Tiongkok Rencanakan Ubah Sistem Pemilihan di Hong Kong
pixabay.com
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal Kongres Rakyat Nasional, Wang Chen, mengusulkan perubahan terhadap komisi pemilihan Hong Kong serta mekanisme pemilihan kepala eksekutif dan legislatif. Hal itu diperuntukkan supaya anggota parlemen patriotik ada di wilayah tersebut.
Menurut Wang, seorang patriot diperlukan untuk mengatur Hong Kong, sebagai upaya menyempurnakan kerangka “satu negara, dua sistem” yang mengikat Tiongkok-Hong Kong.
"Kami ingin menciptakan proses demokrasi dengan karakteristik Hong Kong,” kata Wang saat mengajukan proposal di Kongres Rakyat Nasional Tiongkok, sebagaimana dilaporkan The Straits Times, Jumat (5/3/2021).
Baca Juga: 47 Tokoh Oposisi Hong Kong Didakwa Langgar Hukum Keamanan Nasional
1. Mengubah sistem pemerintahan Hong Kong
ANTARA FOTO/REUTERS/Tyrone SiuDilansir dari Al Jazeera, sejumlah media lokal Hong Kong mengabarkan, proposal tersebut akan mengubah porsi sistem pemerintahan. Komite pemilihan yang berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin bertambah menjadi 1.500, dari sebelumnya 1.200. Begitu pula dengan anggota legislatif, yang semula 70 kursi menjadi 90 kursi.
Hong Kong bersiap untuk lebih banyak pergolakan politik karena Kongres Rakyat Nasional (NPC) mempertimbangkan proposal untuk merombak sistem pemilihan wilayah untuk memastikan "patriot" yang bertanggung jawab, pada pertemuan tahunan selama seminggu yang dimulai pada hari Jumat.
Anggota dewan distrik juga akan dikeluarkan dari komite yang memilih kepala eksekutif. Sementara itu, badan baru akan dibentuk di bawah kepala eksekutif untuk memeriksa semua kandidat untuk jabatan terpilih.
Perdana Menteri Li Keqiang menyampaikan, proposal tersebut merupakan bagian dari upaya Tiongkok untuk mencegah intervensi asing dalam urusan domestik Hong Kong.
2. Pukulan telak bagi prodemokrasi
ANTARA FOTO/REUTERS/Jorge SilvaEditor’s picks
Seorang juru bicara pemerintah Hong Kong mengatakan, setiap perubahan pada aturan yang mengatur pemilihan umum adalah hak prerogatif Beijing.
Reformasi tersebut akan menjadi pukulan telak bagi para politisi dan aktivis pro-demokrasi Hong Kong. Sebagian dari mereka telah pergi ke pengasingan, sementara lainnya menanti persidangan karena telah melanggar undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan oleh Tiongkok.
Beijing sebenarnya menjanjikan hak pilih universal kepada rakyat Hong Kong untuk menentukan sistem pemerintahannya. Tapi, selama 20 tahun terakhir, kebebasan di wilayah tersebut justru semakin berkurang.
“Ini lebih dari sekadar mundur, ini mendekati ekstrem yang berlawanan, semakin menjauh dari hak pilih universal,” kata Ivan Choy, dosen senior di Departemen Pemerintahan dan Administrasi Publik Universitas China Hong Kong, menanggapi proposal reformasi.
Baca Juga: Pesan Imlek Presiden Taiwan: Hong Kong Harus Percaya Demokrasi
3. Kecaman dari komunitas internasional
Para anggota kepolisian Hong Kong saat memantau situasi jalannya protes besar-besaran yang berlangsung di Hong Kong. (Twitter.com/TomMackenzieTV)Inggris menjadi salah satu negara yang tegas dalam merepons kesewenang-wenangan Tiongkok. Sebagai bentuk dukungan kepada Hong Kong, Pemerintah Inggris meluncurkan visa British National Overseas (BNO), skema yang memungkinkan warga Hong Kong dengan status tertentu menjadi warga negara Inggris setelah bermukim selama lima tahun.
Sekurangnya ada sekitar tiga juta warga Hong Kong, dengan 2,3 juta tanggungan mereka lainnya, yang memiliki kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan Inggris.
Tiongkok menolak untuk mengakui paspor BNO sebagai dokumen perjalanan yang sah.
“China tidak akan mengakui apa yang disebut paspor BNO sebagai dokumen perjalanan dan dokumen ID, dan (Tiongkok) berhak untuk mengambil tindakan lebih lanjut," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian.
Selain Inggris, Taiwan juga resah dengan kerusuhan yang terjadi di Hong Kong. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen telah mewanti-wanti, jika operasi Beijing di Hong Kong sukses, tidak menutup kemungkinan kerusuhan akan pindah ke Taiwan. Meski warga Hong Kong bersikukuh bahwa unjuk rasa adalah suara keresahan mereka, Tiongkok tetap kekeh bahwa mereka didalangi oleh pihak asing.
Baca Juga: Hong Kong: Anak-anak akan Diajari Hukum Keamanan Nasional
Berita Terkini Lainnya
