PBB Minta Warga Myanmar Kumpulkan Bukti-Bukti Kekerasan Aparat
Pendemo memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, Rabu (17/2/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Tim penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan kepada seluruh masyarakat Myanmar, untuk mengumpulkan dan menyimpan bukti terkait kejahatan yang dilakukan oleh aparat. Tujuannya adalah supaya para pemimpin militer bisa dituntut atas pelanggaran kemanusiaan di masa mendatang.
Gerakan pembangkangan sipil meletus di Myanmar sejak kudeta dilangsungkan pada 1 Februari 2021. Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik melaporkan, sedikitnya 180 pengunjuk rasa tewas dan ratusan lainnya hilang tanpa jejak.
"Orang-orang yang paling bertanggung jawab atas kejahatan internasional paling serius biasanya mereka yang memegang posisi kepemimpinan tinggi. Mereka bukan orang yang secara fisik melakukan kejahatan, bahkan seringkali tidak hadir di lokasi kejahatan,” kata kepala tim PBB Nicholas Koumjian, sebagaimana dilansir dari Channel News Asia, Kamis (18/3/2021).
Koumjian menyambung, “untuk membuktikan tanggung jawab mereka, dibutuhkan bukti laporan yang diterima, perintah yang diberikan dan bagaimana kebijakan ditetapkan."
Baca Juga: Kudeta Myanmar: 180 Demonstran Tewas dan Ratusan Hilang Tanpa Jejak
1. Mengumpulkan bukti melalui saluran komunikasi yang aman
Pengunjuk rasa menggelar aksi protes terhadap kudeta militer di Kota Yangon, Myanmar, Sabtu (6/2/2021). Mereka menuntut pembebasan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.Terkait mekanisme pengumpulan bukti, para informan diminta untuk menghubungi penyelidik melalui alat komunikasi yang aman, seperti aplikasi Signal atau akun ProtonMail.
Selain pembatasan secara offline, aparat juga melakukan patroli siber untuk mencegah konsolidasi secara online. Sejumlah laporan mencuat bahwa aparat mendatangi rumah-rumah untuk mencari mereka yang mengunggah konten bernarasi penolakan terhadap rezim militer.
Seruan ini merupakan bentuk kutukan PBB terhadap militer dan kepolisian yang menembakkan peluru tajam untuk membubarkan demonstrasi. "Kami meminta militer untuk berhenti membunuh dan menahan pengunjuk rasa,” tegas PBB.
2. Menjadi bahan tambahan untuk penyelidikan Dewan HAM PBB
Editor’s picks
Pengunjuk rasa memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, Rabu (17/2/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/StringerPenyelidik PBB berharap warga melaporkan segala bukti yang mereka miliki, mulai dari dokumentasi penangkapan, penyiksaan, hingga penghilangan paksa atau praktik penahanan--yang bahkan anggota keluarga tidak diberi tahu kabar terbaru serta lokasi penahanannya.
Sejak 2018, Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB telah membentuk mekanisme Investigasi Independen yang berbasis di Jenewa, untuk mengkonsolidasikan bukti kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan di Myanmar sejak 2011.
Adapun tokoh militer yang hari ini menduduki kursi pemerintahan adalah mereka yang didakwa atas pelanggaran kemanusiaan, termasuk Jenderal Min Aung Hlaing yang saat ini menjadi kepala Dewan Administrasi Negara, sebutan untuk rezim darurat yang berlaku setahun mendatang. Dia termasuk sosok yang mendalangi aksi genosida kepada etnis Rohingnya.
Baca Juga: Pembelaan Militer Myanmar ke PBB Usai Tewaskan 70 Orang
3. Kecaman internasional belum efektif menekan militer
Demonstran memprotes kudeta militer di Mandalay, Myanmar, Senin (22/2/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/StringerBerbagai komunitas internasional, mulai dari Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, Uni Eropa, bahkan Dewan Keamanan PBB telah menyampaikan penolakan atas perebutan kekuasaan yang dilakukan secara inkonstitusional. Sejumlah negara bahkan telah menjatuhkan sanksi.
Namun, belum terlihat tanda-tanda militer akan mengabulkan tuntutan rakyat. Secara terang-terangan, mereka bahkan menambahkan pasal pidana untuk menjerumuskan penasihat negara Aung San Suu Kyi. Terbaru, perempuan berusia 75 tahun itu dituduh melakukan penyuapan untuk memenangkan pemilihan umum.
Beberapa saat lalu, militer mengaku tidak akan ketir dengan berbagai kutukan. Mereka bahkan mengatakan, tidak khawatir untuk menjadi negara yang terisolir dari pergaulan global. Namun, militer juga telah menyewa kuasa hukum dari Kanada untuk melobi sejumlah berbagai pihak, meyakinkan dan menyebarkan informasi yang benar versi pemerintah soal urgensi kudeta.
Sejak awal, militer menyampaikan bahwa kudeta adalah suatu keharusan untuk menyelamatkan negara. Mereka berdalih, Suu Kyi telah berkomplot dengan komisi pemilihan untuk memenangkan kontestasi politik.
Baca Juga: Kronologi Lengkap Kudeta Myanmar yang Picu Demo Berdarah
Berita Terkini Lainnya
