Otak Kudeta Myanmar Min Aung Hlaing Akan Hadiri KTT ASEAN di Jakarta
Kepala junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, Sabtu (27/3/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Dalang kudeta sekaligus pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing, akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Jakarta, pada 24 April 2021. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Thailand.
Negara-negara tetangga Myanmar telah berupaya mendorong dialog antara pihak-pihak yang bersaing, untuk menyelesaikan kekacauan yang terjadi sejak kudeta terjadi pada 1 Februari 2021.
"Beberapa pemimpin telah mengonfirmasi kehadiran mereka, termasuk MAH Myanmar (Min Aung Hlaing)," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Tanee Sangrat pada Sabtu, 17 April 2021, dilansir dari Bangkok Post.
Baca Juga: Myanmar: Pemerintahan Tandingan Junta Militer Diumumkan
1. Enggan mengonfirmasi soal detail kehadiran
Pendemo memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, Rabu (17/2/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/StringerKendati, Tanee menolak menyebutkan nama para pemimpin yang akan hadir, dan mengaku belum tahu apakah pertemuan itu akan dilakukan secara tatap muka, daring, atau hybrid.
Namun, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengonfirmasi bahwa dia akan mengunjungi Jakarta secara langsung.
Para penentang junta mengingatkan, kredibilitas ASEAN bisa rusak karena memberi Min Aung kursi dalam forum tersebut. Sasa selaku juru bicara pemerintah tandingan Myanmar menyebut sang jenderal sebagai “pemimpin pembunuh”.
2. Ingin mendudukkan seluruh pihak yang bersengketa
Editor’s picks
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika memberikan briefing (Dokumentasi Kementerian Luar Negeri)Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, sedari awal telah menyatakan sikapnya sebagai pemimpin de facto dari diplomasi ulang alik pada kasus Myanmar. Indonesia tegas mendukung pemerintahan sipil yang telah memenangkan pemilu secara sah di bawah kepempininan Aung San Suu Kyi.
Tetapi, Retno mengatakan, konflik bisa berakhir dan restorasi demokrasi bisa berjalan ketika seluruh pihak yang bersengketa duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini.
“Dalam kondisi sulit, komunikasi dengan semua pihak harus tetap dilakukan, agar pesan dapat disampaikan, agar kontribusi dapat ditawarkan. Sehingga situasi tidak memburuk, dan upaya penyelesaian dapat dilakukan,” ujar Retno pada Februari lalu, setelah bertemu Menteri Luar Negeri Thailand dan u Wunna Maung Lwin.
3. Lebih dari 730 orang meninggal dunia akibat kudeta di Myanmar
Pengunjuk rasa menggelar aksi protes terhadap kudeta militer di Kota Yangon, Myanmar, Sabtu (6/2/2021). Mereka menuntut pembebasan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.Lembaga pemantau di Myanmar melaporkan, bentrokan antara demonstran dengan aparat telah menewaskan sedikitnya 730 orang, dan lebih dari 3.100 orang ditetapkan sebagai tahanan politik, termasuk para aktivis dan jurnalis.
Angka kematian riil bisa lebih tinggi, sebab lembaga pemantau dan media kesulitan untuk memverifikasi informasi yang beredar. Di sisi lain, mereka juga kesulitan mengidentifikasi orang-orang yang dihilangkan secara paksa.
Dewan Adiminstrasi Negara, sebutan untuk pemerintahan darurat yang berlaku setahun ke depan, berdalih kudeta adalah suatu keharusan untuk menyelamatkan Burma dari rezim korup. Ungkapan itu merujuk kepada Suu Kyi dan Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) yang dituding memenangkan pemilu dengan kolusi dan nepotisme.
Baca Juga: Dokter dan Petugas Medis Jadi Target Kekerasan Militer Myanmar
Berita Terkini Lainnya
