Mantan PM Lebanon Saad Hariri Nyatakan Mundur Dari Politik
Saad Hariri, mantan perdana menteri Lebanon (twitter.com/Saad Hariri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Mantan perdana menteri Lebanon, Saad Hariri, mengatakan pada Senin (24/1/2022) bahwa dia akan mundur dari politik untuk sementara dan tidak akan ikut dalam pemilihan parlemen pada Mei mendatang.
Perdana menteri yang pernah menjabat sebanyak 3 kali tersebut juga menyerukan kepada partainya, The Future Movement, untuk melakukan hal yang sama.
"Kami akan terus melayani rakyat kami, tetapi keputusan kami adalah untuk menangguhkan peran apa pun dalam kekuasaan, politik, dan parlemen," kata Hariri, tokoh politik Muslim Sunni terkemuka, dikutip dari Middle East Eye.
Pada hari Senin, ratusan pendukungnya berbondong-bondong ke Tariq Al-Jdeideh, sebuah daerah kelas pekerja di Beirut tempat The Future Movement bermarkas, meneriakkan nama pemimpin mereka yang berusia 51 tahun, "Allah, Hariri, Gerakan Masa Depan Dan tidak lagi."
1. Lebanon di bawah bayang-bayang Iran
Bendera Lebanon berkibar. (Unsplash.com/Charbel Karam)Hariri dalam pidatonya mengatakan, Future Movementnya memiliki dua tujuan yaitu untuk mencegah kebangkitan perang saudara di Lebanon dan mencapai kehidupan yang lebih baik bagi orang Lebanon. Menurutnya, dia berhasil mengatasi yang pertama, sementara yang kedua tidak cukup sukses untuk memberikan kehidupan lebih baik terhadap rakyat Lebanon.
Dia juga mengatakan bahwa penangguhan kehidupan politiknya merupakan bagian dari tanggung jawab atas krisis Lebanon. Hariri mengatakan, dia melihat Lebanon tidak memiliki kesempatan untuk masa depan yang positif karena pengaruh Iran yang tumbuh, perpecahan internal, meningkatnya sentimen sektarian, dan disfungsi negara.
Dilansir AP, alasan pengunduran Hariri dari panggung politik juga tak lain disebabkan oleh hegemoni kedua negara penguasa Teluk, Iran dan Arab Saudi. Hariri yang sedari awal berada dalam pihak yang menentang Hizbullah Lebanon yang didukung Iran justru pada akhirnya membentuk pemerintahan koalisi yang mencakup Hizbullah.
Hal itu yang kemudian membuat Hariri kehilangan dukungan Arab Saudi, sebagai saingan Iran di wilayah itu. Arab Saudi yang menganut sekte Sunni diketahui telah menjadi pendukung utama Hariri sebagai bagian dari Sunni di Lebanon.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemimpin de facto Arab Saudi Mohammed bin Salman semakin waspada terhadap ketidakmampuan Hariri untuk melemahkan hegemoni Iran di negara itu. Pada November 2017, Hariri dipanggil ke Riyadh dan diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
2. Berpotensi meningkatkan ketegangan politik di Lebanon
Saad Hariri (kanan) saat bertemu dengan Perdana Menteri Najib Mikati (kiri). (twitter.com/Saad Hariri)Editor’s picks
Seorang analis bernama Johnny Mounayar menuturkan bahwa keputusan Hariri dapat meningkatkan ketegangan politik dan sektarian di negara itu. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bilal Abdallah, seorang anggota parlemen dari Partai Sosialis Progresif, sekutu politik Future Movement.
Abdallah mengatakan, sikap Hariri dalam keputusannya akan memiliki dampak negatif yang mendalam pada tingkat nasional karena menghapus pilar perjanjian Taif yang membentuk sistem politik Lebanon sejak 1989 dan mempengaruhi stabilitas nasional negara tersebut.
“Keputusannya akan menimbulkan dampak destabilisasi di beberapa tingkat, terutama dalam fase gejolak politik dan keamanan di seluruh Kawasan,” kata Abdallah.
Dia menambahkan bahwa orang Lebanon pernah hidup di masa ketika orang Kristen Maronit dikesampingkan dari pengambilan keputusan dan akan sangat sulit untuk mengatasi fase yang sama dengan apa yang sedang dialami negara ini sekarang di tingkat ekonomi dan sosial.
Sementara itu, beberapa politisi mengungkapkan kesedihan mereka atas keputusan Hariri. Walid Jumblatt, politisi Druze terkemuka, mengatakan kepada Reuters bahwa keputusan itu berarti kebebasan bagi Hizbullah dan Iran dalam memperluas hegemoninya di Lebanon.
Menurutnya, kehilangan Hariri dalam politik berarti kehilangan pilar independensi dan moderasi. Perdana Menteri Najib Mikati juga menggambarkan keputusan itu sebagai bagian yang menyedihkan bagi negara dan untuknya secara pribadi.
Baca Juga: Menlu Kuwait: Lebanon Tidak Boleh Jadi Platform Agresi
3. Pemilihan dijadwalkan pada Mei di tengah krisis ekonomi
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Mengutip Al Jazeera, pemilihan parlemen akan dihelat pada 15 Mei 2022. Warga Lebanon akan menuju ke tempat pemungutan suara untuk pertama kalinya sejak pemberontakan rakyat pada 2019 dan ledakan pelabuhan Beirut pada 2020 yang menewaskan sekitar 200 orang.
Lebanon juga saat ini masih terhuyung-huyung oleh krisis ekonomi yang semakin parah. World Bank menyebut negara tersebut menderita krisis ekonomi terburuk dalam 150 tahun terakhir di mana nilai mata uang menurun hingga 90 persen sejak 2019 lalu.
Krisis ekonomi telah membuat Lebanon terhambat dalam upaya mengimpor kebutuhan seperti obat-obatan dan bahan bakar, yang menyebabkan krisis kesehatan yang memburuk di tengah pandemi dan pemadaman listrik yang luas.
Baca Juga: Arab Saudi Usir Dubes dan Larang Impor Lebanon
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
