AS Jatuhkan Sanksi ke 2 Anak Pemimpin Militer Myanmar
Kendaraan bersenjata Tentara Myanmar berkendara melewati sebuah jalan setelah mereka mengambil kekuasaan dalam sebuah kup di Mandalay, Myanmar, Selasa (2/2/2021). (ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada dua anak Jenderal Min Aung Hlaing dan enam perusahaan yang mereka kendalikan. Min Aung merupakan pemimpin Tatmadaw yang mendalangi kudeta militer, sekaligus kepala Dewan Administrasi Negara, istilah rezim darurat yang berlaku selama setahun ke depan.
Dikutip dari Reuters, Departemen Keuangan memasukkan dua nama anak dari Min Aung, Aung Pyae Sone dan Khin Thiri Thet Mon, ke dalam daftar hitam orang-orang yang dilarang melakukan kegiatan ekonomi dengan lembaga keuangan yang berbasis di AS.
Tindakan itu merupakan bentuk dari kecaman AS terhadap perebutan kekuasaan secara inkonstitusional, sekaligus represivitas aparat terhadap demonstran yang telah menewaskan lebih dari 60 orang, sejak unjuk rasa berlangsung dari 1 Februari 2021 silam.
1. Amerika Serikat tidak ragu untuk memperberat sanksi
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken. (Twitter.com/SecBlinken)Enam perusahaan yang masuk daftar hitam Washington termasuk A&M Mahar, yang dikendalikan oleh Aung Pyae Sone. Justice for Myanmar mengatakan, A&M menawarkan perusahaan farmasi asing memperoleh akses ke pasar Myanmar dengan mendapatkan persetujuan dari Food and Drug Administration Myanmar.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, memperingatkan deretan sanksi yang lebih berat siap diberikan kepada Burma jika kekerasan tak kunjung dihentikan dan restorasi demokrasi tak juga dilaksanakan.
"Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap mereka yang memicu kekerasan dan menekan keinginan rakyat," kata Blinken dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga: Militer Myanmar Perintahkan Polisi Tembak Mati Demonstran
2. Perlu sanksi yang lebih tegas
Editor’s picks
Warga menginjak poster yang memperlihatkan foto yang diduga sebagai penembak jitu Tentara Myanmar saat protes terhadap kup militer di Yangon, Myanmar, Senin (22/2/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/StringerKelompok Justice for Myanmar menilai, Min Aung telah menyalahgunakan wewenang sebagai panglima tertinggi sejak 2011 demi memperkaya keluarganya. Mereka memperoleh keuntungan dari akses sumber daya serta impunitas total terhadap militer.
Menanggapi sanksi terbaru dari AS, Direktur Advokasi Asia Human Rights Watch (HRW), John Sifton, mengapresiasi langkah Departemen Keuangan karena telah menjatuhkan hukuman yang langsung menyinggung kekayaan Min Aung. Namun, dia menyerukan tindakan yang lebih kuat agar sanksi lebih efektif.
"Ini bukan tindakan hukum yang akan mengarah pada perubahan perilaku. Kami menyarankan mereka fokus pada aliran pendapatan aktif, yang jauh lebih besar, dan jika diputus akan sangat menyakitkan bagi militer sebagai sebuah institusi," ungkap Sifton, mengacu pada pendapatan migas.
Amerika Serikat sejauh ini menahan diri dari menjatuhkan sanksi terhadap konglomerat militer Myanmar Economic Corporation dan Myanmar Economic Holdings Limited, keduanya digunakan oleh militer untuk mengendalikan sebagian besar ekonomi negara.
3. Kecaman dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
instagram.com/unitednationsSebagai informasi, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) secara konsensus mengecam kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada Rabu (10/3/2021). Mereka juga mengutuk keras aksi damai yang berujung tindakan represif dari aparat, termasuk penahanan terhadap lebih dari 1.900 demonstran.
Pernyataan yang dirancang Inggris selaku Presiden DK PBB itu menyerukan pembebasan segera para pemimpin pemerintah, termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
Duta Besar AS, Linda Thomas-Greenfield, turut memuji keberanian dan tekad masyarakat Burma yang tidak ketir menghadapi brutalisme aparat.
"AS akan terus bekerja dengan mitra internasional untuk mempromosikan pertanggungjawaban atas kudeta dan mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan, dan akan bekerja untuk memulihkan pemerintah yang dipilih secara demokratis."
Baca Juga: Dewan Keamanan PBB Kutuk Kudeta Militer Myanmar
Berita Terkini Lainnya
