Dubes Myanmar untuk PBB yang Dipilih Militer Mengundurkan Diri
emblem PBB (instagram.com/unitednations)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Stephane Dujarric, mengabarkan Tin Maung Naing selaku Duta Besar (Dubes) Myanmar untuk PBB yang dipilih junta militer telah mengajukan surat pengunduran diri. Menurut Tin Maung, Dubes yang sebelumnya dipecat junta militer masih memiliki wewenang sah mewakili Myanmar di PBB.
Sebagai informasi, jabatan Dubes Myanmar untuk PBB sebelumnya diemban Kyaw Moe Tun. Alih-alih mendukung militer yang telah merebut kekuasaan, Kyaw Moe justru meminta Majelis Umum PBB memulihkan demokrasi di Myanmar. Dia pun akhirnya dipecat militer dan digantikan oleh Tin Maung.
"(Tin Maung) telah menyerahkan surat pengunduran dirinya, (dia) mengingat bahwa Kyaw Moe Tun tetap menjadi perwakilan tetap Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Dujarric pada Kamis (4/3/2021), dikutip dari AFP, Jumat (5/3/2021).
Baca Juga: Kronologi Lengkap Kudeta Myanmar yang Picu Demo Berdarah
1. Kyaw Moe Tun menganggap militer Myanmar tak memiliki wewenang memecatnya
Dubes Myanmar untuk PBB berpidato di hadapan Majelis Umum, menolak kudeta militer di negaranya. (Twitter.com/Berry_Phyo)Setelah Junta memecat Kyaw Moe, dia bersurat kepada Presiden Majelis Umum PBB pada Senin (1/3/2021). Ia mengatakan militer telah melakukan perbuatan pelanggaran hukum dengan melancarkan kudeta.
Oleh sebab itu, Kyaw Moe menilai mereka tidak memiliki wewenang untuk melepas jabatannya sebagai Dubes Myanmar di PBB.
"Karena itu, saya ingin mengonfirmasikan kepada Anda, bahwa saya tetap menjadi wakil tetap Myanmar untuk PBB," kata dia.
Menanggapi pernyataan itu, pada Selasa (2/3/2021), junta militer mengirim catatan kepada PBB yang menegaskan kehadiran Kyaw Moe di PBB tidak lagi mewakili Myanmar.
2. PBB akan segera memutuskan status Kyaw Moe Tun
Editor’s picks
ANTARA FOTO/REUTERS/Shannon StapletonSupaya tidak memperkeruh suasana, Dujarric menyampaikan, PBB saat ini sedang melakukan kajian mendalam terkait dua surat yang masuk. Apakah itu surat pengangkatan Tin Maung atau surat dari Kyaw Moe.
PBB memiliki wewenang untuk mengakreditasi surat masuk, sebab Myanmar sedang dalam kondisi yang tidak biasa. Sehingga, keputusan siapa yang nanti akan mewakili Myanmar di PBB tidak lepas dari asesmen komite protokol. Tidak menutup kemungkinan pula mekanisme pengambilan suara akan digunakan di Majelis Umum.
Menurut Dujarric, pengakuan terhadap siapa yang mewakili Myanmar mencerminkan sikap PBB terhadap siapa yang memegang kekuasaan. Apakah mengakui rezim militer atau tetap mengakui rezim sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
3. Kyaw Moe Tun dipecat sehari setelah pidatonya
Ilustrasi warga Myanmar berunjuk rasa di Yangoon, Myanmar pada Sabtu, 30 Januari 2021 (ANTARA FOTO/REUTERS/Shwe Paw Mya Tin)Untuk melengkapi penjelasan, Kyaw Moe dicopot dari jabatannya sehari setelah pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB yang mengecam kudeta militer di negaranya. Dia dipecat karena dinilai telah mengkhianati negara oleh junta militer Myanmar.
"Saya memutuskan untuk melawan selama saya bisa," ujar Kyaw Moe dikutip dari Channel News Asia, Minggu (28/2/2021).
Kyaw Moe juga memohon agar dunia segera terlibat dalam membatalkan kudeta militer di Myanmar.
“Kami membutuhkan tindakan sekuat mungkin dari komunitas internasional untuk segera mengakhiri kudeta militer, menghentikan penindasan terhadap orang-orang yang tidak bersalah, mengembalikan kekuasaan negara kepada rakyat, dan memulihkan demokrasi,” ucapnya.
Sejak Selasa (2/3/2021), di tengah polemik jabatan, Kyaw Moe telah mengadakan pertemuan dengan mitranya dari Uni Eropa dan perwakilan Amerika Serikat. Pertemuan dilakukan untuk menegaskan kembali dukungan kepada rezim sipil Myanmar.
Baca Juga: DK PBB Diminta Tetapkan Embargo Senjata dan Ekonomi untuk Myanmar
Topik:
Berita Terkini Lainnya
