KBRI Didemo, Indonesia Bantah Dukung Pemilu Ulang di Myanmar
Pengunjuk rasa menggelar aksi protes terhadap kudeta militer di Kota Yangon, Myanmar, Sabtu (6/2/2021). Mereka menuntut pembebasan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membantah informasi anonim yang diberitakan Reuters, bahwa Indonesia menyetujui proposal junta militer Myanmar untuk mengadakan pemilihan umum (pemilu) ulang.
Fraksi militer yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing melancarkan kudeta di Myanmar pada Senin (1/2/2021), atas dalih persekongkolan Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) dengan komisi pemilu untuk memenangkan kontestasi politik yang berlangsung pada November 2020.
Setelah menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, militer mengumumkan rezim darurat di Myanmar selama satu tahun, kemudian berjanji untuk mengadakan pemilu yang adil.
“Kami tegaskan, posisi Indonesia tidaklah berubah. Posisi Indonesia sama sedari awal. Statement Indonesia jelas, menghormati prinsip hukum, demokrasi, dan pemerintahan konstitusional. Tidak ada satu perubahan apapun,” kata Juru Bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah melalui konferensi pers yang digelar secara daring, Selasa (23/2/2021).
Baca Juga: Jalan Berliku ASEAN Menyudahi Kudeta Militer Myanmar
1. Kemlu bantah bahwa Indonesia mendukung pemilu dengan sejumlah pengawasan
Penasihat Negara (setingkat Perdana Menteri) Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengenakan masker dan sarung tangan plastik saat menggunakan hak suaranya dalam Pemilu Myanmar 2020. (Facebook.com/Chair NLD)Bersumber dari tiga informan, Reuters mewartakan Indonesia menyetujui pemilu ulang dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan prosesnya berlangsung inklusif dan adil. Proposal yang bertentangan dengan kemauan negara-negara Barat itu dinilai sebagai opsi terbaik untuk mencegah pertumpahan darah, sekaligus menghormati itikad baik militer dalam menegakkan demokrasi.
Sejauh ini, bentrokan antara aparat dengan jutaan demonstran telah merenggut tiga nyawa. Polisi mengedepankan instrumen represif untuk membubarkan kerumunan, mulai dari menembakkan meriam air, gas air mata, melepas tembakan peluru karet hingga peluru tajam.
“Menlu (Retno) melakukan kunjungan dan konstulasi dengan Ketua ASEAN dan para mitra untuk mengumpulkan pandangan. Dan proses itu masih berjalan. Dengan demikian, terlalu dini jika dalam artikel itu dikatakan sudah ada rencana aksi, yang menyebut seakan-akan mendukung pemilu baru di Myanmar,” jelas Faizasyah, menanggapi berita Reuters.
Dia menambahkan, “itu bukanlah posisi Indonesia. Yang kita garisbawahi adalah bagaimana mencari penyelesaian damai di Myanmar, proses politik inklusif yang melibatkan semua pihak. Untuk itu Ibu Menlu melakukan perjalanan keliling. Beliau sudah ke Singapura, Brunei, dan merencanakan kunjungan lainnya dalam dua hari ke depan.”
2. Kantor Kedutaan Indonesia di Myanmar disatroni demonstran
Ilustrasi warga Myanmar berunjuk rasa di Yangoon, Myanmar pada Sabtu, 30 Januari 2021 (ANTARA FOTO/REUTERS/Shwe Paw Mya Tin)Akibat pemberitaan Reuters, sejumlah demonstran sempat menggelar aksi di halaman depan Kantor Kedutaan Republik Indonesia yang berlokasi di Yangon. Unjuk rasa dilancarkan sebagai kekecewaan warga Burma karena beredar isu bahwa Indonesia mendukung rencana militer, yang memperoleh kekuasaan dengan cara-cara inkonstitusional.
Menanggapi hal itu, Menlu Retno menegaskan, pendekatan inklusif ASEAN dipastikan mempertimbangkan keinginan warga Myanmar untuk menyudahi krisis politik. “Transisi demokrasi inklusif harus sesuai dengan keinginan rakyat Myanmar,” kata Retno, dilansir dari Reuters.
“Masyarakat Indonesia (di Myanmar) dalam kondisi baik, terlindungi. Sejauh pemberitaan yang beredar, terutama dari Reuters yang mengesankan adanya rencana aksi, maka hari ini terjadi demonstrasi. Kami jelaskan kesalahpahaman atas pemberitaan yang terjadi,” ujarnya.
Baca Juga: Menlu Retno: Mekanisme ASEAN Paling Tepat Menangani Situasi di Myanmar
3. Indonesia mendukung pertemuan antar Menlu ASEAN
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah (Dokumentasi Kementerian Luar Negeri)Salah satu sikap Indonesia, sejak awal kudeta terjadi, adalah mendukung mekansime hukum untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Namun, kendala lainnya, Myanmar ternyata belum memiliki mekanisme hukum yang komprehensif terkait hal itu.
Faizasyah menyampaikan, segala mekanisme yang lebih detail, termasuk bagaimana strategi menyudahi kerusuhan, akan dibahas dalam pertemuan antar Menlu ASEAN.
“Untuk itulah penting agar Menlu ASEAN menyamakan persepsi, membahas isunya dalam kerangka ASEAN. Dengan demikian, hal-hal yang belum ada dalam mekanisme Myanmar bisa dipahami. Di situlah arti penting pertemuan tersebut, untuk mencari solusi. Dalam konteks persiapan itulah Ibu Menlu melakukan kunjungan ke berbagai negara,” tutur mantan Dubes RI untuk Kanada itu.
Baca Juga: Indonesia Dorong ASEAN Bekerja Lebih Baik Sikapi Isu Kudeta Myanmar
Berita Terkini Lainnya
