Thailand Gugat Facebook, Twitter, dan Google atas Pengabaian Konten
Ilustrasi (IDN Times/Helmi Shemi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Digital Thailand akan menggugat, Facebook, Twitter, dan Google atas pengabaian permohonan untuk menurunkan (take down) sejumlah konten. Jika itu terjadi, Thailand akan menjadi negara pertama yang melawan perusahaan raksasa internet.
Peringatan itu disampaikan pada Rabu (23/9/2020) oleh Kementerian Digital Thailand apabila sampai hari Kamis (24/9/2020) konten yang dimaksud tidak kunjung diturunkan.
“Kami sudah memperingati perusahaan-perusahaan itu dua kali, tapi mereka tidak memenuhi seluruh permintaan,” kata Menteri Digital Thailand, Puttipong Punnakanta, dikutip dari Channel News Asia.
1. Tidak dijelaskan konten apa yang dimaksud
Ilustrasi media sosial (unsplash.com)Sayangnya, Puttipong tidak membeberkan secara komprehensif konten apa yang dimaksud. Perwakilan dari tiga perusahaan itu juga enggan memberi komentar.
Thailand juga akan menggugat 10 orang yang mengkritik pemerintahan monarki melalui media sosial. Unggahan itu merupakan bentuk ekspresi masyarakat di tengah gelombang protes antipemerintah yang menuntut reformasi pemerintahan Thailand.
Baca Juga: Eks Pegawai Facebook Ungkap Banyak Akun Penyebar Hoaks dari Indonesia
2. Di Thailand tidak boleh mengkritik mengkritik kerajaan
Editor’s picks
Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn (ANTARA FOTO/Thailand Royal Household via REUTERS)Thailand memiliki undang-undang yang melarang warganya untuk mengunggah konten yang mempengaruhi keamanan nasional, salah satunya adalah kritik terhadap keluarga kerajaan. Dalam beberapa tahun terakhir, Thailand juga mengajukan permohonan kepada sejumlah platform media sosial untuk menghapus konten yang mengkritik kerajaan.
Kedudukan unggahannya setara dengan pelanggaran atas penyebaran konten perjudian dan pelanggaran hak cipta. Apabila perusahaan tidak kunjung menyetujui permohonan pemerintah, sesuai undang-undang, pengadilan akan memberikan denda hingga 200.000 baht atau sekitar Rp94 juta. Dendanya bisa bertambah 5 ribu bath atau sekitar Rp2,3 juta per hari hingga permohonan dipatuhi.
3. Facebook sempat menghentikan operasi pada Agustus lalu
Ilustrasi Facebook (IDN Times/Arief Rahmat)Perseteruan antara otoritas Thailand dengan perusahaan berbasis internet bukan kejadian baru. Pada 27 Agustus lalu, kementerian meminta Facebook untuk memblokir 661 unggahan. Tapi, Puttipong mengatakan bahwa mereka hanya menghapus sepertiganya.
Twitter dan YouTube juga menerima permintaan pada hari yang sama, untuk membatasi sejumlah unggahan, tetapi belum menindak semuanya. Facebook bulan lalu memblokir akses di Thailand, ke sebuah kelompok dengan satu juga anggota yang mengkritik monarki. Puttipong mengancam akan mengajukan gugatan ke kantor lokal apabila permohonannya tidak dikabulkan.
Baca Juga: Pekerja Seks di Thailand Ajukan Petisi, Protes Kriminalisasi
Berita Terkini Lainnya
