinta Ganja, pada Jumat (9/6/2023), merespons rencana pemerintahan baru Thailand soal larangan konsumsi psikotropika tersebut. Menurutnya, itu tidak masuk akal mengingat bisnis mariyuana telah mendongkrak perekonomian negara usai dilegalkan tahun lalu.
Sebelumnya, bakal calon Perdana Menteri Pita Limjaroenrat dari Partai Move Forward (MPF) yang menang pemilihan umum bulan lalu, mengancam akan melarang atau mengontrol ketat penggunaan ganja untuk keperluan hiburan.
Kendati MPF dipandang terkenal sebagai partai politik paling liberal di Thailand, komunitas Ganja TV kecewa dengan sikap Pita. Sebab, Pita sebelumnya menyebut industri ganja potensial untuk mendanai sekolah dan berdampak besar bagi negara.
1. Dilarang sampai UU ganja disahkan
Ilustrasi parlemen (unsplash.com/Marco Oriolesi)Melansir Al Jazeera, Pita sempat mengatakan bahwa konsumsi ganja untuk hiburan perlu dilarang sampai pemerintah mengesahkan undang-undang ganja. Aturan itu demi menetapkan tolok ukur soal di mana mariyuana harus dijual dan dikonsumsi.
Pandangan itu selaras dengan koalisi partai Pita yang sibuk membentuk pemerintahan selama beberapa minggu mendatang. Koalisi terdiri dari delapan partai yang di antaranya berasal dari provinsi selatan Thailand dengan mayoritas Islam konservatif.
Untuk membentuk pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Pita, koalisi harus mengamankan 376 kursi untuk peroleh mayoritas di parlemen. Saat ini, koalisi baru memiliki 313 kursi.
Rencana koalisi itu membuat Menteri Kesehatan Anutin Charnvirakul marah. Sebab, ia sedari awal mendorong liberalisasi dan menolak mendukung pemerintah mana pun yang berupaya membatalkan atau menunda pengesahan undang-undang ganja. Anutin merupakan pemimpin partai Bhumjaithai yang memiliki 71 kursi dan bukan aliansi Pita.
Hiruk-pikuk yang dipicu para politisi Thailand membuat sejumlah komunitas ganja kesal. Sebab, itu memengaruhi masa depan industri mereka.
“Saya memulai (Ganja TV) ini pada 2019, berharap menjadi platform media untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat ganja medis,” ujar K Lert, editor Ganja TV kepada Al Jazeera.
“Sekarang semua orang khawatir anak-anak terpapar ganja, namun mereka belum mengesahkan undang-undang ganja untuk menghentikan hal itu terjadi. Itu tidak masuk akal," sambung dia.
Baca Juga: Pipa Amonia di Kharkiv Rusak, Rusia dan Ukraina Saling Tuding
2. Investor ragu atas kepastian hukum ganja di Thailand
iIlustrasi ganja (unsplash.com/Wesley Gibbs)Bagi para investor, adanya ketidakpastian hukum telah melemahkan kepercayaan mereka pada industri ganja di Thailand. Padahal, usaha itu berkembang pesat setelah dilegalkan tahun lalu.
“Saya sudah menginvestasikan sekitar 1 juta dolar (sekitar Rp14,9 miliar). Jika menjadi ilegal lagi, saya harus menghentikan investasi dan mencari pasar di tempat lain,” kata Aphichai Techanitisawad, pendiri dan CEO penjual ganja Grasshopper, dikutip NY Breaking
“Membatalkan undang-undang akan mengirimkan efek riak tidak hanya ke industri gulma tetapi banyak lainnya, termasuk real estate, ada lebih dari seribu apotek di Bangkok saja, jadi banyak pendapatan yang hilang untuk pemilik lapak,” sambung dia.
3. Pelaku usaha serukan pemerintah sahkan UU ganja
Usai dilegalkan, banyak warga setempat dan turis merokok ganja secara terbuka di jalanan dan memicu impor ilegal ke Amerika Utara. Tetapi, beberapa pihak kecewa dengan sikap pemerintah yang ambil untung dari absennya undang-undang ganja.
“Legalisasi telah membuka peluang, itu luar biasa. Tapi saya sangat kecewa dengan permainan politik yang kami jalani tanpa undang-undang ganja, Itu harus datang dengan regulasi” kata Faris Pitsuwan, pemilik apotek Siam Land of Smile di resor pulau populer, termasuk Phi Phi dan Koh Lanta, mengutip Dnyuz
Sementara itu, seorang petani di pinggiran kota Bangkok mengatakan, euforia pelegalan ganja telah menurun. Terlebih, absennya undang-undang ganja menciptakan segmentasi pasar yang keliru.
“Ketika kita tidak memiliki undang-undang untuk mengaturnya, itu mulai dinodai dan dinodai oleh pemilik bisnis ceroboh yang menjual kepada anak-anak dan orang-orang yang hanya mengeluarkan bong dan merokok di jalan seolah-olah mereka berada di Kanada, Semuanya masih baru bagi masyarakat Thailand,” ujar Kobboon Chatrakrisaeree.
Kendati begitu, Kobboon pun meyakini bahwa rencana Pita bertujuan untuk keselamatan dan keuntungan ekonomi warga Thailand.
Baca Juga: Gadis 11 Tahun di Malaysia Masuk Rumah Sakit usai Makan Biskuit Ganja
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
