Menlu Retno Ungkap Kriteria Ideal Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar
Menlu Retno Marsudi (Dokumentasi Kemenlu)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Retno Marsudi, kembali mendesak ASEAN agar utusan khusus untuk Myanmar segera ditunjuk. Pernyataan itu disampaikan saat Retno menghadiri pertemuan khusus menteri luar negeri ASEAN dengan Menlu Tiongkok.
Penunjukan utusan khusus merupakan satu dari lima poin konsensus hasil pertemuan pemimpin Asia Tenggara pada 24 April 2021 di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Indonesia.
“Mandat dari pemimpin ASEAN mengenai five points of consensus sudah sangat jelas. Saya ulangi, sudah sangat jelas. Dan tugas bagi para Menteri Luar Negeri ASEAN adalah memastikan tindak lanjut dapat dilakukan segera,” kata Retno melalui konferensi pers virtual dari Tiongkok, Senin (7/6/2021).
Baca Juga: Oposisi Kudeta Militer Myanmar Merasa Hilang Kepercayaan ke ASEAN
1. Utusan khusus harus bisa berkomunikasi dengan berbagai pihak
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika berkomunikasi dengan Menlu UEA (www.twitter.com/@Menlu_RI)Terkait utusan khusus, Indonesia menggarisbawahi tugas pentingnya sebagai mediator antara pihak-pihak yang bersengkata, yaitu junta militer dengan Liga Nasional Demokrasi (NLD) yang memenangkan pemilu 2020.
Pertimbangan itu pula yang mendasari keputusan ASEAN untuk terus menjalin komunikasi dengan junta, selaku otoritas bersenjata dan pemimpin de facto Myanmar.
“Special Envoy harus mendapatkan akses untuk dapat berbicara dan ini tentunya memerlukan komitmen dari militer Myanmar. Karena tanpa dapat melakukan komunikasi dengan semua pihak, maka akan sulit bagi special envoy untuk menjalankan tugasnya,” tutur alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.
2. Keselamatan masyarakat jadi tujuan utama
Editor’s picks
Kepala junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, Sabtu (27/3/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/StringerPendekatan ASEAN yang begitu lambat untuk menyudahi krisis menuai kritik dari berbagai pihak. Sebab, setiap hari junta terus melakukan kekerasan yang menyasar warga sipil.
Berdasarkan laporan asosiasi pemantau setempat, lebih dari 845 orang meninggal dunia dan 4.500 orang ditahan, termasuk penasihat negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
“Saya sampaikan kembali bahwa keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Myanmar serta pemulihan demokrasi harus menjadi prioritas utama kita,” ujar Retno.
3. Oposisi skeptis dengan ASEAN
Demonstran memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, Jumat (19/2/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/StringerBeberapa hari lalu, utusan ASEAN yang diwakili Sekjen ASEAN, Lim Jock Hoi, dan Menteri II Luar Negeri Brunei Darussalam, Erywan Pehin Yusof, menemui junta di Myanmar.
Pada pertemuan tersebut, mereka menyerukan pembebasan tahanan politik, penghentian kekerasan terhadap warga sipil, serta menagih komitmen junta atas konsensus lima poin.
Kendati, penentang junta Myanmar mengaku telah kehilangan kepercayaan dengan upaya-upaya ASEAN untuk mengakhiri krisis.
"Kami memiliki sedikit kepercayaan pada upaya ASEAN. Semua harapan kami hilang. Saya tidak berpikir mereka memiliki rencana yang solid untuk kredibilitas mereka,” kata Moe Zaw Oo, selaku Wakil Menteri Luar Negeri National Unity Government (NUG), pemerintahan tandingan junta.
Keterangan Moe Zaw disampaikan pada Jumat (4/6/2021) secara daring, yang mengalami gangguan akibat pemadaman internet. Dua sumber Reuters yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkap, mereka telah diberikan pengarahan untuk mengganggu siaran Moe Zaw atas alasan keamanan.
Baca Juga: Mengukur Hasil Pertemuan ASEAN-Junta Myanmar, Apa Bakal Ada Efeknya?
Topik:
Berita Terkini Lainnya
