ASEAN Tolak Embargo Senjata untuk Myanmar, Dianggap Tak Efektif
Kepala junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, Sabtu (27/3/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sembilan dari 10 anggota ASEAN menginginkan draf resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak memasukkan embargo senjata sebagai sanksi atas kudeta militer dan kekerasan terhadap warga sipil yang terjadi di Myanmar sejak 1 Februari 2021.
Dilansir dari The Straits Times, permintaan itu didasari kebutuhan ASEAN untuk tetap membuka saluran dialog dengan junta militer. Sejauh ini sudah ada 50 negara yang mendukung resolusi embargo senjata yang dirancang oleh Liechtenstein.
Melalui surat tertanggal 19 Mei sebagai bentuk sikap ASEAN, seluruh negara anggota kecuali Myanmar, dikatakan bahwa draf resolusi "tidak dapat meminta dukungan seluas mungkin dalam bentuknya saat ini, terutama dari semua negara yang terkena dampak langsung di kawasan itu.”
Artinya, perlu ada perubahan draf agar ASEAN mendukung resolusi tersebut.
1. Menuntut perubahan draf
Sidang Majelis Umum PBB. (twitter.com/un_pga)Negosiasi lebih lanjut diperlukan agar draf dapat diterima, terutama untuk negara-negara yang paling terkena dampak langsung atau Myanmar, serta negara-negara yang terlibat dalam upaya resolusi konflik.
"Ini juga merupakan keyakinan teguh kami bahwa jika resolusi Majelis Umum tentang situasi di Myanmar akan membantu negara-negara di ASEAN, maka itu perlu diadopsi melalui konsensus," demikian tertuang dalam surat tersebut.
Desakan untuk mengembargo suplai senjata kepada Tatmadaw, sebutan untuk militer Myanmar, tidak lepas dari aksi kekerasan yang telah menewaskan lebih dari 800 pengunjuk rasa, berdasarkan laporan asosiasi pemantau setempat.
Baca Juga: Jepang Ancam Setop Bantuan kepada Myanmar Kalau Junta Militer Bandel
2. Sejumlah alasan mengapa ASEAN tidak mendukung resolusi
Editor’s picks
Kepala junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, Sabtu (27/3/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/StringerMantan diplomat Singapura, Bilahari Kausikan, angkat bicara mengenai sikap ASEAN. Menurut lelaki yang pernah menjadi perwakilan Singapura untuk PBB, alasan mendasarnya adalah resolusi Majelis Umum bersifat tidak mengikat secara hukum, sehingga embargo tidak akan efektif untuk menekan suplai senjata kepada Myanmar.
"Resolusi hanya dianggap sebagai rekomendasi,” kata dia.
Alasan kedua, resolusi tersebut akan sia-sia karena pemasok senjata utama Myanmar adalah Tiongkok dan Rusia, dua negara anggota tetap Dewan Keamaman PBB yang mendukung Burma
"Ketiga, Brunei (sebagai ketua ASEAN saat ini) sedang mencoba untuk mendapatkan tanggal dari Tatmadaw untuk mengunjungi Sekretaris Jenderal Asean dan membutuhkan kerjasama dengan Tatmadaw untuk segala macam solusi," tambahnya.
3. Situasi di Myanmar tak kunjung membaik
Pendemo memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, Rabu (17/2/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/StringerPertemuan para pemimpin Asia Tenggara di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Indonesia pada April lalu sempat menjadi cahaya di tengah kegelapan. Namun, konsensus lima poin yang menjadi hasil pertemuan ternyata tidak diindahkan oleh Jenderal Min Aung Hlaing, perwakilan Myanmar yang juga hadir pada pertemuan tersebut.
Di antara desakan ASEAN kepada Myanmar adalah menghentikan kekerasan terhadap warga sipil sesegera mungkin dan membebaskan para tahanan politik, termasuk penasihat negara Aung San Suu kyi dan Presiden Win Myint.
Alih-alih mereda, ketegangan justru berpindah tempat ke wilayah perbatasan. Tatmadaw gencar memerangi etnis-etnis pemberontak bersenjata yang sejak awal tegas menolak rezim militer, seperti pertempuran di wilayah Chin.
Perekonomian juga berada di ambang kehancuran, menimbulkan kekhawatiran besar atas potensi bencana kemanusiaan. Ketegangan memperburuk situasi Myanmar di tengah pandemik COVID-19.
Baca Juga: ASEAN Minta Bantuan PBB dan Dewan Keamanan untuk Menekan Myanmar
Berita Terkini Lainnya
