Pemerintah Bayangan Myanmar Serukan 'Perang Defensif' Lawan Junta
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah bayangan Myanmar, sebutan lain untuk National Unity Government (NUG), menyerukan pemberontakan melawan junta pada Selasa (7/9/2021). Seruan itu mengindikasikan NUG mulai menerapkan pendekatan militer untuk menggulingkan junta, selain pendekatan politis yang mendesak para birokrat melepaskan jabatannya.
Presiden NUG, Duwa Lashi La, melalui pidatonya mengatakan Myanmar saat ini dalam keadaan darurat. Sekadar pengingat, NUG kebanyakan diisi politisi rezim Aung San Suu Kyi yang dikudeta pada Februari lalu.
Baca Juga: [WANSUS] Dubes ASEAN Bicara Stabilitas, COVID-19 dan Kudeta Myanmar
1. NUG desak birokrat yang ditunjuk junta melepas jabatannya
Beberapa penentang kekuasaan militer bersatu dan membentuk kelompok bersenjata bernama Tentara Pertahanan Rakyat. Mereka juga menjalin aliansi dengan beberapa milisi etnis yang telah lama memerangi tentara Myanmar.
“Perang defensif telah diluncurkan, (yaitu) pemberontakan melawan kekuasaan teroris militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing di setiap sudut negara,” kata Duwa, dikutip dari The Straits Times.
Sedikitnya ada 14 poin yang diserukan Duwa. Selain menyerukan perang defensif, dia juga mendesak supaya administrator atau birokrat yang ditunjuk junta menanggalkan jabatannya.
Kemudian, dia mendesak pasukan keamanan untuk bergabung dengan Tentara Pertahanan Rakyat, membantu etnis bersenjata yang sedang bertempur dengan militer di perbatasan.
2. Gerakan perlawanan belum terkoordinasi
Editor’s picks
Kendati para milisi bernaung di bawah bendera yang sama, gerakan perlawanan yang dilancarkan lebih bersifat sporadis dan tidak terkoordinasi. Tidak diketahui pasti, apakah seruan Dawu menandakan Tentara Pertahanan Rakyat akan bergerak lebih terstruktur dan terkoordinasi.
Di sisi lain, belum pernah ada laporan berapa banyak pasukan yang tergabung dalam Tentara Pertahanan Rakyat. Baik NUG atau Tentara Pertahanan Rakyat terbentuk tidak lama setelah kudeta dilancarkan dengan tujuan melemahkan kekuasaan militer.
Junta telah melabeli NUG dan afiliasinya sebagai kelompok teroris dengan tuduhan menyulut serta mendanai aksi kerusuhan di berbagai daerah. Atas dasar itulah junta melarang warga dan jurnalis untuk berinteraksi dengan anggota NUG.
3. Utusan Khusus ASEAN ingin memasuki Myanmar secepat mungkin
Dilansir dari Reuters, Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar Erywan Yusof menyampaikan, penguasa Myanmar telah menyepakati gencatan senjata agar bantuan kemanusiaan bisa masuk ke negara tersebut.
Yusof pada dasarnya ingin memasuki Myanmar secepat mungkin. Namun, dia belum memperoleh jaminan soal akses kepada seluruh pihak, termasuk akses untuk berkomunikasi dengan Suu Kyi dan Presiden terguling Win Myint.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta pada 1 Februari 2021. Agresivitas militer untuk mempertahankan kekuasaan dari gerakan pembangkangan sipil telah menewaskan lebih dari 1.000 orang, berdasarkan laporan kelompok pemantau setempat.
Baca Juga: ASEAN: Myanmar Sepakati Gencatan Senjata