Indonesia Kecewa Konsensus ASEAN untuk Myanmar Tak Bertaring
Menlu Retno Marsudi (Dokumentasi Kemenlu)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Retno Marsudi, menyayangkan karena konsensus lima poin hasil ASEAN Leaders Meeting (ALM) di Indonesia pada April lalu tidak memberikan dampak signifikan bagi stabilitas Myanmar.
Retno saat ini berada di Negeri Paman Sam untuk memenuhi undangan Menlu Amerika Serikat (AS) Anthony Blinken. Selain itu, Retno juga menghadiri ASEAN ASEAN Ministerial Meeting (AMM) yang akan berlangsung hingga 6 Agustus 2021.
“Indonesia berpendapat, 100 hari sudah berlalu sejak ALM bertemu di Jakarta, saya menyampaikan bahwa sampai saat ini tidak terjadi perkembangan signifikan dalam five point consensus,” kata Retno secara virtual dari Washington DC, Senin (2/8/2021).
Baca Juga: Tanpa Dukungan Internasional, KTT ASEAN untuk Myanmar Akan Sia-sia
1. Junta harus berkomitmen mendukung kerja-kerja utusan khusus
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di markas PBB New York. (Dok. Kementerian Luar Negeri)Salah satu isu yang disoroti terkait konsensus lima poin adalah penunjukkan utusan khusus (special envoy). Hingga saat ini, belum terjadi kesepakatan antara ASEAN dengan Myanmar terkait siapa sosok yang pantas mengisi posisi tersebut.
Kesepakatan antara dua pihak penting karena utusan khusus akan menjadi penengah antara pihak yang bersengketa, National Unity Government (NUG) atau pemerintahan bayangan dengan junta militer, serta Myanmar dengan ASEAN.
“Isu penunjukkan special envoy dibahas secara khusus dalam pertemuan. Special envoy harus dipastikan mendapat jaminan akses penuh, baik terkait pertemuan dengan berbagai pihak, maupun pergerakan selama menjalankan tugas di Myanmar,” tutur Retno, seraya menyampaikan pertemuan berlangsung alot, yang diharuskan dua jam malah berlangsung hingga lima jam.
2. Semakin lama utusan khusus ditunjuk, maka semakin tidak baik bagi ASEAN
Pengunjuk rasa menggelar aksi protes terhadap kudeta militer di Kota Yangon, Myanmar, Sabtu (6/2/2021). Mereka menuntut pembebasan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.Kemudian, Retno berharap ASEAN segera menunjuk utusan khusus. Sebab, semakin lama mekanisme konsensus lima poin diimplementasikan, maka semakin menderita pula rakyat Myanmar dan tidak baik pula bagi stabilitas kawasan.
Editor’s picks
“Terlambatnya implementasi (konsensus lima poin) tidak akan membawa kebaikan bagi ASEAN. Oleh karenanya, sudah waktunya ASEAN mengambil keputusan yang desisif,” ujar menlu dua periode itu.
“Indonesia mengharapkan AMM dapat memutuskan special envoy sesuai usulan ASEAN beserta mandatnya yang jelas serta adanya komitmen militer Myanmar untuk memberi akses penuh,” sambung dia.
Baca Juga: Mengukur Hasil Pertemuan ASEAN-Junta Myanmar, Apa Bakal Ada Efeknya?
3. Mandat akan dikembalikan kepada pemimpin ASEAN jika AMM gagal menunjuk utusan
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika berkomunikasi dengan Menlu UEA (www.twitter.com/@Menlu_RI)Lantas, bagaimana jika utusan khusus tak kunjung terpilih?
Menurut Retno, Indonesia akan mengusulkan supaya mandat penunjukkan utusan khusus dikembalikan kepada kepala negara Asia Tenggara.
“Jika pertemuan ini gagal, maka Indonesia mengusulkan agar tindak lanjut konsensus dikembalikan kepada para pemimpin ASEAN, karena mandatnya dari para pemimpin negara. Jika tidak terjadi implementasi, maka harus dilaporkan kembai mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan sesuai piagam ASEAN,” tutup Retno.
Sebagai informasi, pada Minggu (1/8/2021) Dewan Administrasi Negara, sebutan untuk rezim junta setelah mengkudeta pemerintahan sipil, mendaulat Jenderal Min Aung Hlaing sebagai perdana menteri sementara. Min Aung berjanji akan mengadakan pemilihan umum ulang dan mencabut situasi darurat militer pada Agustus 2023.
Baca Juga: Kudeta Myanmar: ASEAN Problem Solver atau Hanya Event Organizer?
Berita Terkini Lainnya
