Klaim Eks Menteri Inggris: Saya Dipecat karena Saya Muslim
Anggota parlemen Inggris dan mantan Menteri di Inggris Nusrat Ghani (Instagram/nus_ghani)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Nusrat Ghani, anggota parlemen Inggris dan mantan Menteri Transportasi Junior era Perdana Menteri Boris Johnson, mengaku dipecat dari jabatannya karena agama Islam yang dia anut membuat rekan-rekannya tidak nyaman.
Kabar itu, Ghani peroleh melalui Whip, penegak disiplin parlemen, yang mengangkat isu keislaman sebagai masalah dalam lembaga tersebut.
“Saya diberitahu, pada pertemuan perombakan di Downing Street, (identitas) muslim (saya) diangkat sebagai isu, bahwa status menteri perempuan muslim membuat rekan kerja tidak nyaman," kata Ghani, menteri muslim pertama di Inggris, dilansir Sunday Times.
“Saya tidak akan berpura-pura bahwa ini tidak menggoyahkan kepercayaan saya pada partai, dan saya kadang-kadang mempertimbangkan dengan serius, apakah akan melanjutkan sebagai anggota parlemen,” dia menambahkan.
1. Pengakuan Ghani membuat dukungan terhadap Johnson semakin menurun
Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, saat mengumumkan kebijakan lockdown nasional ketiga pada 5 Januari 2020. (Facebook.com/Boris Johnson)Kantor Perdana Menteri Boris Johnson belum memberikan komentar atas pengakuan Ghani. Kepala Whip, Mark Spencer, berdalih apa yang disampaikan Ghani adalah fitnah.
"Tuduhan ini sepenuhnya salah dan saya menganggapnya sebagai fitnah. Saya tidak pernah menggunakan kata-kata yang dikaitkan kepada saya," kata Spencer dikutip dari Al Jazeera.
Spencer menambahkan, Ghani telah menolak membawa masalah ini ke penyelidikan internal formal, ketika dia pertama kali mengangkat masalah itu pada Maret 2021.
Pernyataan Ghani mencuat setelah William Wragg, salah satu rekan konservatifnya, menuduh Whip mencoba memeras anggota parlemen demi menekan Perdana Menteri Boris Johnson mundur dari jabatannya, menyusul kemarahan publik tentang pesta yang diadakan di Downing Street selama penguncian COVID-19.
Skandal-skandal tersebut telah menguras dukungan publik dari Johnson secara pribadi dan partainya, membuatnya menghadapi krisis paling serius selama menjabat perdana menteri.
Baca Juga: Inggris dan Kanada Kirim Bantuan Militer ke Ukraina
2. Wakil PM Inggris minta Ghani buat laporan resmi
Editor’s picks
Anggota parlemen Inggris dan mantan Menteri di Inggris Nusrat Ghani (Instagram/nus_ghani)Wakil Perdana Menteri, Dominic Raab, Minggu (23/1/2022), mengatakan tuduhan Ghani harus diselidiki. Namun, dia harus mengajukan keluhan secara resmi.
“Kami sama sekali tidak menoleransi diskriminasi apapun, termasuk Islamofobia di Partai Konservatif. Klaim seperti ini, seserius apa pun, harus dilaporkan dengan benar, dan kemudian penyelidikan yang tepat (harus dilakukan),” kata Raab, kepada Sky News.
Partai Konservatif sebelumnya menghadapi tuduhan Islamofobia. Sebuah laporan pada Mei tahun lalu mengkritik terhadap cara mereka menangani keluhan diskriminasi terhadap muslim.
Laporan tersebut memaksa Johnson menyampaikan permintaan maaf. Dia juga pernah menyebut perempuan dengan burka sebagai kotak surat keliling.
3. Partai konservatif harus melakukan penyelidikan
Anggota parlemen Inggris dan mantan Menteri di Inggris Nusrat Ghani (Instagram/nus_ghani)Pemimpin oposisi utama Partai Buruh, Keir Starmer, mengatakan konservatif harus segera menyelidiki pernyataan Ghani.
"Ini mengejutkan untuk dibaca," cuit dia di Twitter.
Komentar Ghani tentang Whip menggemakan tuduhan yang dibuat Wragg.
“Nus (Ghani) sangat berani angkat bicara. Saya benar-benar terkejut mengetahui pengalamannya,” kata Wragg di Twitter, Sabtu, 22 Januari 2022.
Dia mengaku akan bertemu polisi awal pekan depan, untuk membahas tuduhannya.
Baca Juga: Dokter-Staf Medis di Inggris Tidak Ingin Diwajibkan Vaksinasi COVID-19
Berita Terkini Lainnya
