Kamboja Tunjuk Prak Sokhonn Jadi Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar
Menteri Luar Negeri Myanmar, Prak Sokhonn (Twitter/UN_PGA)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, menunjuk Menteri Luar Negeri Prak Sokhonn sebagai utusan khusus baru ASEAN untuk Myanmar. Kamboja diketahui menjadi Ketua ASEAN pada 2022.
Prak Sokhonn akan menggantikan utusan khusus ASEAN saat ini, yaitu Menteri Luar Negeri II Brunei Darussalam Erywan Yusof.
"Saya ingin mengonfirmasi bahwa saya akan menunjuk Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Prak Sokhonn sebagai utusan khusus ketua ASEAN," kata Hun Sen dikutip dari Xinhua, Rabu (15/12/2021).
1. Utusan khusus merupakan mandat hasil KTT ASEAN
Gedung Sekretariat ASEAN (ASEC). (twitter.com/ASEAN)Penjukan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar merupakan salah satu mandat dalam lima poin konsensus, kesepekatan para pemimpin Asia Tenggara untuk memulihkan stabilitas Myanmar berdasarkan KTT ASEAN April lalu. Utusan khusus bertugas memfasilitasi proses dialog dan memberikan bantuan kemanusiaan ke Myanmar.
Hun Sen berencana mengunjungi Myanmar pada 7-8 Januari 2022. Dia mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2022, Kamboja akan mengupayakan yang terbaik untuk mempromosikan ASEAN sebagai satu keluarga.
Baca Juga: Jadi Ketua ASEAN, Ini Strategi Kamboja Pulihkan Stabilitas di Myanmar
2. Junta penjarakan Suu Kyi dan Win Myint
Penasehat Negara dan Menteri Luar Negeri Myanmar Aung San Suu Kyi (ANTARA FOTO/Ye Aung Thu)Pada awal Desember, pengadilan Myanmar menjatuhkan vonis penjara kepada pemimpin masyarakat sipil, yaitu Aung San Suu Kyi dan Win Myint. Selain tuduhan hasutan dan pelanggaran pandemik yang membuatnya divonis empat tahun penjara, Suu Kyi juga dituduh melakukan korupsi, melanggar undang-undang rahasia resmi dan pelanggaran undang-undang informasi karena memiliki walkie-talkie ilegal.
Editor’s picks
Suu Kyi, yang merupakan ketua Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), telah ditahan sejak junta militer melancarkan kudeta pada 1 Februari. Junta tidak menginformasikan di mana Suu Kyi ditahan dan dia tidak diizinkan untuk berkomunikasi dengan publik, kecuali tim kuasa hukumnya.
Masyarakat yang menolak kudeta dan mendukung NLD meyakini vonis yang dijatuhkan kepada Suu Kyi adalah tuduhan palsu.
Juru bicara junta, Zaw Min Tun, melaporkan Presiden Myanmar yang dikudeta Win Myint juga dijatuhi vonis empat tahun penjara atas tuduhan yang sama dengan Suu Kyi.
Sebelumnya, asisten Suu Kyi yang sudah berusia 79 tahun, Win Htein, juga dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada Oktober lalu atas tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi.
3. Junta batasi akses informasi
Kepala junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, Sabtu (27/3/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/StringerPada Oktober lalu, ketika menjalani persidangan, Win Myint membantah segala tuduhan junta dan menolak untuk menanggalkan posisinya sebagai Presiden Myanmar. Pengungkapan itu bertentangan dengan klaim militer, bahwa mereka secara sah mengambil alih kekuasaan.
Beberapa bulan setelah kudeta, pemimpin junta Min Aung Hlaing juga mengangkat dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri sementara Myanmar.
Kesaksian Win Myint disebarkan oleh pengacaranya. Tak lama setelah itu, junta memberlakukan perintah pembungkaman pada seluruh tim hukumnya, dengan alasan ancaman terhadap stabilitas.
Perintah pembungkaman membatasi informasi tentang proses persidangan, yang tidak terbuka untuk wartawan dan publik, dan menolak untuk menerima siaran pers dari media yang dikendalikan negara.
Baca Juga: Aung San Suu Kyi Divonis 4 Tahun Bui, Junta: Bukti Hukum Myanmar Adil
Topik:
Berita Terkini Lainnya
