Tolak Lockdown, Inggris Terapkan PSBB Tingkat Kota Lawan COVID-19
Matahari terbit di balik kaki langit Katedral St Paul dan kota London, di London, Inggris, Minggu (2/8/2020) (ANTARA FOTO/REUTERS/John Sibley)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menolak desakan pemimpin oposisi, Keir Starmer, untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah secara nasional. Menurut Boris, saat ini pembatasan sosial berskala besar (PSBB) setingkat kota, lebih efektif untuk menekan penyebaran COVID-19.
Salah satu daerah yang telah menerapkan imbauan itu adalah wilayah barat Liverpool, merupakan negara dengan kategori penularan tertinggi, yang harus menutup bar, gym, dan sektor bisnis lain untuk beberapa bulan ke depan.
Baca Juga: COVID-19: Inggris Laporkan Kematian Tertinggi
1. Menghindari depresi ekonomi berlebih imbas lockdown
instagram.com/borisjohnsonukLebih lanjut, Johnson mengatakan bahwa lockdown secara nasional menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi Inggris.
Terkait kerugian ekonomi, asosiasi industri hiburan Inggris juga menggugat pemerintah karena menerapkan lockdown. Mereka berpendapat bahwa tempat hiburan bukan klaster penyebaran COVID-19, sehingga aktivitas ekonomi mereka tidak seharusnya dihentikan.
“Kami akan melakukannya--dan tidak mengesampingkan apa pun dalam memerangi virus--tetapi kami akan melakukannya dengan pendekatan lokal, regional, yang dapat menurunkan dan akan menurunkan virus jika itu diterapkan dengan benar,” kata Johnson dilansir Reuters, Kamis (15/10/2020).
Dia menambahkan, “intinya adalah memanfaatkan momentum untuk menghindari kesengsaraan akibat lockdown lainnya.”
2. Aturan pembatasan dari Pemerintah Wales
Editor’s picks
IDN Times/Arief RahmatData COVID-19 Kerajaan Inggris per Kamis menunjukkan, total 654.644 warga terinfeksi virus corona, dengan 43.155 kasus kematian.
Pemerintah Wales melihat penyebaran virus corona di negaranya semakin parah. Oleh sebab itu, mereka melarang warga Inggris Raya yang bermukim di daerah dengan infeksi tinggi, untuk memasuki Wales.
“Kami bersiap untuk mengambil tindakan ini, untuk mencegah orang yang tinggal di daerah dengan tingkat infeksi COVID yang lebih tinggi di Inggris Raya, untuk bepergian ke Wales dan membawa virus bersama mereka,” kata Menteri Pertama Wales, Mark Drakeford.
Johnson menolak aturan tersebut karena penduduk yang tinggal di daerah infeksi tinggi sudah dilarang bepergian. Namun, Drakeford merasa larangan itu sebatas imbauan normatif karena Johnson tidak pernah membuat aturan perjalanan wajib.
3. Oposisi dan epidemiolog mendukung lockdown
.jpg)
Ilustrasi lockdown (IDN Times/Arief Rahmat)Oposisi mendesak supaya Johnson menerapkan lockdown secara nasional selama 2-3 minggu ke depan. Sebaliknya, mereka berpendapat dampak ekonomi akibat lockdown lebih kecil dari pada PSBB.
Desakan yang sama juga datang dari beberapa penasihat ilmiah Johnson, yang berpendapat bahwa lockdown nasional bisa menyelamatkan ribuan nyawa.
“Waktu optimal untuk istirahat selalu sekarang. Tidak ada alasan epidemiologis yang baik untuk menunda istirahat,” demikian tertulis dalam makalah pengajuan locdown, yang ditulis Graham Medley dan Matt Keeling, penasihat ilmiah untuk pemerintah.
Baca Juga: Menlu RI Khawatir soal Kebijakan Baru Due Dilligence Inggris
Berita Terkini Lainnya
