[OPINI] Rohingya: Apa yang Sebenarnya Terjadi Pada Mereka?

Kasus Rohingnya telah menjadi perhatian dunia. Karena isu yang sebenarnya kompleks dalam sisi kemanusiaan, mengerucut menjadi isu agama. Mengingat begitu kompleksnya kejadian yang sampai ke masyarakat internasional, mulai dari organisasi sosial sampai agama berusaha ikut serta membantu permasalahan ini. Karena banyaknya simpang siur fakta di media, pihak-pihak ketiga yang gak berhubungan langsung dengan konfliknya, berusaha untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sana.

Permulaan kasus Rohingnya sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2012. Hal tersebut mulai disadari ketika beberapa pengungsi Rohingya berdatangan ke Indonesia. Namun kasus ini meledak di akhir tahun 2016. Bahkan mencuri perhatian negara-negara Islam, karena tersebut dugaan keterlibatan organisasi ekstrimis agama tersebut di dalamnya. Konflik yang memang melibatkan beberapa tokoh agama ini, sebenarnya adalah konflik yang berakar pada etnisitas dan status sosial ekonomi.

Berdasarkan pengamatan langsung beberapa duta besar berbagai negara dan kepala perwakilan PBB di Myanmar, berikut hal-hal yang disinyalir menjadi penyebab konflik kemanusiaan ini:

1. Persoalan kewarganegaraan dari etnis Rohingya tidak dapat terakomodasi dengan baik dalam UU Kewarganegaraan Myanmar (Burma) tahun 1982 karena disinyalir ada yang memodifikasi sejarah mengenai mereka,
2. Etnis Rohingnya juga jatuh dalam konflik horizontal dengan etnis Arakan, yang menjadi suku mayoritas di Rakhine State,
3. Adanya kasus pemerkosaan dan pembunuhan antar antar etnis Rohingya dan Arakan pada tahun 2012 yang melibatkan tokoh agama,
4. Ironi pemerintah de facto Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi (DASSK), yang kini menjadi state counsellor, karena menerima nobel perdamaian tapi konflik ini berlanjut menahun di negaranya,
5. Cara pemerintah Myanmar menyelesaikan konflik masih mengandung militeristik dan masih berusaha beralih sepenuhnya ke demokratis,
6. Sistem hukum dan pemerintahan yang belum desentralisasi membuat rentan perpecahan. Misalnya saja mereka memiliki kepolisian lokal yang itu bukan di bawah kepolisian nasionalnya dan memiliki kebijakan tersendiri,
7. Adanya keterlibatan organisasi ekstrimis/ teroris asal Afghanistan serta Mujahidin dan Isis dalam penyerangan satuan keamanan Myanmar dengan mengatasnamakan Islam, yang mempergunakan konflik etnis ini sebagai kedok aksi mereka. Sementara di kubu lain menggunakan sekelompok bhiksu dan mengatasnamakan agama Buddha dalam aksi mereka. Inilah yang membuat kasus Rohingya seakan merupakan konflik agama.
8. Munculnya kelompok solidaritas seperti Rohingnya Solidarity Organization (RSO) yang kemudian saat ini betubah bentuk menjadi Arakan Rohingnya Salvation Army (ARSA). Mereka melakukan gerakan radikal dengan melakukan serangkaian serangan baik kepada aparatur keamanan maupun warga lainnya sejak akhir 2016 lalu.
9. Jumlah korban masyarakat sangat banyak dan terindikasi juga terjadi pelanggaran HAM oleh tentara dan polisi Myanmar, pada saat operasi militer tersebut. Misalnya: terjadi eksodus pengungsi ke Bangladesh.
10. Konflik ini tidak bisa disebutkan murni konflik agama. Karena ada 2 etnis yang berisi sama-sama mayoritas muslim di Myanmar, yaitu Rohingya dan Bengali. Namun etnis Bengali bisa dengan bebas beribadah dan menjalani kehidupan sosial ekonominya secara normal sejak zaman kolonialisasi Inggris. Bahkan etnis Bengali telah mendapatkan hak utuh sebagai warga negara sejak itu. Tindakan diskriminatif hanya diterima oleh etnis Rohingnya, tanpa memandang agamanya, sehingga ini lebih ke konflik etnis. Terlepas dari itu, di saat yang sama, Myanmar juga mengalami konflik antar etnis lainnya di 7 negara bagian berbeda.

Menurut sejarah yang tercatat tentang Myanmar secara internasional, Rohingnya telah hidup di kerajaan Mrauk-U dan memerintahnya mulai abad ke-15 sampai akhir abad ke-18. Mereka sangat dihormati oleh para raja Buddha dan mereka semua hidup rukun. Sehingga dugaan adanya pihak pengadu domba untuk kepentingan pribadi/golongan sangatlah kuat. Pihak tersebutlah yang masih dicari secara intensif di balik segala kabar burung yang menyeruak tentang konflik ini.

Banyak pihak yang mengetahui kebenarannya akhirnya melihat konflik ini sebagai bentuk perang (yang kubu-kubu utamanya belum diketahui pasti). Yang jelas, Rohingnya menjadi korban bencana kemanusiaan karena hal tersebut. Karena itulah banyak pihak yang berusaha memberi jalan keluar bagi mereka, dengan tanpa terlihat memihak, karena isu agama yang dilemparkan ke publik sangat kental.

Berikut adalah hal-hal yang sudah dilakukan dalam usaha menyelesaikan krisis kemanusiaan Rohingnya:

1. Pemerintah Myanmar telah membentuk Advisory Commission yang dipimpin oleh mantan Sekjen PBB Kofi Anan yang memperjuangkan Rohingya agar resmi dinyatakan sebagai warga negara, supaya konflik ini selesai.
2. Dubes RI untuk Myanmar: Ito Sumardi, memberikan penjelasan utuh mengenai latar belakang krisis ini agar masyarakat Indonesia tidak salah paham dan salah langkah akibat paparan berita media yang tidak benar-benar menjelaskan fakta sebenarnya.
3. Pemerintah RI melalui menlu, Ibu Retno Marsudi telah menyampaikan usulan Indonesia dalam bentuk Formula 4+1 untuk Rakhine State kepada DASSK, yang intinya: mengembalikan stabilitas serta keamanan, tidak gunakan kekerasan, melindungi seluruh rakyat tanpa pandang bulu dan membuka akses bantuan kemanusiaan.
4. Bebrbagai organisasi keagamaan dan kemanusiaan seperti Mer-C, Dompet Duafa, Muhamadiyah, NU, DarutTauhid, PMI, Walubi, PKPU serta masih banyak lagi, mengirimkan berbagai bentuk bantuan kemanusiaan ke Rakhine, Myanmar.

Indonesia, PBB, OKI dan ASEAN telah turun melihat persoalan Rohingya ini secara komprehensif. Semua tergantung pada keputusan pemerintah Myanmar atas masalah kemanusiaan warganya sendiri, bukan terkait agama. Usaha yang bisa masyarakat Indonesia lakukan adalah berdoa, memberikan berbagai bentuk bantuan kemanusiaan dan minimal menyaring diri dari berbagai isu provokatif yang salah.

 

SUMBER:

• Website Kemlu.
• Liputan 6
• Sindo News Internasional
• DW online
• Geo Times
• JawaPos Online
• Berita online Rappler.