Comscore Tracker

[Opini] Thanos, Genosida, dan Politik Upah Murah

Sebuah dekonstruksi terhadap pernyataan Presiden Jokowi

Dalam sekuel film Avengers yang terbaru berjudul "Infinity War", terdapat seorang karakter antagonis yang sangat kuat, yaitu Thanos. Saking kuatnya, sampai akhir film, Thanos tak terkalahkan. Sebaliknya, sebagian anggota Avengers seperti Black Panther, Vision, Winter Soldier, Scarlett Witch, Spiderman, dan sebagian besar anggota Guardian of the Galaxy, yang ikut bertempur bersama Avengers, harus musnah menjadi butiran debu akibat kesaktian Thanos, hasil dari kegigihannya mengumpulkan 6 batu akik, bernama "Infinity Stones".

Hanya dengan menjentikkan jari, setengah populasi makhluk hidup bisa musnah oleh Thanos. Dalam cerita film tersebut, Thanos sebenarnya memberikan penjelasan, mengapa ia ingin melakukan genosida.

Alasan utama, menurut Thanos adalah bahwa dengan genosida ini, akan terjadi keseimbangan antara populasi makhluk hidup dan sumber daya alam. Sumber daya alam, dalam hal ini adalah sumber makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh makhluk hidup.

Karena itulah, bagi Thanos dan anak-anak rekrutannya, pemusnahan sebagian populasi makhluk hidup ini bukanlah kejahatan dan pembunuhan, melainkan sebuah bentuk belas kasihan terhadap mereka.

Kekejian yang berkedok "belas kasihan" ini ditolak keras oleh para Avengers, kemudian menimbulkan perang besar yang berujung pada kekalahan Avengers, yang ditandai dengan musnahnya sebagian besar anggota mereka.

Dalam kehidupan nyata, sebenarnya praktik genosida yang dilakukan oleh Thanos ini, sudah berkali kali dilakukan oleh beberapa tokoh terkenal dalam sejarah. Seperti Hitler yang membantai jutaan kaum Yahudi, dan Soeharto yang membantai jutaan kader dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Hitler di Jerman, dengan dalih demi superioritas ras arya, sementara Soeharto, dengan dalih membela ideologi Pancasila, yang menurut tuduhan Soeharto dan kawan-kawan (yang tak terbukti), akan diganti oleh PKI dengan ideologi komunisme.

Hitler dan kawan-kawan pada akhirnya terkalahkan oleh sekutu, yang kemudian memenangi perang dunia ke-2. Soeharto mungkin yang bernasib seperti Thanos, tak terkalahkan, dan menguasai Indonesia puluhan tahun lamanya.

Sistem kapitalisme buruk rupa, atau imperialisme, sebenarnya juga serupa dengan Hitler dan Soeharto dalam hal genosida, terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling, babat habis. Karena memang pada hakikatnya, Hitler, Soeharto dan Imperialisme memiliki dasar yang sama, yaitu sama-sama berlandaskan pada sistem yang men-Tuhankan modal, yaitu kapitalisme.

Hitler membunuh kaum Yahudi, karena pada kenyataannya, ras Aryanya Hitler telah kalah dan tersingkir dalam persaingan ekonomi dengan kaum Yahudi, yang memang menguasai perekonomian Jerman kala itu. Soeharto pun demikian. Imperialis neoliberal yang ingin masuk menguasai sumber daya alam Indonesia, tertahan oleh politik nasionalis radikal Soekarno dan poros NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis).

Karena itu metode untuk mencapai tujuan antara Hitler, Soeharto dan Imperialisme adalah serupa. Kita bisa lihat bagaimana kejinya genosida yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda terhadap rakyat Aceh dan pemimpinnya, yang tidak mau menyerah, yang berujung pada perang panjang selama 30 tahun antara Pemerintah Kolonial Belanda dan rakyat Aceh.

Contoh lainnya adalah genosida yang dilakukan oleh imperialis Spanyol dan Inggris terhadap kaum Indian di Benua Amerika. Kaum Indian yang telah lebih dulu menduduki benua Amerika, dianggap mengganggu imperialis Spanyol dan Inggris untuk mengeksploitasi habis kekayaan alam di sana.

Ketika kapitalisme buruk rupa ini berganti wajah, menjadi neoliberalisme, genosida tersebut tidak lagi dilakukan secara gamblang, melainkan dengan penuh ilusi. Di negara-negara dedengkot kapitalisme di Benua Eropa dan Amerika, memang kondisi kelas buruh mereka sudah mendekati sejahtera, walaupun mungkin belum sepenuhnya.

Kesejahteraan kaum buruh di Benua Eropa dan Amerika tersebut bukanlah tanpa korban. Para buruh di negara-negara Asia dan Afrika-lah yang menjadi korban genosida kapitalis neoliberal.

Genosida yang bagaimanakah? Di sini kita bicara tentang sebuah praktik pembantaian massal, dalam artian nyawa banyak manusia dihilangkan dengan keji. Negara-negara dunia ketiga, terkenal dengan politik upah murah, perusahaan-perusahaan raksasa di Eropa dan Amerika Serikat membuka cabang di berbagai negara dunia ketiga, seperti India, Cina, dan negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, dan lainnya.

