Sebut Komposisi DK PBB Kedaluwarsa, Jerman: Legitimasinya Bisa Hilang
emblem PBB (instagram.com/unitednations)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Jerman memperingatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bisa kehilangan legitimasi jika komposisi Dewan Keamanan (DK) PBB tidak berubah. Jerman menilai, anggota permanen DK PBB saat ini tidak mencerminkan keseimbangan kekuatan dunia.
Argumen tersebut disampaikan oleh Utusan Jerman untuk PBB, Christoph Heusgen, sebagai dasar keharusan Jerman diangkat sebagai anggota tetap DK PBB. Lebih jauh, Heusgen bahkan mengkritik peran Tiongkok dan Rusia yang menghambat reformasi PBB.
"Tidak ada upaya reformasi yang berhasil karena negara-negara seperti China dan Rusia. China tidak ragu menggunakan semua tuas untuk memblokir reformasi. China ingin mengamankan status khususnya sebagai satu-satunya anggota Dewan Keamanan Asia," kata Heusgen, Rabu (30/6/2021) di PBB, seperti dilansir Reuters.
Baca Juga: PBB Sebut 230 Ribu Orang Mengungsi akibat Pertempuran Myanmar
1. Jerman sebut komposisi DK PBB saat ini sudah kedaluwarsa
Ilustrasi PBB (ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Barria)Heusgen juga menyinggung soal Jerman sebagai penyandang dana terbesar kedua di PBB. Saat ini, DK PBB masih mencerminkan keseimbangan kekuatan berdasarkan hasil akhir Perang Dunia Kedua. Lima anggota permanennya adalah Prancis, Inggris, dan Rusia dari Eropa, Amerika Serikat, serta Tiongkok. Tidak ada satupun perwakilan Afrika.
Anggota tetap seperti Inggris dan Prancis tidak terlalu berpengaruh secara global jika dibandingkan dengan masa lalu, ketika DK PBB pertama kali didirikan. Sementara, Rusia saat ini hanya mewakili setengah dari populasi Uni Soviet.
"Kami bekerja dengan negara-negara yang berpikiran sama seperti India, Brasil, dan Jepang," kata Heusgen, menambahkan bahwa Jerman mendapat dukungan dari 54 negara Afrika dan berharap memperoleh dukungan dari Majelis Umum PBB.
2. Inggris mendukung proposal yang diajukan Jerman
Dominic Raab, Menteri Luar Negeri Inggris. (Twitter.com/Foreign, Commonwealth & Development Office)Editor’s picks
Dilansir dari DW, Inggris sebagai mitra dan salah satu anggota tetap DK PBB mendukung proposal yang diajukan Jerman.
"Kami mendukung kursi permanen baru di DK PBB untuk Republik Federal Jerman," demikian pernyataan bersama dari Kementerian Luar Negeri Inggris dan Jerman, seraya menambahkan kedua negara sepakat untuk mengadakan "dialog strategis" tahunan tentang urusan global.
Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas dan Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab. Keduanya sepakat untuk mendukung multilateralisme dan tatanan internasional yang bertanggung jawab dan berbasis aturan.
"Kami menegaskan komitmen kami untuk kesatuan strategis Eropa dan komitmen tanpa syarat kami untuk keamanan Euro-Atlantik,” lanjut pernyataan itu.
3. Peran DK PBB dalam menjaga perdamaian dunia sedang dipertanyakan
Warga Palestina berkumpul di lokasi rumah-rumah yang hancur setelah serangan udara dan artileri Israel saat kekerasan lintas batas antara militer Israel dan militan Palestina berlanjut, di Jalur Gaza utara, Jumat (14/5/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Mohammed Salem.Dua fenomena yang mengganggu tatanan keamanan terakhir, kerusuhan di Myanmar pasca-kudeta dan ketegangan antara Israel-Hamas di Jalur Gaza, memperlihatkan betapa DK PBB gagal memainkan peran utamanya untuk menjaga perdamaian dunia.
Tiongkok dan Rusia berkali-kali mencegah DK PBB meloloskan resolusi yang mengembargo ekonomi dan senjata kepada Myanmar. Alhasil, lebih dari 880 nyawa warga sipil meninggal dunia.
Sementara itu, AS mencegah DK PBB menelurkan resolusi yang mengutuk dan memberi sanksi Israel atas invasi militer ke Jalur Gaza. Washington mengklaim diplomasi diam-diam mereka lebih efektif untuk menekan Israel daripada diplomasi multaliteral. Hal itu menyebabkan sedikitnya 256 warga Gaza meninggal dunia, termasuk 69 anak-anak.
Sebagai informasi, DK PBB memiliki 15 anggota yang terdiri dari 5 anggota parmanen dan 10 anggota non-permanen. Anggota permanen memiliki hak veto, sedangkan anggota non-permanen tidak memiliki hak istimewa itu. Resolusi yang diloloskan DK PBB bersifat mengikat.
Baca Juga: Dubes Myanmar di PBB: Kalau Tegas Hukum Junta, 800 Nyawa Bisa Selamat
Topik:
Berita Terkini Lainnya
