Dewan Keamanan PBB Kecam Kudeta Militer Myanmar
emblem PBB (instagram.com/unitednations)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengecam kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada Senin (1/2/2021). Mereka menyerukan pembebasan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), dan supremasi hukum.
Selain Suu Kyi, Presiden Win Myint dan banyak dari anggota Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) yang juga ditahan. Kudeta terjadi sebagai puncak ketegangan antara fraksi militer dan pemerintahan sipil atas tudingan kecurangan pemilu pada November 2020 yang memenangkan NLD.
“Anggota Dewan Keamanan mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas deklarasi darurat yang diberlakukan di Myanmar oleh militer pada 1 Februari dan penahanan sewenang-wenang terhadap anggota Pemerintah,” kata Presiden DK PBB Barbara Woodward, dilansir dari laman resmi PBB, Jumat (5/2/2021).
Tidak lama setelah diumumkannya kekuasaan militer selama satu tahun, Suu Kyi menyerukan agar seluruh masyarakat menggelar protes sebagai aksi penolakan terhadap perebutan kekuasaan secara inkonstitusional.
“Dewan menekankan perlunya menahan diri dari kekerasan. Dewan juga mendorong terwujudnya dialog dan rekonsiliasi, sesuai dengan kemauan dan kepentingan rakyat Myanmar,” tambah Woodward mewakili 15 anggota dewan.
Baca Juga: Sekjen PBB Desak Masyarakat Dunia Pastikan Kudeta Myanmar Gagal
1. Mendesak militer Myanmar untuk tidak memutus akses bantuan kemanusiaan
Kendaraan bersenjata Tentara Myanmar berkendara melewati sebuah jalan setelah mereka mengambil kekuasaan dalam sebuah kup di Mandalay, Myanmar, Selasa (2/2/2021). (ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer)Pada kesempatan yang sama, Woordward menyerukan agar pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh Panglima Angkatan Darat Jenderal Min Aung Hlaing tidak menutup akses terhadap bantuan kemanusiaan.
Dewan juga mengecam pembatasan internet dan pemblokiran terhadap media sosial, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memperoleh informasi terbaru.
“Dewan menyerukan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan ke semua orang yang membutuhkan, termasuk melalui pembentukan kembali penerbangan untuk bantuan PBB,” ujar Woodward.
2. Meminta ASEAN untuk mengambil peran lebih
asean.orgPerhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) didesak untuk lebih berani mengambil peran. Sikap negara anggota ASEAN terhadap kudeta Myanmar berbeda-beda. Indonesia dan Malaysia mendukung penegakan demokrasi, sementara Thailand dan Kamboja mengingatkan bahwa apa yang terjadi di Myanmar adalah urusan dalam negeri.
Pada saat yang sama, ASEAN juga memiliki norma non-interference yang menekankan agar perkara domestik tidak diintervensi negara lain.
“Anggota DK menegaskan kembali dukungan kuat kepada organisasi regional, khususnya ASEAN dan menyambut pernyataan Ketua ASEAN tertanggal 1 Februari,” kata Woodward, menanggapi sikap Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN yang terus berkomunikasi dengan negara anggota dalam menyikapi instabilitas politik Myanmar.
3. Meminta Myanmar menuntaskan permasalahan di Rakhine State
Etnis Rohingnya di Myanmar telah menjadi korban atas perlakuan kejam militer Myanmar (twitter.com/The Rohingnya Post)Terakhir, Dewan juga mendesak Myanmar untuk menuntaskan permasalahan dan diskriminasi terhadap etnis Rohingnya yang terjadi di negara bagian Rakhine. Dewan menilai upaya genosida yang memaksa lebih dari 1 juta warga Rohingnya hijrah ke Bangladesh adalah penyebab segala permasalahan di Myanmar.
“Para anggota Dewan menegaskan kembali perlunya mengatasi akar penyebab krisis di negara bagian Rakhine, untuk menciptakan kondisi yang diperlukan bakal pemulangan orang-orang terlantar yang aman, sukarela, berkelanjutan dan bermartabat,” tutupnya.
Situasi teraktual di Myanmar menyebabkan pengungsi Rohingnya di Bangladesh enggan kembali ke negara asal. Sebab, Jenderal Min Aung merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran yang menyasar etnis Rohingnya.
Baca Juga: 19 Bulan Tanpa Internet, Warga Rakhine Myanmar Kini Bisa Online Lagi
Topik:
Berita Terkini Lainnya
