Kecewa dengan Junta Myanmar, PM Kamboja Curhat ke Presiden Jokowi
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen tiba pada peringatan 41 tahun runtuhnya rezim Khmer Merah di Phnom Penh, Kamboja, pada 7 Januari 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Republik Indonesia Joko “Jokowi” Widodo, komunikasi melalui telepon dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, pada Jumat, 21 Januari 2022.
Dalam komunikasi tersebut, PM Hun Sen membagikan informasi mengenai hasil kunjungannya ke Myanmar, mengingat kapasitas negara itu sebagai ketua ASEAN tahun ini.
Baca Juga: 2 Staf Hilang, Save the Children Tangguhkan Operasi Myanmar
1. Konsensus lima poin tetap jadi strategi utama pulihkan Myanmar
Pengunjuk rasa menggelar aksi protes terhadap kudeta militer di Kota Yangon, Myanmar, Sabtu (6/2/2021). Mereka menuntut pembebasan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.Berdasarkan keterangan pers yang diterima IDN Times, Kamboja menegaskan konsensus lima poin tetap menjadi strategi utama untuk memulihkan situasi di Myanmar.
Konsensus lima poin merupakan hasil kesepakatan para pemimpin Asia Tenggara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang digelar pada April 2021.
Pada saat yang sama, PM Hun Sen juga menyampaikan kekecewaannya terhadap junta Myanmar, yang tidak menunjukkan komitmen terhadap konsensus lima poin.
2. PM Kamboja kecewa dengan junta
Panglima Militer Myanmar Jendral Min Aung Hlaing tiba di Indonesia (IDN Times/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)Editor’s picks
Hun Sen menegaskan konsensus para pemimpin Asia Tenggara berbeda dengan roadmap yang dibuat State Administration Council Myanmar, rezim pemerintahan Myanmar yang saat ini dipimpin Min Aung Hlaing.
Mengingat kedudukan Menteri Luar Negeri Kamboja sebagai utusan khusus untuk Myanmar, Hun Sen menegaskan, junta harus mengizinkan utusan khusus menemui seluruh pihak, termasuk National Unity Government (NUG) atau pemerintah Tandingan dari politisi yang dikudeta.
“Militer Myanmar harus memberikan akses terhadap Utusan Khusus Ketua ASEAN, untuk dapat berkomunikasi segera dengan semua pihak di Myanmar. Komunikasi ini sangat penting untuk membuka jalan bagi sebuah dialog nasional yang inklusif,” tulis keterangan tersebut.
Baca Juga: Bertemu Pemimpin Junta Militer Myanmar, PM Kamboja Tuai Kritikan
3. Jokowi dukung usul pembentukan forum khusus untuk atasi krisis Myanmar
Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin (19/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Selama tidak ada kemajuan signifikan, maka keputusan Myanmar dalam forum regional hanya diwakili representasi non-politik.
Terkait usul PM Hun Sen tentang pembentukan Troika, yang terdiri dari Menlu/Utusan Khusus Kamboja, Menlu Brunei dan Menlu Indonesia dan didukung Sekjen ASEAN untuk memonitor implementasi konsensus lima poin, Presiden Jokowi telah mencatat dan menyampaikan agar usulan tersebut dibahas lebih lanjut oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN.
“Presiden Jokowi sepakat atas usulan pembentukan Consultative Meeting yang terdiri dari Utusan Khusus dan Sekjen ASEAN, AHA Center, otoritas Myanmar dan badan-badan PBB untuk mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi,” tulis keterangan tersebut.
Baca Juga: Profil Hun Manet, Calon Kuat Perdana Menteri Kamboja
Topik:
Berita Terkini Lainnya
