Swiss Larang Perempuan Pakai Burqa dan Cadar di Ruang Publik
Ilustrasi Stigma terhadap Cadar, Stereotip Cadar (IDN Times/Mardya Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemungutan suara di Swiss memutuskan untuk melarang perempuan mengenakan burqa dan cadar di ruang publik. Larangan ini berlaku sejak 51,2 persen pemilih Swiss memberikan suaranya untuk mendukung inisiatif tersebut, sebagai langkah yang dirasa efektif untuk melawan Islam radikal.
Larangan itu hanya berlaku di jalanan, toko, atau restoran. Mereka masih diizinkan mengenakan cadar atau niqab di lokasi ibadah atau ketika merayakan festival keagamaan tertentu. Pengecualian diberlakukan bagi penutup wajah yang difungsikan sebagai alat kesehatan, seperti masker dikarenakan pandemik COVID-19.
Dengan jumlah partisipasi 50,8 persen, sekitar 1.426.992 pemilih mendukung larangan tersebut, sementara 1.359.621 memilih untuk menentang. Kebijakan serupa telah diberlakukan oleh negara Eropa lainnya, seperti Prancis, Beligia, dan Austria.
1. Ketakutan terhadap kelompok Islam radikal
Ilustrasi Cadar (IDN Times/Arief Rahmat)Kepala populis sayap kanan Partai Rakyat Swiss (SVP), Marco Chiese, mengaku lega setelah mayoritas pemilih mendukung menyetujui gagasan tersebut. Dia menyebut kebijakan itu sebagai langkah konkret Swiss dalam memerangi kelompok radikal yang mengancam iklim liberal negara tersebut.
"Kami sama sekali tidak menginginkan Islam radikal di negara kami," kata Marco, selaku penggagas kebijakan tersebut, dikutip dari Reuters, Senin (8/3/2021).
Kemudian, Roger Nordmann sebagai kepala anggota parlemen Sosialis di parlemen memperkirakan, seperempat pemilih sayap kiri mendukung inisiatif tersebut karena alasan sekularisme dan feminisme.
Sementara itu, parlemen Swiss dan tujuh anggota dewan eksekutif dari pemerintah federal negara menentang proposal referendum. Mereka menyarankan, undang-undang seharusnya mengatur agar mereka yang mengenakan niqab harus membuka wajahnya ketika diminta untuk mengkonfirmasi identitas, bukan malah melarang sepenuhnya.
Baca Juga: Founder Niqab Squad Angkat Bicara Soal Larangan Menggunakan Cadar
2. Menuai protes dari kelompok muslim
Editor’s picks
ANTARA FOTO/Andreas Fitri AtmokoSekitar 150 demonstran yang menentang larangan tersebut melakukan protes di luar gedung parlemen Swiss di Bern. Mereka menilai kebijakan itu merupakan upaya pemerintah untuk mendiskreditkan komunitas muslim.
“Ini jelas serangan terhadap komunitas muslim di Swiss, maksudnya adalah menstigmatisasi dan meminggirkan muslim,” kata Ines Al Shikh, anggota Les Foulards Violets, sebuah kolektif feminis Muslim, dilansir dari The Guardian, Senin (8/3/2021).
"Kebijakan simbolis ini ditujukan terhadap wanita Muslim. Tapi, itu juga merusak nilai-nilai (yang dianut oleh) Swiss,” tambah keterangan dari Federasi Organisasi Payung Islam Swiss dalam sebuah pernyataan.
3. Berikut dampak lain dari kebijakan ini
Ilustrasi Wanita Bercadar (IDN Times/Sukma Shakti)Aliansi pelaku bisnis perhotelan dan profesional pariwisata dari kawasan Berne dan Jenewa juga menentang larangan tersebut, dengan alasan akan mengurangi jumlah pengunjung dari negara-negara Arab.
“Larangan burqa akan merusak reputasi kami sebagai tujuan wisata yang terbuka dan toleran,” kata Nicole Brändle Schlegel dari organisasi HotellerieSuisse.
Mereka yang menolak larangan itu juga berpendapat, aturan yang disahkan masih multitafsir karena tidak eksplisit menyebutkan Islam atau kata-kata niqab dan burqa. Sehingga, aksi protes dengan topeng bisa saja dijerat atas dalih melanggar undang-undang tersebut.
Inisiatif di balik referendum diluncurkan pada 2016 oleh Komite Egerkingen, sebuah asosiasi yang memiliki hubungan dengan partai populis sayap kanan Rakyat Swiss. Mereka menyebarkan kampanye yang menunjukkan seorang wanita dengan niqab dan kaca mata hitam berslogan “Hentikan ekstremisme! Ya larangan untuk cadar.”
Adapun Jumlah muslim sekitar 5 persen dari 8,6 juta populasi di Swiss, atau sekitar 390 ribu orang yang sebagian besar dari Turki, Bosnia, dan Kosovo.
Baca Juga: Menteri PAN-RB Sanksi PNS yang Gunakan Cadar di Kementeriannya
Berita Terkini Lainnya
