Kubu Biden Protes Facebook yang Dianggap Gagal Cegah Misinformasi
Joe Biden dan Kamala Harris. twitter.com/KamalaHarris
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Tim kampanye Joe Biden, kandidat presiden dari Partai Demokrat AS, mengecam Facebook karena mengizinkan Presiden Donald J Trump menyebarkan informasi palsu tentang pemungutan suara. Kubu Biden menyebut moderasi Facebook sebagai "kemunduran" dari janji yang dibuatnya awal bulan ini. Saat itu, pendiri Facebook Mark Zuckerberg berjanji akan memerangi misinformasi di platformnya.
Surat dari kubu Biden, pertama kali dilaporkan oleh Axios dan diperoleh The Verge, mendesak CEO Mark Zuckerberg untuk menghapus posting-an di mana Trump tanpa dasar meragukan surat suara yang masuk dan mendorong warga untuk memilih dua kali.
Baca Juga: Fakta-fakta yang Kamu Perlu Tahu tentang Pilpres AS 2020
1. Kubu Biden menganggap Facebook gagal menyetop arus misinformasi yang disebarkan kubu Trump
Televisi pada ruang pengarahan media Gedung Putih memperlihatkan wakil presiden partai Demokrat Senator Kamala Harris pada penampilan pertama dalam kampanye di Wilmington, Delaware, Amerika Serikat, Rabu (12/8/2020) (ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque)"Kami diberi tahu kemudian bahwa Facebook sedang bekerja untuk menentukan cara terbaik untuk menerapkan pendekatan baru yang lebih agresif" untuk memerangi kesalahan informasi pemungutan suara,” demikian bunyi surat dari manajer kampanye Jen O’Malley Dillon.
“Alih-alih melihat kemajuan, kami melihat kemunduran. Janji Facebook yang berkelanjutan tentang tindakan di masa depan tidak lebih dari sekadar alasan untuk tidak bertindak,” tambah O’Malley Dillon. Mereka anggap Facebook gagal menyetop misinformasi yang disebarkan kubu Trump.
2. Facebook sebelumnya umumkan berhenti menerima iklan politik dalam Pilpres AS
Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg (Facebook.com/Zuck)Tim kampanye Biden sebelumnya menerbitkan surat terbuka ke Facebook pada bulan Juni, meminta perusahaan untuk menghapus informasi palsu dan menegakkan aturannya untuk mencegah intimidasi kepada pemilih. Sejak itu, Facebook telah meluncurkan pusat informasi pemilih dan mengumumkan akan berhenti menerima iklan politik sebelum pemilihan presiden AS.
Editor’s picks
Tetapi upaya Facebook untuk memberi label pada posting-an terkait pemungutan suara Trump sering berhenti pada menawarkan informasi pemilihan umum, bukan memeriksa fakta pesan yang masuk.
Facebook telah berjanji untuk menghapus konten dari kubu Trump, yang berisi opini berkaitan dengan pemungutan suara lewat surat, di mana Trump menganggap itu rawan pelanggaran, sementara para ahli menyatakan tidak cukup bukti atas kecurigaan itu. Trump juga diangggap “menganjurkan” orang secara ilegal memilih dua kali.
Situasi pandemik COVID-19 diperkirakan membuat jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya dalam Pilpres 3 November 2020 meningkat.
3. Facebook mengklaim pihaknya berkomitmen menjaga integritas Pemilu 2020
Ilustrasi Facebook (IDN Times/Arief Rahmat)Kubu kampanye Biden berargumen salah satu pelanggaran adalah posting-an Donald Trump Jr, putra Presiden Trump, yang menyerukan pendukung Trump untuk bergabung dengan “tentara siber” untuk menghentikan penambahan "jutaan surat suara palsu" ke hasil pemilu.
“Tidak ada perusahaan yang menganggap dirinya sebagai kekuatan untuk kebaikan dalam demokrasi, dan yang bermaksud untuk menangani intimidasi kepada pemilih dengan serius, akan membiarkan perangkap berbahaya ini disebarkan ke jutaan orang . Menghapus video ini seharusnya menjadi tindakan mudah yang paling mudah menurut kebijakan Anda, namun nyatakan (pesan) itu masih ada sampai sekarang,” demikian surat kubu Biden.
Dalam pernyataan yang diberikan kepada koresponden PBS Yamiche Alcindor, Facebook tidak menunjukkan komitmennya memenuhi janjinya. "Sementara banyak Partai Republik berpikir kita harus mengambil satu jalan, banyak Demokrat berpikir kita harus melakukan yang sebaliknya," kata juru bicara Facebook.
"Kami memiliki aturan untuk melindungi integritas pemilu dan kebebasan berekspresi, dan kami akan terus menerapkannya tanpa memihak." Pernyataan tersebut tidak menyebutkan apakah postingan Trump melanggar aturan Facebook, dan--jika memang demikian-- mengapa postingan tersebut tidak dihapus.
Jelang debat seri pertama kandidat Presiden AS, yang dilangsungkan pada 29 September 2020, malam hari waktu setempat, atau Rabu pagi (30/9/2020), Pukul 08.00 wib, Biden mengumumkan pembayaran pajak penghasilannya di tahun 2019, dan menantang Trump melakukan hal yang sama.
Baca Juga: 5 Fakta Presiden AS Donald Trump yang Dituding Tak Bayar Pajak
Berita Terkini Lainnya
