Malaysia Tunda Pemilu sampai Setengah Populasinya Divaksinasi
(ANTARA FOTO/Malaysia's Ministry of Health/Muzzafar Kasim/Handout via REUTERS)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Sains, Teknologi, dan Inovasi Malaysia Khairy Jamaluddin menyampaikan bahwa negara itu akan menunda pemilihan umum (pemilu) sampai setengah dari populasinya, yang berjumlah sekitar 32 juta orang, telah divaksinasi.
Seandainya program vaksinasi nasional berjalan lancar, atau bahkan lebih cepat dari prediksi awal, Negeri Jiran bisa menggelar pesta politik paling cepat pada September tahun ini. Itu pun tergantung dengan hasil asesmen Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Noor Hisham Abdullah.
“Jika kami menjalankan program imunisasi yang efektif, katakanlah 50 hingga 60 persen dari populasi, dan Ditjen Kesehatan merasa bahwa segala sesuatu terkendali, maka mungkin itu saat yang tepat (untuk menyelenggarakan pemilu),” kata Khairy kepada Channel News Asia, Selasa (23/2/2021).
"Bukan tidak mungkin itu bisa terjadi sekitar tahun ini, paling cepat pada September," tambah dia.
Baca Juga: RI-Malaysia Usul Ada Pertemuan Menlu ASEAN untuk Bahas Myanmar
1. Ada tekanan kuat dari masyarakat untuk segera gelar pemilu parlemen
Ilustrasi Malaysia (IDN Times/Santi Dewi)Malaysia mengumumkan keadaan darurat COVID-19 pada awal Januari hingga 1 Agustus 2021, tidak menutup kemungkinan diperpanjang atau diperpendek sesuai kondisi pandemik. Raja juga telah menangguhkan parlemen sampai waktu yang tidak ditentukan.
Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menghadapi tekanan dari masyarakat yang semakin menginginkan pembubaran parlemen dan menyerukan pergantian rezim. Dia berjanji akan menggelar pemilu setelah pandemik usai.
2. Target 23 juta orang divaksinasi tahun ini
Seorang dokter menunggu di dalam bilik pelindung untuk melakukan uji usap infeksi virus corona (COVID-19) terhadap pasien di Pusat Medis Sunway, saat wabah masih terjadi, di Subang Jaya, Malaysia, Kamis (8/10/2020) (ANTARA FOTO/REUTERS/Lim Huey Teng)Vaksinasi menjadi salah satu strategi Malaysia untuk membendung virus yang telah menginfeksi lebih dari 112 juta orang di seluruh negara. Program ini diluncurkan pada Rabu (24/2/2021) dengan Muhyidin sebagai orang pertama yang akan diinokulasi.
Target Malaysia hingga akhir tahun adalah mengimunisasi 80 persen dari total populasi, atau sekitar 23 juta orang. Untuk itu, Khairy mencanangkan vaksinasi 150 ribu orang setiap harinya sejak bulan Juni, ketika vaksinasi tahap ketiga siap dijalankan di 600 titik.
“Setiap negara melakukan ini untuk pertama kalinya dalam skala yang tidak terbayangkan. Saya ingin menyelesaikannya pada bulan Desember tahun ini, dan kami harus mampu mencapai sekitar 150 ribu atau 160 ribu (vaksinasi) sehari, asalkan kami memiliki persediaan," jelas Khairy.
Editor’s picks
Baca Juga: Bangkit dari COVID-19, Malaysia Izinkan Warga Makan di Restoran
3. Malaysia hadapi sejumlah tantangan untuk menyukseskan vaksinasi nasional
Proses pembuatan vaksin COVID-19 oleh Pfizer (Facebook.com/Pfizer)Pemerintah telah menghabiskan hampir 3 miliar Ringgit Malaysia, setara dengan Rp10,4 triliun, untuk memperoleh lebih dari 66,7 juta dosis vaksin. Setengahnya dipesan dari Pfizer-BioNTech, Sinovac dan AstraZaneca masing-masing sekitar 20 persen, sedangkan sisanya akan datang dari Sputnik V.
Untuk dosis tunggal, Malaysia juga memesan vaksin CanSino Rusia Johnson & Johnson.
Khairy memperkirakan, pemerintah akan membutuhkan sekurangnya 1 miliar Ringgit Malaysia, senilai Rp3,4 triliun, untuk peluncuran vaksin yang terbagi dalam tiga tahap.
Fase pertama diprioritaskan untuk setengah juta orang yang bekerja di garis depan, apakah itu tenaga kesehatan atau non-kesehatan. Fase kedua menargetkan 9,4 juta warga lanjut usia, berusia 65 tahun ke atas serta kelompok berisiko tinggi. Adapun fase ketiga menyasar 13,7 juta orang berusia 18 tahun ke atas, termausk warga asing.
Vaksinasi bersifat sukarela dan produknya disediakan gratis. Namun, Malaysia menghadapi tantangan berupa keraguan masyarakat terhadap efektivitasnya. Oleh sebab itu, Muhyiddin dan Noor Hisham adalah relawan pertama yang akan divaksinasi.
“Kami melihat banyak komentar dari Malaysia yang mengatakan berikan kepada politisi dulu. Lagipula merekalah yang membeli vaksin dan merekalah yang menginginkan kita divaksinasi. Jadi mereka harus membuktikan bahwa vaksin itu aman,” demikian Khairy mengungkapkan.
Malaysia telah menerima 312.390 dosis vaksin Pfizer pada Minggu (21/2/2021) dan dijadwalkan untuk menerima 1 juta dosis pada bulan Maret. Sementara itu, pesanan massal dari Sinovac dijadwalkan tiba pada 27 Februari dan pembotolannya diselesaikan secara lokal.
Sejauh ini, hanya Pfizer yang telah disetujui secara bersyarat oleh Badan Regulator Farmasi Nasional, sementara vaksin lainnya masih menunggu persetujuan.
4. Bertekad mengatasi segala tantangan vaksinasi
(ANTARA FOTO/Malaysia's Ministry of Health/Muzzafar Kasim/Handout via REUTERS)Malaysia terbilang sebagai negara yang cukup terlambat memulai program vaksinasi, dibanding beberapa negara yang sudah memulainya sejak awal tahun. Hal itu disebabkan Malaysia ingin memberikan vaksin dengan tingkat efikasi terbaik kepada warganya.
Khairy berkomitmen untuk menjadikan program vaksinasi di berbagai negara sebagai strategi untuk mencapai kekebalan imunitas, termasuk menyuntikkan vaksin kepada mereka yang tinggal di daerah terpencil Sabah dan Sarawak.
“Pikiranku berpacu ke belakang, untuk melihat apakah kami bisa melakukan hal-hal yang lebih baik atau tidak. Pikiran saya memindai dunia untuk melihat apa yang dapat kami pelajari dari bagian lain dunia, seperti vaksin yang dibuang karena orang tidak muncul di pusat vaksinasi, ” terang ayah tiga anak itu.
Kendati begitu, Khairy memastikan bila protokol kesehatan tetap berjalan sebagaimana mestinya, seperti menjaga jarak, menggunakan masker, hingga isolasi mandiri bagi mereka yang terinfeksi.
Sebagai informasi, akumulasi kasus positif corona di Malaysia per Rabu (24/2/2021) mencapai 288.229 dengan 1.076 kematian. Angka positif lebih rendah enam kali lipat dari negara tetangganya, Indonesia. Namun, negara yang dipimpin oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo itu tetap menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pada Desember 2020 lalu.
Baca Juga: Malaysia Terima Vaksin Pfizer Gelombang 1
Topik:
Berita Terkini Lainnya
