Prancis Tolak Akui Kekuasaan Taliban: Mereka Banyak Berbohong!
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian. (Twitter.com/@JY_LeDrian)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengakui kedaulatan Afghanistan di bawah rezim Taliban. Pernyataan itu disampaikan pada Sabtu malam (11/9/2021), setelah Prancis menilai Taliban tidak memiliki itikad baik untuk merealisasikan janji-janji reformisnya.
"Mereka (Taliban) mengatakan akan membiarkan beberapa orang asing dan warga Afghanistan pergi dengan bebas dan (berbicara) tentang pemerintahan yang inklusif dan representatif, tetapi mereka berbohong," kata Le Drian saat berbicara di France 5 TV, dikutip dari The Straits Times.
Baca Juga: AS Sebut Banyak Pejabat Kabinet Taliban yang Masuk Daftar Hitam
1. Prancis menolak untuk mengakui kekuasaan Taliban
Pasukan Taliban berpatroli di jalan raya sehari setelah penarikan pasukan AS dari Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afghanistan, Selasa (31/8/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/FOC.Menurut Le Drian, keterangan yang dia sampaikan merupakan upaya Prancis untuk menekan Taliban. Dia yakin bila dukungan Prancis akan sangat penting bagi keberlangsungan Afghanistan.
"Prancis menolak untuk mengakui atau memiliki hubungan apa pun dengan pemerintah ini. Kami menginginkan tindakan (yang sesuai dengan janji) Taliban, dan mereka akan membutuhkan (pengakuan Prancis) untuk menghidupkan ekonomi dan hubungan internasional, terserah mereka,” ujar Le Drian.
2. Prancis berupaya untuk melakukan evakuasi lanjutan
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian. (Twitter.com/@JY_LeDrian)Sejak misi evakuasi dijalankan setelah Taliban mengambil alih ibu kota Kabul, Paris telah mengeluarkan sekitar 3.000 orang dan telah berdialog dengan Taliban untuk menjamin operasi tersebut. Namun, Prancis tidak melihat hubungan itu sebagai pengakuan atas pemerintahan.
Editor’s picks
Le Drian pada Minggu (12/9/2021) melawat ke Doha, Qatar, sebagai upaya Paris untuk mengevakuasi beberapa warganya yang masih tertinggal dan mengeluarkan beberapa ratus warga Afghanistan yang memiliki hubungan dengan Prancis.
Baca Juga: Belum Akui Taliban, Uni Eropa Siap Kucurkan Dana Bantu Pengungsi
3. Amerika Serikat juga kecewa dengan postur kabinet Taliban
Ilustrasi Gedung Putih Amerika Serikat (Unsplash/René DeAnda)Amerika Serikat (AS) juga prihatin dengan postur kabinet Taliban dan pengangkatan Mohammad Hasan Akhund sebagai Perdana Menteri Afghanistan. Kendati begitu, Washington belum menyatakan sikapnya apakah menentang atau mendukung kabinet tersebut.
"Kami mencatat nama-nama yang diumumkan secara eksklusif (baca: disampaikan lebih dulu ketika kabinet belum rampung), terdiri dari individu yang menjadi anggota Taliban atau rekan dekat mereka, dan tidak ada perempuan. Kami juga prihatin dengan afiliasi dan rekam jejak beberapa individu," kata juru bicara Departemen Luar Negeri, dilansir AFP.
Terkait isu ini, Gedung Putih tetap kekeh dengan pendirian awalnya, yaitu penerimaan atas rezim Taliban bergantung pada implementasi janji-janji reformisnya.
"Kami memahami Taliban, bahwa ini adalah kabinet sementara. Namun, kami akan menilai Taliban dengan tindakannya, bukan kata-katanya,” tambah juru bicara.
Sorotan AS tertuju pada sejumlah nama yang masuk dalam daftar hitam, termasuk Mohammad Hasan Akhund yang tercatat sebagai penerima sanksi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lalu, Sirajuddin Haqqani yang diangkat sebagai menteri dalam negeri. Haqqani merupakan salah satu orang yang kepalanya dihargai jutaan dolar oleh Federal Bureau of Investigation (FBI).
Baca Juga: G7 Sepakati Roadmap Kerja Sama, Tanda Bakal Akui Taliban?
Topik:
Berita Terkini Lainnya
