Indeks Penjualan Senjata AS, Timur Tengah Paling Berisiko
Ilustrasi senjata (Unsplas.com/Specna Arms)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Beberapa negara Timur Tengah dan Afrika Utara dikategorikan sebagai negara paling berisiko yang menerima penjualan senjata Amerika Serikat (AS). Keterangan itu diungkap dalam sebuah studi yang diterbitkan Cato Institute baru-baru ini.
Lembaga think tank yang berbasis di Washington tersebut menyimpulkan dalam laporan 2021 mereka yang dirilis pada 17 Januari 2022 bahwa Arab Saudi, Irak, Mesir, Sudan, dan Turki memiliki risiko tertinggi penggunaan senjata untuk merusak stabilitas sosial dan hak asasi manusia.
Sementara dari hasil penjualan tersebut, AS disebut mendapat milliaran dolar. Negara dengan militer terkuat di dunia itu dituding berpartisipasi dalam peningkatan aksi kekerasan di seluruh dunia sebagai akibat dari bisnis senjatanya itu.
"Dengan terus menjual senjata ke negara-negara yang sangat rapuh dan negara-negara dengan pemerintahan otoriter, AS berkontribusi pada meningkatnya tingkat kekerasan dan penindasan di seluruh dunia," kata laporan tersebut, dikutip dari Middle East Eye, Senin (24/1/2022).
1. Risiko dihitung berdasarkan beberapa elemen
Dilansir The New Arab, Kelompok peneliti menggunakan "vektor risiko" termasuk tingkat korupsi suatu negara, ketidakstabilan, perlakuan terhadap orang, dan tingkat konflik untuk menentukan konsekuensi yang terlibat dalam perdagangan senjata ke negara yang berbeda. Negara-negara diberi peringkat antara 1 untuk risiko terendah dan 100 untuk risiko tertinggi.
Arab Saudi berada di peringkat 71 dan telah mengeluarkan 26,89 miliar dollar dalam transaksi senjata dengan AS dari 2009 hingga 2020. Kerajaan itu, sejauh ini, memperoleh jumlah persenjataan terbesar dari sekutu Amerika-nya meskipun memiliki catatan hak asasi manusia yang buruk dan tuduhan pembunuhan di luar proses hukum.
Mesir berada pada posisi ke-78 dan telah menggelontorkan 8,5 milliar dollar dari 2009 hingga 2020. Di bawah Presiden Abdel Fattah Al-Sisi, telah terjadi peningkatan prevalensi pembunuhan di luar hukum, penangkapan sewenang-wenang massal, dan penghilangan paksa di negara Afrika Utara itu, menurut Human Rights Watch.
Sementara Irak berada di urutan 89 dalam Indeks. AS telah menjual sekitar 10,5 miliar dolar kepada negara yang dilanda korupsi dan kekerasan setelah invasi 2003 tersebut.
2. AS menjadi negara pengekspor senjata terbesar di dunia
Editor’s picks
Ilustrasi bendera Amerika Serikat (pixabay.com/Michael Luenen)Baca Juga: Joe Biden Didesak Cegah Normalisasi Negara Arab dengan Suriah
Sebuah laporan yang dirilis tahun lalu oleh Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menemukan bahwa AS tetap menjadi pengekspor senjata utama terbesar di dunia. Sekitar 47 persen ekspor senjata AS antara 2016-2020 dibawa ke Timur Tengah.
Angka itu meningkat 28 persen dari lima tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut termasuk ekspor senjata AS ke Israel yang meningkat sebesar 335 persen, Qatar sebesar 208 persen, dan Arab Saudi sebesar 175 persen.
Ketika Presiden AS Joe Biden pertama kali menjabat tahun lalu, pemerintahannya berjanji untuk melepaskan diri dari kebijakan pendahulunya Donald Trump. Biden menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi sambil menunggu tinjauan, dan juga mengeluarkan tinjauan kesepakatan senjata senilai 23 miliar dollar dengan Uni Emirat Arab.
Dia juga mengumumkan penghentian mendukung operasi ofensif untuk upaya koalisi pimpinan Saudi dalam perang di Yaman. Namun tak lama setelah itu, pemerintah memberi lampu hijau penjualan senjata ke Arab Saudi, Mesir, dan sekutu lainnya di Timur Tengah meskipun ada kekhawatiran bahwa senjata itu akan digunakan untuk melanggar hak asasi manusia.
3. CATO mengkritik Biden
Presiden AS, Joe Biden (twitter.com/President Biden)CATO lebih lanjut mengkritik Biden karena gagal membalikkan industri senjata yang berkembang di bawah pemerintahan Trump. Sebaliknya, kebijakan seperti mengurangi pengawasan kongres atas penjualan senjata terus berlanjut.
Hal itu disebut bertentangan dengan tujuan yang dinyatakan pemerintah untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai pusat kebijakan luar negeri.
“Hingga saat ini, pemerintahan Biden melanjutkan kebijakan administrasi Trump yang meningkatkan risiko dari penjualan senjata secara umum,” kata laporan itu.
Baca Juga: Setahun Tragedi Capitol, Biden Sebut Trump Sebagai Ancaman
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