Buruh yang dipekerjakan di perusahaan-perusahaan raksasa tersebut dibayar dengan sangat rendah. Sehingga mereka bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Contoh nyata yang paling dekat adalah kebijakan upah murah pemerintahan Jokowi, melalui PP nomor 78 tahun 2015, yaitu kenaikan upah buruh tidak lagi ditentukan oleh besaran kebutuhan hidup layak, tetapi oleh laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi. PP ini merupakan sebuah genosida yang bersifat legal.

Kaum buruh di berbagai daerah Indonesia akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup bulanan mereka karenanya. Tarif listrik, harga bbm yang tidak stabil, harga-harga sembako yang cenderung melambung menjelang hari-hari besar keagamaan, akan membuat kaum buruh kewalahan.

Kita bisa lihat dari besaran Upah Minimum Ibukota Provinsi Jawa Tengah, Semarang, yang gubernurnya berasal dari PDI Perjuangan (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) , yang berjumlah Rp2.310.087, dikutip dari Antaranews.com, tanggal 4 Mei 2018.

Sementara KHL (Kebutuhan Hidup Layak) Kota Semarang adalah sekitar Rp2,5 Juta, dan serikat-serikat buruh di Semarang mengusulkan besaran UMK (Upah Minimum Kota) Semarang tahun 2018 adalah sebesar Rp2,75 Juta.

Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng, mengakui bahwa penetapan UMP (Upah Minimum Provinsi) Jateng adalah sesuai dengan PP 78 tahun 2015, yaitu besaran kenaikan upah buruh ditentukan oleh laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dari keseluruhan data dan argumentasi yang sudah saya paparkan tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa genosida, atau pembantaian manusia, seperti yang dilakukan oleh Thanos, dalam sekuel film Avengers berjudul “Infinity War”, dalam kenyataan merupakan akibat dari sistem kapitalisme yang tidak manusiawi.

Kapitalisme buruk rupa, atau imperialisme dan fasisme, melakukan genosida dengan membantai manusia secara massal dan terang-terangan. Sementara, kapitalisme berwajah kelihatan humanis, atau neoliberalisme, melakukan genosida dengan cara tidak langsung, salah satunya adalah melalui politik upah murah, seperti yang terjadi di berbagai negara Asia dan Afrika, Indonesia adalah salah satunya.

PP nomor 78 tahun 2015, yang dikeluarkan oleh pemerintahan Joko Widodo adalah salah satu bentuk legalisasi terhadap praktek genosida secara tidak langsung terhadap kaum buruh. Dengan PP ini lama kelamaan, KHL akan melonjak jauh melampaui Upah yang diterima oleh buruh, hal yang mengakibatkan kaum buruh akan kesulitan bertahan hidup.

Persoalannya sekarang adalah apakah Pemerintah Jokowi akan bernasib sama seperti Thanos, yang menang berhasil membabat habis setengah populasi makhluk hidup di alam semesta, dan seperti Soeharto yang berhasil berkuasa sampai ajal menjemput? Atau, apakah Jokowi akan bernasib sebaliknya, seperti Hitler, yang terkalahkan oleh aliansi antara negara-negara sosialis dan kapitalis (Sekutu) pada perang dunia kedua?

Jawabannya ada di tangan kaum buruh dan kaum tertindas lainnya. Apakah mereka mau bersatu dan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk melawan genosida oleh Pemerintahan Jokowi, ataukah hanya diam dan musnah menjadi butiran debu seperti separuh populasi makhluk hidup korban genosida Thanos.

Akhir kata, pembela genosida, atau yang tak bersikap terhadap sebuah genosida adalah setali tiga uang dengan pelakunya.

Harsa Permata Photo Community Writer Harsa Permata

Harsa Permata lahir di Aceh Selatan, pada tanggal 30 Januari 1979. Ia adalah alumni Filsafat Universitas Gadjah Mada, gelar Sarjana Filsafat diraihnya pada tahun 2005. Pada tahun 2013, ia menyelesaikan studi pada program pascasarjana di kampus yang sama. Ia sempat menjadi pengajar di Sekolah Dasar dan Menengah internasional di Jakarta, pada tahun 2005-2011. Pada tahun 2014, ia menjadi staf pengajar di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dan mengampu mata kuliah Etika, Etika Politik dan Pemerintahan, Etika Profesi Hukum, dan Pendidikan Pancasila. Selain itu, ia juga pernah menjadi Staf Ahli Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), pada bulan Mei-Desember 2014. Pada tahun 2015, ia menjadi staf pengajar di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, dan Institut Pertanian Yogyakarta, mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Logika. Pada tahun 2016, ia menjadi dosen tetap di Universitas Universal, Batam, Kepulauan Riau. Ia juga mengajar sebagai dosen tidak tetap di berbagai perguruan tinggi seperti Universitas Sanata Dharma dan Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Selain menjadi pengajar, Harsa Permata juga aktif menulis. Tulisannya pernah dimuat di beberapa jurnal ilmiah, antara lain Jurnal Fakultas Filsafat UGM “Wisdom”, dan Jurna Filsafat Hukum, Fakultas Hukum Unversitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Ia juga menjadi reviewer pada Jurnal Filsafat Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Selain itu, karya-karyanya berupa cerita pendek, pernah dimuat di berbagai buku, antara lain,buku Antologi Cerpen Pendek “Graffiti Imaji”, yang diterbitkan oleh Yayasan Multi Media Sastra, Tahun 2002, dan Kumpulan Cerpen “Lelakon”, yang dipublikasikan oleh Komunitas Lelakon, tahun 2004.

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topic:

  • Irma Yudistirani

Just For You