Indonesia-Jepang Sepakat Mencari Solusi untuk Krisis Myanmar

Lebih dari 738 warga Myanmar telah meninggal dunia

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Retno Marsudi, dan Menlu Jepang, Motegi Toshimitsu, menyepakati perlunya upaya cepat demi menghentikan aksi kekerasan di Myanmar.
 
Dikutip dari ANTARA, kesepakatan terjalin ketika dua menlu terlibat dalam sebuah pembicaraan via telepon selama 20 menit pada Kamis (22/4/2021) waktu Indonesia.

Baca Juga: KTT ASEAN Bahas Myanmar Digelar 24 April, PM Thailand Tidak Hadir 

1. Menlu Retno sampaikan posisi Indonesia

Indonesia-Jepang Sepakat Mencari Solusi untuk Krisis MyanmarMenteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika memberikan briefing (Dokumentasi Kementerian Luar Negeri)

Perbincangan kali ini merupakan tindak lanjut dari dua diskusi yang sempat dilakukan melalui telewicara atau diskusi langsung di Tokyo pada bulan lalu. Keduanya saling mengutarakan pendapat mengenai situasi terkini di Myanmar.
 
Menlu Retno menyampaikan posisi Indonesia terkait ASEAN Leaders Summit, yang rencananya akan dihelat pada Sabtu (24/4/2021), sebagai salah satu upaya menyudahi krisis kemanusiaan di Burma.
 
Sejauh ini posisi Indonesia tidak berubah, bahwa keamanan dan keselamatan warga sipil adalah hal terpenting, oleh karenanya kekerasan atas nama apapun merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Indonesia juga mendukung restorasi demokrasi serta pembebasan para tahanan politik, termasuk pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.

Baca Juga: Dokter dan Petugas Medis Jadi Target Kekerasan Militer Myanmar

2. Jepang mendukung ASEAN Leaders Summit

Indonesia-Jepang Sepakat Mencari Solusi untuk Krisis MyanmarPendemo memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, Rabu (17/2/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer

Sementara itu, Menlu Motegi menyampaikan rasa hormat dan apresiasi kepada Indonesia selaku tuan rumah pertemuan tersebut. Motegi berharap pertemuan para pemimpin negara-negara Asia Tenggara bisa mengakhiri gelombang demonstrasi yang tak kunjung henti sejak 1 Februari 2021.
 
Keduanya sepakat bahwa aksi kekerasan yang telah banyak memakan korban di Myanmar saat ini harus segera dihentikan. Motegi dan Retno juga bersepakat untuk terus bekerja sama secara erat guna menemukan solusi untuk membantu menghentikan aksi kekerasan, membebaskan tahanan, dan memulihkan demokrasi di Myanmar secepatnya.
 
Pemimpin junta sekaligus dalang kudeta Jenderal Min Aung Hlaing dikabarkan akan menghadiri pertemuan. Sedikitnya sudah ada tujuh Presiden atau Perdana Menteri (PM) yang mengkonfirmasi kehadirannya pada pertemuan tersebut. Hanya PM Thailand dan Presiden Filipina yang telah menyatakan ketidakhadirannya.

3. Lebih dari 738 orang di Myanmar meninggal dunia

Indonesia-Jepang Sepakat Mencari Solusi untuk Krisis MyanmarKepala junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, Sabtu (27/3/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik melaporkan, sedikitnya 738 warga Myanmar meninggal dunia akibat represivitas aparat. Angka riil bisa lebih tinggi lagi, sebab lembaga pemantau dan media kesulitan untuk memverifikasi laporan soal orang-orang yang dihilangkan secara paksa. Pemerintah telah menangkap lebih dari 3.000 demonstran dan ditetapkan tahanan politik.
 
Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi manusia (HAM) di Myanmar, Tom Andrews, menyampaikan lebih dari 250 ribu warga harus mengungsi untuk menghindari kesewang-wenangan pasukan keamanan.
 
Aparat tidak hanya menindak warga yang berkerumun di ruang publik, mereka juga mendatangi setiap rumah untuk mencari orang-orang yang dianggap mengganggu stabilitas negara. Militer bahkan tidak ragu untuk menyerang anak di bawah umur atau menyiksa orang tua di depan anak-anaknya.

Baca Juga: Otak Kudeta Myanmar Min Aung Hlaing akan Hadiri KTT ASEAN di Jakarta

Topik:

  • Hana Adi Perdana

Berita Terkini Lainnya