Selandia Baru Tidak Berikan Izin Baru Eksplorasi Minyak Lepas Pantai
twitter/@1NewsNZ
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Wellington, IDN Times - Pemerintah Selandia Baru membuat sebuah keputusan berani dengan tidak akan menerbitkan izin baru untuk eksplorasi minyak lepas pantai.
Keputusan ini disampaikan oleh PM Selandia Baru, Jacinda Ardern yang akan berlaku segera. Namun tidak memengaruhi 22 izin yang sudah ada saat ini.
1. Ingin membawa Selandia Baru sebagai negara bebas karbon
twitter/@nzheraldDengan keputusan ini, sang PM perempuan pertama negara tersebut berharap dapat membawa negaranya menuju masa depan yang bebas dari karbon. Meskipun efeknya mungkin baru akan dirasakan 30 tahun lagi, demikian dilansir dari The Guardian.
Keputusan ini sekaligus untuk memenuhi janji kampanye partai yang dipimpinnya. Yaitu koalisi Partai Buruh yang baru terpilih tahun lalu, mengangkat isu perubahan iklim sebagai tema utama kampanye mereka.
Kebijakan lainnya yang dijanjikan antara lain transisi menuju generasi yang 100% bebas dari energi fosil pada tahun 2035, dan membangun negeri bebas fosil pada tahun 2050.
2. Kebijakan ini disambut baik oleh Greenpeace New Zealand sebagai momen bersejarah bagi negaranya
Editor’s picks
twitter/@jacindaardernKebijakan ini disambut baik oleh organisasi pencinta lingkungan, Greenpeace New Zealand yang menyebut kebijakan ini sebagai sebuah momen bersejarah bagi negara tersebut, dan kemenangan besar bagi iklim serta warga negaranya.
Disebutkan bulan lalu, PM Jacinda Ardern menerima petisi yang ditandatangani oleh 50 ribu orang guna mengakhiri eksplorasi gas dan minyak lepas pantai.
Petinggi Greenpeace negara tersebut menyebutkan kebijakan ini juga memiliki arti penting secara internasional. Karena berani berdiri menghadapi perusahaan-perusahaan minyak dunia yang berkuasa.
3. Kubu oposisi mengecam kebijakan ini sebagai vandalisme ekonomi
twitter/@jacindaardernGrup konservasi hutan dan unggas juga menyambut kebijakan ini secara gembira, dengan menyebutkan akan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi ikan paus dan lumba-lumba, yang tinggal atau bermigrasi melewati wilayah laut mereka.
Selain mendapatkan dukungan, kebijakan ini tentu saja mendapatkan kecaman dari kubu oposisi yang menyebut pelarangan ini sebagai 'vandalisme ekonomi' dan tidak memiliki arti bagi lingkungan.
Kebijakan ini akan membunuh industri yang menyediakan 8 ribu lapangan pekerjaan dengan gaji besar, dan merugikan ekonomi negara sebesar $2,5 miliar, demikian dilansir dari New Zealand Herald.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
