PM Jepang Temui Joe Biden, Ini Kesepakatan yang Dihasilkan
Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga (Instagram.com/suga.yoshihide)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Lawatan Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga ke Amerika Serikat (AS) untuk bertemu dengan Presiden Joe Biden menghasilkan sejumlah kesepakatan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kesepakatan kedua negara untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
Untuk pertama kalinya sejak 1969, pertemuan antara pemimpin Jepang dan AS yang berlangsung pada Jumat (16/4/2021), nama Taiwan kembali disebut sebagai fokus kebijakan luar negeri kedua negara.
Melalui pernyataan bersama bertajuk “Kemitraan Global Jepang-AS untuk Era Baru”, pengawasan terhadap Taipei dirasa perlu ditingkatkan menanggapi agresivitas Beijing di kawasan Pasifik dan Selat Taiwan.
"Kami berkomitmen untuk bekerja sama menghadapi tantangan dari China dan masalah-masalah seperti Laut China Timur, Laut China Selatan, serta Korea Utara, untuk memastikan masa depan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," kata Biden pada konferensi pers bersama di White House Rose Garden pada Sabtu (17/4/2021), sebagaimana dikutip dari The Straits Times.
"Kami akan bekerja sama untuk membuktikan bahwa demokrasi masih dapat bersaing dan menang di abad ke-21," tambahnya.
Baca Juga: Bertemu PM Jepang, Biden Pamerkan Aliansi Antara Kedua Negara
1. Kesepakatan investasi melawan dominasi Tiongkok
Ilustrasi Investasi (IDN Times/Arief Rahmat)Suga tercatat sebagai pemimpin negara yang pertama kali mengadakan pertemuan tatap muka sejak Biden berkantor di Ruang Oval. Selain kesepakatan soal Taiwan, kedua negara juga meluncurkan kemitraan baru bernama Competitiveness and Resilience Partnership (Core), yang bertujuan untuk memajukan inovasi, mengakhiri pandemik COVID-19, serta memerangi krisis iklim.
Di samping itu, AS juga akan menginvestasikan 2,5 miliar dollar AS (Rp36,3 triliun) dan Jepang berinvestiasi senilai 2 milliar dollar AS (Rp29,1 triliun) untuk mengembangkan, menyebarkan, serta mempromosikan jaringan 5G yang aman dan andal.
Keduanya juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam rantai pasokan untuk sektor-sektor penting seperti semikonduktor, dan mendorong penelitian di berbagai bidang, seperti kecerdasan buatan dan komputasi kuantum. Semua ini adalah area yang hendak didominasi Tiongkok.
"Teknologi itu diatur oleh norma demokrasi bersama yang kita berdua miliki, norma yang ditetapkan oleh demokrasi, bukan oleh otokrasi," kata Biden, menyindir Tiongkok.
Baca Juga: Sesumbar Joe Biden Amerika Tak Bisa Dikalahkan Tiongkok
2. Jepang menegaskan tetap bermitra dengan Tiongkok
Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga (www.twitter.com/@Nicchiban)Tiongkok saat ini tercatat sebagai mitra dagang terbesar Jepang dan mitra terbesar kedua AS. Suga memilih untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi Tiongkok. Dia ingin Jepang tegas namun tidak mengisolasi mitranya.
Suga mengatakan, sementara Jepang dan AS akan memimpin untuk mempromosikan visi melalui upaya konkret, mereka juga akan bekerja sama dengan pihak lain di kawasan, termasuk ASEAN, Australia, dan India.
"Kami setuju untuk menentang setiap upaya untuk mengubah status quo dengan kekerasan atau paksaan di Laut Cina Timur dan Selatan, dan intimidasi terhadap orang lain di wilayah tersebut. Pada saat yang sama, kami sepakat tentang perlunya masing-masing dari kami terlibat dalam dialog yang jujur dengan China," ungkap Suga.
Kemudian, Suga juga mengingatkan tentang Pasal 5 Perjanjian Keamanan AS-Jepang yang diterapkan di Kepulauan Senkaku di Laut Tiongkok Timur. Perjanjian itu menegaskan bahwa Jepang mengontrol pulau-pulau tak berpenghuni, yang juga diklaim Tiongkok, dan di bawah perjanjian itu, AS berkewajiban untuk mempertahankan Jepang jika wilayahnya diserang.
3. Respons Tiongkok atas pernyataan AS-Jepang
Ilustrasi bendera Tiongkok (ANTARA FOTO/REUTERS/Thomas Peter)Kedutaan Besar Tiongkok di Washington menyatakan penolakan tegas terhadap pernyataan AS-Jepang. Pernyataan bersama itu disebut telah melampau cakupan dari hubungan bilateral.
Kedutaan juga menambahkan bahwa komentar tersebut merugikan kepentingan pihak ketiga, mencoreng nilai saling pengertian dan kepercayaan antara negara-negara kawasan, serta perdamaian dan stabilitas di Asia-Pasifik.
Baca Juga: AS-Jepang Dikabarkan Siap Pasang Badan untuk Taiwan Hadapi Tiongkok
Berita Terkini Lainnya
