AS Hukum Rusia dan Usir 10 Diplomat karena Campur Tangan dalam Pemilu
Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. twitter.com/KremlinRussia_E; twitter.com/POTUS
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat pada Kamis (15/4/2021) menjatuhkan sanksi besar-besaran kepada Rusia atas keterlibatan Negara Beruang Merah itu dalam Pemilihan Umum AS 2020, serangan siber oleh SolarWinds, dan pendudukan serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Krimea, Ukraina.
Pengumuman tersebut merupakan satu dari serangkaian kebijakan luar negeri Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang dinilai dramatis pada pekan ini. Termasuk penarikan pasukan dari Afganistan dan pengiriman delegasi tidak resmi ke Taiwan, sebagai bentuk dukungan atas demokrasi dan keamanan dari ancaman Tiongkok.
Sanki dijatuhkan kepada Kremlin sehari setelah Menteri Luar Negeri Anthony Blinken berbicara dengan NATO (North Atlantic Traety Organization), untuk menyatakan keprihatian tentang meningkatnya agresivitas militer Rusia di Ukraina.
Dua hari sebelumnya, intelijen AS juga melaporkan bahwa Rusia termasuk dalam salah satu ancaman paling serius bagi Negeri Paman Sam, setelah Tiongkok.
“Kami tidak dapat membiarkan kekuatan asing mencampuri proses demokrasi kami dengan impunitas,” kata Biden di Gedung Putih seperti dilansir AP, Jumat (16/4/2021).
Baca Juga: Tarik Pasukan dari Afganistan, Joe Biden: Saatnya Mengakhiri Perang!
1. Berikut sanksi AS kepada Rusia
Presiden Amerika Serikat, Joe Biden (ANTARA FOTO/REUTERS/Leah Millis)Bentuk hukuman yang dijatuhkan AS adalah sanksi ekonomi terhadap puluhan orang dan perusahaan serta pengusiran 10 diplomat Rusia. Washington meminta Moskow untuk bertanggung jawab atas campur tangan dalam pemilihan umum dan peretasan lembaga federal.
Sanksi terhadap enam perusahaan, yang mendukung aktivitas Rusia di dunia maya, merupakan tindakan pembalasan pertama terhadap Kremlin atas peretasan yang dikenal sebagai pelanggaran SolarWinds. AS menuding SVR, badan intelijen Rusia, sebagai dalang di balik jejaring tersebut.
AS juga mengumumkan sanksi kepada 32 individu dan entitas yang dituduh berusaha ikut campur dalam pemilihan presiden tahun lalu, termasuk dengan penyebaran disinformasi. Para pejabat AS menuduh, dalam laporan yang tidak diklasifikasikan bulan lalu, bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin mengizinkan operasi intelijen yang bertujuan mendukung Donald Trump.
Kepada awak media, Biden mengaku bisa saja menjatuhkan sanksi yang lebih berat. Namun, dia memutuskan untuk memilih hukuman yang proporsional demi menjaga stabilitas.
“Kita bisa saja melangkah lebih jauh, tetapi saya memilih untuk tidak melakukannya,” ungkap Biden, mengulangi percakapannya dengan Putin beberapa saat lalu, ketika mengungkap rencananya untuk mengusir 10 diplomat Rusia yang sebagian dari mereka adalah perwakilan dinas intelijen.
“Kami ingin hubungan yang stabil dan dapat diprediksi,” tambah Presiden ke-46 AS itu.
2. Sanksi diklaim bisa membentuk hubungan yang lebih harmonis antara AS-Rusia
Editor’s picks
Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Sumber:twitter.com/ Joe BidenDilansir CNN, penasihat keamanan nasional Jake Sullivan mengatakan, instrumen sanksi digunakan oleh Biden untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis dengan Rusia. Dia juga optimistis pengusiran diplomat tidak akan meningkatkan ketegangan antara dua negara.
"(Biden) tidak ragu-ragu tentang fakta kami akan mengambil tindakan pekan ini. Tetapi, dia juga mengindikasikan bahwa keinginan mencapai stabilitas dan dia percaya bahwa jika Presiden Putin juga siap untuk melakukan itu, kami dapat menemukan jalan ke depan yang tidak mengarah pada siklus konfrontasi," ungkap Sullivan.
Dia menambahkan, "kami percaya bahwa secara keseluruhan, melalui tindakan yang kami ambil, bahwa diplomasi yang lebih luas dapat menghasilkan yang lebih baik untuk hubungan AS-Rusia."
Sullivan menyampaikan bahwa Biden dan Putin berbicara langsung satu sama lain dan mereka saling memahami. Selama panggilan, Biden mengusulkan agar diadakan pertemuan puncak antara pemimpin AS dan Rusia.
3. Rusia berjanji akan memberi sanksi balasan
Presiden Rusia Vladimir Putin (ANTARA FOTO/REUTERS/Maxim Zmeyev)Menanggapi sanksi tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rusia berjanji akan menjatuhkan sanksi balasan kepada AS. Sejauh ini, mereka telah memanggil Duta Besar AS untuk Moskow John Sullivan untuk membicakan ihwal tindakan balasan.
“Tanggapan terhadap sanksi tidak dapat dihindari,” kata Juru Bicara Kemlu Maria Zakharova.
"Kami telah berulang kali memperingatkan AS tentang konsekuensi dari langkah-langkah permusuhannya, yang secara berbahaya meningkatkan eskalasi konfrontasi dengan negara kami," tambah dia.
Tindakan sewenang-wenang Gedung Putih dinilai oleh Zakharova sebagai bukti bahwa entitas tersebut mengabaikan kenyataan obyektif tentang multipolarisme, yakni AS bukan lagi hegemon tunggal yang mampu mengendalikan dunia sesuka hatinya.
"Washington harus menyadari bahwa ia harus membayar untuk degradasi hubungan bilateral. Tanggung jawab atas apa yang terjadi sepenuhnya terletak pada AS,” tutup Zakharova.
Baca Juga: Tiongkok, Jerman, Rusia, Prancis Berebut Ingin Bangun Pelabuhan Beirut
Topik:
Berita Terkini Lainnya
